New Policy: Legislator minta narasi swasembada pangan tidak didistorsi

Legislator Minta Narasi Swasembada Pangan Tidak Didistorsi

New Policy - Di bawah New Policy, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan pentingnya menjaga kesahihan narasi seputar swasembada pangan. Menurutnya, dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan nasional, perlu diwaspadai adanya upaya menggambarkan situasi pertanian Indonesia sebagai tidak memadai, meski pada kenyataannya kinerja sektor ini telah menunjukkan kemajuan. Ia mengatakan, narasi yang tidak didistorsi akan mendukung percepatan program swasembada pangan, sementara narasi yang salah bisa mengurangi dukungan masyarakat terhadap upaya yang sedang dijalankan pemerintah dan para petani. New Policy ini diharapkan menjadi landasan untuk menjaga konsistensi dan transparansi dalam pengelolaan sektor pangan.

Swasembada Pangan Sebagai Tujuan Nasional

Swasembada pangan bukan hanya agenda pertanian, melainkan elemen penting dalam mencapai kedaulatan pangan dan ketahanan nasional. Kharis menjelaskan bahwa keberhasilan program ini tergantung pada koordinasi antara pemerintah, petani, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia menekankan bahwa New Policy harus menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama ini, bukan justru menjadi alasan bagi narasi negatif yang bisa menghambat progres. Dalam konteks ekonomi global yang dinamis, kebijakan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak ada distorsi terhadap data sektor pertanian.

“Narasi swasembada pangan yang didistorsi bisa mengakibatkan kebingungan masyarakat. Dengan New Policy, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan dan data yang diumumkan berdasarkan fakta, bukan hanya persepsi,” ujarnya.

Kritik yang Konsisten dan Fakta yang Mendukung

Dalam New Policy, Kharis mengingatkan bahwa kritik terhadap kebijakan swasembada pangan wajar dilakukan, tetapi harus didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Ia menyoroti bahwa kritik yang tidak seimbang seringkali memperkuat persepsi bahwa swasembada pangan sulit dicapai, padahal berbagai indikator seperti produksi beras, jagung, dan kedelai telah menunjukkan peningkatan signifikan. "Jika kritik tidak dikelola dengan baik, bisa jadi menjadi alat untuk memperlemah usaha yang sudah dilakukan," tambahnya.

Kharis juga menjelaskan bahwa New Policy bertujuan menghindari kesan bahwa pemerintah tidak mampu memimpin sektor pertanian. Hal ini penting karena sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Dengan kebijakan yang terarah, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bisa diukur dari volume produksi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Ia menambahkan bahwa New Policy akan mengintegrasikan kebijakan pertanian dengan sektor-sektor lain, seperti energi dan transportasi, untuk menciptakan sinergi yang optimal.

Tantangan dan Peluang yang Perlu Diwaspadai

Secara umum, Kharis menyatakan bahwa swasembada pangan memiliki potensi besar, terutama dengan dukungan teknologi dan inovasi pertanian. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga global, serta kurangnya akses pasar untuk produk lokal. Dalam New Policy, ia mengusulkan bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam menyampaikan data dan memperbaiki kebijakan agar narasi yang menggambarkan keberhasilan swasembada pangan tidak terganggu. "Kami ingin masyarakat memahami bahwa keberhasilan ini tidak instan, tetapi hasil dari upaya bertahap dan berkelanjutan," katanya.

Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil meningkatkan produksi beras dan jagung melalui program peningkatan produktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa swasembada pangan adalah target yang realistis selama ada kebijakan yang konsisten. New Policy diharapkan menjadi jembatan untuk menghindari kesan bahwa kemandirian pangan hanyalah mimpi, sekaligus memperkuat semangat para petani dan investor dalam mengembangkan sektor pertanian. Dengan cara ini, narasi swasembada pangan bisa menjadi alat untuk membangun kepercayaan publik, bukan alasan untuk meragukan kemampuan nasional.

Peran Legislator dalam Mendukung Swasembada Pangan

Kharis menjelaskan bahwa selaku anggota DPR, ia berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan swasembada pangan tidak hanya dilihat dari aspek produksi, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa New Policy harus menjadi refleksi dari kebutuhan rakyat, bukan hanya keinginan politik. "Kami ingin kebijakan ini menjadi bahan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, para petani, dan masyarakat," kata Kharis. Dalam konteks ini, kewaspadaan terhadap narasi yang mengurangi kepercayaan publik menjadi hal yang sangat krusial.

Dengan New Policy, Kharis juga berharap muncul kebijakan yang lebih fleksibel dalam menangani dinamika pasar pangan. Misalnya, dalam hal regulasi impor dan ekspor, pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi sektor pertanian yang terus berkembang. Hal ini bisa menghindari distorsi narasi yang mengatakan bahwa Indonesia masih tergantung pada impor, padahal secara nyata, sektor pertanian telah mampu menyuplai kebutuhan pangan dalam jumlah besar. Kharis menegaskan bahwa kebijakan yang didasarkan pada fakta akan memperkuat keberhasilan swasembada pangan.

Keberhasilan swasembada pangan tidak bisa terlepas dari kebijakan yang tepat. Dalam New Policy, Kharis meminta agar semua pihak, termasuk media, tidak menggambarkan progres sektor pertanian secara negatif. Ia menilai bahwa narasi yang didistorsi sering kali menciptakan kesan bahwa kebijakan ini tidak efektif, padahal berbagai indikator menunjukkan bahwa program swasembada pangan telah menunjukkan hasil yang positif. Dengan New Policy, ia berharap muncul kebijakan yang lebih akurat dan transparan, serta menghadirkan narasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.