Meeting Results: HKI: RUU Kawasan Industri harus atasi tumpang tindih peraturan

HKI: RUU Kawasan Industri Perlu Harmonisasi Regulasi untuk Mempercepat Investasi

Meeting Results - Dari Jakarta, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menekankan pentingnya harmonisasi 24 regulasi yang berlaku di sektor kawasan industri. Tumpang tindih aturan tersebut, menurut perwakilan HKI, menjadi hambatan utama bagi keberlanjutan investasi di kawasan industri. "Masalah utama adalah pengaturan regulasi yang saling bertabrakan, sehingga investor mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan mengakses fasilitas," kata Wakil Ketua Umum HKI Didik Prasetiyono dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri, Senin. Ia menjelaskan bahwa keberadaan sejumlah kementerian dan lembaga dengan aturan berbeda menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan kawasan industri.

Masalah Pertanahan dan Tata Ruang

Didik mengungkapkan bahwa konflik di bidang pertanahan dan tata ruang sering terjadi karena adanya ketidaksesuaian status lahan. "Contohnya, ada kasus pabrik yang sudah berdiri namun tanahnya termasuk dalam kawasan sawah yang dilindungi (LSD), sehingga membingungkan proses penataan ruang dan izin," ujarnya. Menurutnya, tumpang tindih ini menyulitkan pengelolaan lahan secara efisien. Permasalahan ini juga berdampak pada kecepatan pengurusan administrasi, terutama dalam pemanfaatan tanah kas desa (TKD) yang membutuhkan waktu cukup lama.

"Waktu tunggu untuk proses pemanfaatan tanah bisa mencapai 1,5 tahun lebih. Contoh nyata adalah TKD yang harus ditukar menukar, dan jika timeline izin dibuat secara normatif, prosesnya bisa terlalu memakan waktu," katanya.

Kegiatan Persetujuan Lingkungan

Salah satu tantangan lain yang diungkapkan Didik adalah mekanisme persetujuan lingkungan yang belum memadai. "Kebanyakan peraturan lingkungan hidup belum mempertimbangkan karakteristik kawasan industri sebagai tempat pengolahan yang terpadu," ujarnya. Hal ini menyebabkan munculnya hambatan dalam penerapan standar lingkungan yang konsisten. Selain itu, ia menyoroti bahwa PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) tidak menjamin kepastian izin lanjutan, sehingga investor masih harus menghadapi proses yang rumit.

Infrastruktur dan Fasilitas di Luar Kawasan

Didik juga menyebutkan masalah dalam pengelolaan infrastruktur dan fasilitas yang berada di luar kawasan industri. "Jalan, jembatan, dan saluran yang dibutuhkan industri seringkali tidak terpenuhi secara mandiri oleh pengelola kawasan, melainkan bergantung pada pemerintah setempat," katanya. Ini menciptakan ketidakjelasan dalam tanggung jawab antara pemerintah pusat, daerah, dan pengelola kawasan. "Koordinasi antara pihak-pihak ini masih kurang optimal, sehingga memperlambat kecepatan pengambilan keputusan," tambahnya.

Standar Pengamanan yang Tidak Konsisten

Terkait keamanan, Didik menjelaskan bahwa standar perlindungan di seluruh kawasan industri belum seragam. "Beberapa kawasan menerapkan aturan berbeda, sehingga investor merasa kurang terjamin dalam keamanan," katanya. Hal ini menjadi masalah karena keamanan adalah faktor kritis dalam menarik investasi. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan masih menjadi tantangan, terutama dalam mengatasi gangguan di luar kawasan yang bisa memengaruhi operasional industri.

"Gangguan di beberapa daerah cukup signifikan, sehingga HKI menyarankan penerapan sistem pengamanan terpadu. Sistem ini harus mencakup standar nasional yang konsisten, serta memperkuat kolaborasi antar instansi," ujarnya.

Kecuali masalah di atas, Didik juga menyoroti adanya kebutuhan perbaikan dalam berbagai aspek pengelolaan kawasan industri. "Ada beberapa kesenjangan dalam pengaturan regulasi, yang perlu disinkronkan agar prosesnya lebih cepat dan transparan," katanya. Ia berharap RUU Kawasan Industri dapat menjadi solusi untuk mengatasi tumpang tindih ini. Selain itu, HKI mengusulkan adanya harmonisasi aturan dalam bidang pertanahan, lingkungan, dan infrastruktur, agar kepentingan investor lebih terakomodasi.

Didik menekankan bahwa keberhasilan RUU Kawasan Industri akan menjadi penentu dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi. "Dengan aturan yang jelas dan konsisten, proses pemanfaatan lahan serta pengelolaan fasilitas bisa lebih efisien," ujarnya. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan kawasan industri hanya bisa tercapai jika seluruh regulasi yang terkait dikoordinasikan secara sistematis. "Karena itu, RUU ini harus menjadi acuan nasional yang tidak hanya memudahkan pengusaha tetapi juga memberikan jaminan untuk pertumbuhan ekonomi," tutup Didik.

HKI menilai bahwa harmonisasi regulasi adalah langkah krusial untuk menyelesaikan masalah yang sudah lama dihadapi oleh kawasan industri. Dengan menghilangkan tumpang tindih, proses pemanfaatan lahan dan pelayanan terhadap investor bisa menjadi lebih cepat. "Ini tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga masyarakat sekitar yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi kawasan," ujarnya. Ia berharap RUU yang diusulkan dapat segera diimplementasikan agar tidak ada hambatan lebih lanjut dalam pengembangan industri di Indonesia.

Pengembangan kawasan industri yang terpadu dianggap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Didik menekankan bahwa RUU ini harus menjadi acuan utama dalam menyelaraskan kebijakan antar kementerian. "Karena tumpang tindih regulasi selama ini memperlambat proses pengambilan keputusan dan memperumit prosedur," ujarnya. Ia menambahkan bahwa tumpang tindih tersebut juga menyebabkan ketidakpuasan investor, yang pada akhirnya bisa mengurangi minat mereka untuk berinvestasi di kawasan industri.

Dengan adanya harmonisasi regulasi, HKI yakin bahwa kawasan industri akan menjadi lebih efektif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. "RUU ini harus mampu mempercepat proses izin, mengurangi birokrasi, dan memastikan kepastian dalam pengelolaan lahan," katanya. Ia juga berharap sistem pengamanan yang diusulkan bisa mengurangi risiko gangguan di luar kawasan industri. "Koordinasi yang baik antar pihak akan memastikan keamanan dan stabilitas dalam pengelolaan kawasan," ujarnya.

Masalah yang dihadapi kawasan industri bukan hanya tentang pertanahan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti lingkungan, infrastruktur, dan keamanan. "Kita perlu memastikan bahwa semua kebutuhan industri terpenuhi secara terpadu, agar tidak ada kesenjangan dalam pengelolaan," kata Didik. Ia menegaskan bahwa RUU Kawasan Industri harus menjadi pedoman yang komprehensif, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.