Latest Program: DJPb pastikan APBN menjaga daya beli masyarakat DIY

DJPb Pastikan APBN Menjaga Daya Beli Masyarakat DIY

Latest Program - Sleman, Rabu – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai alat strategis untuk memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat di DIY. Di tengah tantangan ekonomi global serta perubahan kebutuhan pokok, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan yang saling mendukung.

Hasil Pengendalian Inflasi Menurut Kementerian Dalam Negeri

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY menyatakan bahwa hasil pengendalian inflasi di DIY hingga Mei 2026 menunjukkan angka 2,77 persen secara tahunan. Capaian ini, menurut Juli Kestijanti, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dijalankan secara sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. "Kolaborasi ini membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga yang berfluktuasi akibat faktor musiman dan dinamika ekonomi global," ujarnya.

“Capaian ini mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan secara sinergis melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Juli Kestijanti.

Komponen Strategis dalam Stabilisasi Harga

Juli menjelaskan bahwa APBN berperan penting sebagai instrumen fiskal utama, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi. Fungsi APBN tidak hanya terbatas pada pendapatan dan belanja negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong stabilitas ekonomi melalui program-program spesifik. Salah satu langkah utama adalah penguatan ketahanan pangan, yang dilakukan dengan menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur distribusi berkontribusi pada kelancaran aliran barang, sementara perlindungan sosial bagi kelompok rentan memastikan akses yang adil terhadap kebutuhan dasar.

“APBN berperan menjaga stabilitas harga melalui program penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur distribusi, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” katanya.

Kebijakan ini juga mencakup alokasi belanja kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah (TKD) yang memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah daerah. Melalui dana TKD, daerah memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi langsung, seperti operasi pasar, subsidi transportasi, atau peningkatan cadangan pangan. "Dengan dana tersebut, kami dapat memastikan pasokan barang tetap terjaga, bahkan di saat permintaan melonjak," tambahnya.

Pendekatan Empat Pilar dalam Stabilisasi Harga

Pemerintah DIY menerapkan pendekatan empat pilar atau 4K dalam mengendalikan inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Metode ini dirancang untuk mengintegrasikan upaya dari berbagai sektor, sehingga respons terhadap perubahan harga dapat lebih cepat dan terukur. Menurut Juli, pendekatan 4K tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Dalam menjaga stabilitas tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan empat pilar atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” katanya.

DJPb DIY, dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), aktif memastikan bahwa penyaluran belanja APBN dan TKD berjalan tepat waktu serta tepat sasaran. Dukungan ini mencakup pengawasan terhadap pemanfaatan dana dan penyebaran informasi kebijakan yang relevan. "Dengan data dan analisis yang kami berikan, pemangku kebijakan dapat merumuskan langkah responsif terhadap kondisi di daerah masing-masing," jelasnya.

Hasil yang Mencerminkan Kinerja Terbaik Nasional

Berkat kerja sama lintas sektor, DIY berhasil meraih predikat terbaik kedua secara nasional dalam pengendalian inflasi, berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri. Hasil ini menjadi bukti bahwa kebijakan APBN tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjadi fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Juli Kestijanti menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan ini.

“Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi stabilitas harga serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi DIY yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Program-program yang dikelola melalui APBN dan TKD dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara holistik. Contohnya, subsidi transportasi menjadi solusi untuk mengurangi beban pengeluaran warga, terutama di wilayah dengan transportasi umum yang tidak memadai. Sementara itu, operasi pasar memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga, terlepas dari fluktuasi harga di pasar internasional. "Kami juga fokus pada penguatan cadangan pangan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika terjadi kelangkaan," kata Juli.

DJPb DIY terus berupaya memberikan data terkini dan analisis mendalam untuk membantu pemerintah daerah dalam merespons dinamika ekonomi. Kebijakan yang diambil berdasarkan data ini diharapkan mampu meminimalkan dampak inflasi terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap kenaikan harga. Menurut Juli, keberhasilan pengendalian inflasi tidak terlepas dari kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran serta komitmen semua pihak untuk menjaga daya beli masyarakat.

Peran DJPb dalam Dinamika Ekonomi Daerah

Kanwil DJPb DIY, kata Juli, berperan aktif dalam TPID dengan mengawasi distribusi dana dan memastikan program-program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dukungan ini memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam merespons perubahan harga yang terjadi, baik secara langsung maupun melalui mekanisme ekonomi makro. "Kami juga melibatkan berbagai instansi dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal," katanya.

DJPb berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat DIY. Program-program yang dijalankan, seperti subsidi dan operasi pasar, diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang holistik ini, DIY berupaya menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang, baik dalam hal daya beli maupun pertumbuhan yang berkelanjutan.

Menurut Juli, inflasi yang tercatat 2,77 persen di DIY hingga Mei 2026 adalah indikator bahwa kebijakan yang diambil cukup tepat. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lengah