Meeting Results: Pemerintah kejar pertumbuhan lewat strategi “pro growth-pro welfare”

Pemerintah Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dengan Strategi Baru

Meeting Results - Jakarta, Rabu – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2027. Strategi ini mengintegrasikan dua aspek utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dikenal sebagai "pro growth-pro welfare." Menurut Purbaya, pendekatan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus memperkuat kesejahteraan rakyat.

“Melalui strategi pro growth-pro welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Dalam upaya mencapai target tersebut, pemerintah telah merancang ambisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 sekitar 5,8 hingga 6,5 persen. Angka ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung pertumbuhan ini, investasi diperkirakan akan tumbuh antara 6,5 hingga 7,5 persen, dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi nilai tambah besar, seperti teknologi, energi terbarukan, dan infrastruktur.

Salah satu langkah kunci dalam strategi ini adalah deregulasi yang lebih intensif serta pemberantasan hambatan investasi, yang disebut sebagai debottlenecking. Langkah ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat kolaborasi antar sektor dan lembaga. Purbaya menjelaskan bahwa perbaikan iklim investasi nasional menjadi prioritas, karena dinamika ekonomi global yang kini semakin tidak pasti dan fluktuatif.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan cara memaksimalkan pendapatan negara, memastikan kualitas pengeluaran, serta mengelola pembiayaan secara bijak. Tujuan dari kebijakan ini adalah mempertahankan stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat transformasi struktur ekonomi tanah air.

Dalam rangka menciptakan kebijakan fiskal yang responsif dan proaktif, Purbaya menyoroti bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat penyerap dampak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penggerak pertumbuhan yang mampu melindungi masyarakat. “APBN memiliki peran ganda, yakni menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkualitas,” kata dia.

Pembangunan ekonomi nasional di tahun 2027 juga didukung oleh hasil triwulan pertama tahun 2026, yang menunjukkan kekuatan perekonomian. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan (yoy), inflasi terjaga pada tingkat 3,08 persen, neraca perdagangan tetap surplus, serta cadangan devisa mencapai 144,9 miliar dolar AS, setara 5,6 bulan impor. Angka-angka ini menjadi dasar optimisme pemerintah dalam menghadapi tahun depan.

Memasuki triwulan kedua tahun ini, aktivitas ekonomi domestik menunjukkan kemajuan positif. Purbaya menyebut bahwa konsumen masih mempertahankan tingkat kepercayaan yang baik, sektor ritel mengalami peningkatan aktivitas, dan sejumlah indikator seperti penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, serta permintaan semen mencatatkan perkembangan menggembirakan. Selain itu, sektor manufaktur juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Strategi pro growth-pro welfare akan diimplementasikan secara bertahap, dengan penekanan pada penguatan ekosistem bisnis dan aksesibilitas bagi masyarakat. Purbaya menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kebijakan fiskal yang diusung juga dirancang untuk adaptif terhadap perubahan dinamika global, termasuk ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar keuangan. Purbaya menegaskan bahwa APBN harus berfungsi sebagai alat yang fleksibel, mampu merespons perubahan kebijakan eksternal, sekaligus memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya memberi dampak pada sektor tertentu, tetapi juga melibatkan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Langkah-langkah deregulasi dan debottlenecking diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem administrasi, sehingga mengurangi birokrasi yang menghambat aktivitas usaha. Dengan penyederhanaan proses perizinan, pemerintah juga ingin mempercepat proses pengambilan keputusan bagi pengusaha. Selain itu, penguatan kepastian hukum akan memastikan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan terjangkau.

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang bermakna, Purbaya mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat dan sektor swasta sangat kritis. “Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dunia usaha,” ujar dia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan efektivitas program pemerataan pendapatan.

Strategi ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dasar dan layanan publik, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian, baik melalui pendapatan negara yang stabil maupun pengeluaran yang tepat sasaran. “Kita perlu memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan,” katanya.