Bapanas ajak Pemda jaga stabilitas pasokan dan harga pangan
Bapanas Dorong Sinergi Daerah untuk Jaga Ketahanan Pangan
Fukushimask.com – Jakarta memfokuskan perhatian pada upaya penguatan kerja sama antarpihak dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga bahan pokok. Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi mengajak seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan intensitas pemantauan terhadap berbagai indikator kunci. Indikator tersebut meliputi dinamika harga, ketersediaan stok, jalur distribusi, serta kondisi para produsen di setiap wilayah.
Langkah ini diambil melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan, menyampaikan pesan penting mengenai peran koordinasi yang lebih solid.
"Penguatan koordinasi menjadi faktor penting untuk memastikan keseimbangan harga di seluruh rantai pasok sekaligus menjaga inflasi pangan tetap terkendali," jelas Hermawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Peran Strategis Pemerintah Daerah
Hermawan menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan. Posisi ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi secara dini potensi gejolak yang dapat terjadi pada harga maupun pasokan pangan. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan akurat diyakini akan mempercepat pengambilan langkah stabilisasi. Akibatnya, dampak negatif terhadap masyarakat maupun produsen dapat diminimalkan secara signifikan.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak bersifat reaktif semata. Tindakan tidak hanya dilakukan ketika harga sudah terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga harus hadir ketika harga di tingkat produsen jatuh terlalu rendah. Kondisi ini penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
"Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga terlalu tinggi di tingkat konsumen, tetapi pemerintah juga harus hadir ketika harga di tingkat produsen jatuh terlalu rendah," ujar Hermawan.
Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa pemerintah daerah perlu memastikan kelancaran distribusi logistik. Selain itu, pengawasan bersama Satgas Pangan terhadap potensi penimbunan maupun praktik perdagangan yang tidak sehat juga harus diperkuat. Penyampaian data harga dan pasokan secara cepat menjadi dasar penentuan kebijakan yang tepat.
"Segera lakukan intervensi apabila harga berada di bawah HPP atau HAP di tingkat produsen maupun di atas HET atau HAP di tingkat konsumen," tegasnya.
Keseimbangan Rantai Pasok Pangan
Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stabilitas pangan harus diwujudkan dengan menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam rantai pasok. Petani dan peternak harus memperoleh harga yang menguntungkan agar tetap berproduksi. Sementara itu, masyarakat juga harus mendapatkan pangan yang aman, cukup, dan terjangkau.
"Yang nomor satu adalah stabilisasi pasokan dan harga. Jadi sekarang ini beras kita aman, jagung aman, gula konsumsi aman, bawang aman, telur, daging, ini semua aman. Sekarang (tinggal) bagaimana menjaga stabilisasi harga," kata Amran.
Ekspansi Gerakan Pangan Murah dan Program Stabilisasi
Sebagai bentuk konkret pengendalian harga, Bapanas bersama pemerintah daerah, BUMN pangan, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pertengahan Juli 2026, GPM telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah kembali menargetkan penyelenggaraan 390 kegiatan GPM yang diprioritaskan di wilayah dengan tekanan harga pangan tertinggi.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hingga saat ini, sebanyak 159.916 kilogram komoditas pangan telah dimobilisasi antardaerah. Di antaranya termasuk distribusi 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi untuk membantu memperbaiki harga di tingkat peternak sekaligus menjaga pasokan di wilayah tujuan.
Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Realisasi penyaluran telah mencapai 493 ribu ton atau 59,57 persen dari target 828 ribu ton. Penyaluran diprioritaskan ke daerah dengan harga beras tinggi, wilayah kepulauan, kawasan perbatasan, serta daerah yang menghadapi kendala distribusi.
Sementara itu, pelaksanaan SPHP Jagung terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini realisasi penyaluran telah mencapai 84.172 ton atau 39,48 persen dari pagu 213.200 ton. Program tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya pakan peternak ayam petelur sehingga stabilitas harga telur dan daging ayam ras tetap terjaga.
Optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah
Selain menjaga stabilitas harga melalui berbagai instrumen tersebut, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Hal ini dilakukan melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang dialokasikan untuk periode Juli hingga September 2026 itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.