New Policy: Pakar UMY: Perbaikan tata kelola fiskal instrumen redam efisiensi

Pakar UMY: Perbaikan Tata Kelola Fiskal Sebagai Alat Penguat Ekonomi

New Policy - Yogyakarta, Rabu – Profesor Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi, memberikan pandangan penting mengenai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran. Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola fiskal merupakan kunci utama untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan efisiensi belanja yang sedang berlangsung. Menurut Imamudin, penjelasan mengenai konsep efisiensi perlu dipahami secara mendalam, karena terkadang kebijakan tersebut bisa diartikan secara berbeda, bahkan berpotensi merugikan sektor-sektor vital.

Perbedaan Konsep Efisiensi Anggaran

Dalam sebuah pernyataan resmi, Imamudin membedakan dua jenis efisiensi yang sering dikacaukan. "Efisiensi anggaran bisa memiliki dua makna—salah satunya adalah pengurangan belanja produktif, seperti dana untuk pembangunan infrastruktur atau layanan publik, dan yang lainnya adalah upaya mengatasi kebocoran dana," jelasnya. Ia menyoroti bahwa jika efisiensi diarahkan untuk mengurangi alokasi ke daerah, maka kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bisa terganggu. Namun, jika efisiensi digunakan untuk meminimalkan kebocoran anggaran, hal itu justru menjadi langkah yang strategis.

"Pengurangan anggaran ke daerah akan mengurangi daya dukung ekonomi lokal, sementara upaya menekan kebocoran anggaran adalah cara efektif untuk mengoptimalkan penggunaan dana," kata Imamudin.

Proyeksi Tantangan di DIY Tahun 2026

Menurut pakar tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menghadapi berbagai tekanan fiskal pada 2026. Hal ini disebabkan oleh penurunan dana transfer pusat sebesar Rp167 miliar dan Dana Keistimewaan yang berkurang sebesar Rp400 miliar. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua daerah mengalami dampak yang sama. "Daerah yang bergerak di sektor swasta kuat, seperti di Pulau Jawa, memiliki kemampuan adaptasi lebih baik karena didukung oleh industri jasa, pendidikan, dan pariwisata," tambahnya.

Peran Pariwisata sebagai Penyangga Ekonomi

Dalam konteks DIY, Imamudin menyoroti peran penting sektor pariwisata sebagai penyangga ekonomi. "Pariwisata berpotensi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam situasi ketegangan anggaran dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)," papar mantan dosen tersebut. Ia menjelaskan bahwa sektor ini memiliki efek pengganda yang kuat, sehingga bisa memperkuat sektor lain seperti transportasi, kuliner, dan penginapan. Selain itu, pariwisata juga berkontribusi pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.

"Jika dana fiskal dialihkan ke sektor pariwisata, maka dampak ekonomi negatif dari efisiensi anggaran bisa dikurangi secara signifikan," kata Imamudin dalam keterangan resmi.

Kejadian Dua Sisi yang Mempengaruhi UMKM

Ia menambahkan bahwa saat ini, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia sedang menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan biaya produksi, sementara di sisi lain, daya beli masyarakat mengalami pelemahan akibat inflasi. "UMKM yang mengandalkan bahan baku berbasis BBM akan kesulitan bertahan, sementara sektor-sektor yang lebih stabil seperti pendidikan dan kesehatan masih bisa menjadi fondasi pertumbuhan," ujarnya.

Imamudin menyarankan bahwa pemerintah harus memprioritaskan alokasi dana untuk sektor-sektor dasar yang mendukung keberlanjutan ekonomi. "Ruang fiskal yang terbentuk dari perbaikan tata kelola anggaran sebaiknya dialihkan untuk memperkuat sektor produktif yang rentan terhadap tekanan eksternal," lanjutnya. Hal ini, katanya, bisa membantu mengurangi risiko penurunan kualitas layanan publik dan menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pertumbuhan.

"Contohnya, dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa harus menjadi prioritas, karena kedua sektor ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," imbuh Imamudin.

Harapan untuk Pemulihan Ekonomi

Menyikapi berbagai tantangan, Imamudin tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan pulih dalam beberapa bulan ke depan. "Ada dua faktor utama yang mendorong perbaikan ekonomi—meredanya tensi geopolitik global yang berpotensi menurunkan harga minyak, serta tren penguatan nilai tukar rupiah," katanya. Ia menjelaskan bahwa penurunan harga minyak akan mengurangi biaya produksi, sementara penguatan rupiah bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, Imamudin menekankan bahwa perbaikan tata kelola fiskal bukan hanya tentang efisiensi dana, tetapi juga tentang efektivitas penggunaannya. "Jika sumber daya alam dan program strategis nasional dikelola secara lebih baik, ruang fiskal akan lebih luas. Dampaknya bisa diarahkan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan lapangan kerja," tambahnya. Ia berharap pemerintah mampu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat, agar tidak mengorbankan kesejahteraan daerah.

Kesimpulan: Keseimbangan Antara Efisiensi dan Pertumbuhan

Dalam kesimpulan, Imamudin menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berarti pengurangan. "Efisiensi bisa menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas, terutama dalam hal mengurangi pemborosan," ujarnya. Ia mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus dirancang secara cermat, agar bisa memperkuat ekonomi jangka panjang. "Pemerintah perlu berpikir jernih, apakah efisiensi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat, atau justru memperparah kesulitan masyarakat," pungkasnya.

Imamudin menilai bahwa perbaikan tata kelola fiskal adalah langkah yang paling penting untuk mencapai keseimbangan antara penghematan dan pertumbuhan. "Dengan tata kelola yang lebih baik, dana bisa digunakan secara optimal untuk menangani tantangan ekonomi, sekaligus memperkuat sistem pemerintahan daerah," tambahnya. Hal ini, katanya, akan menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan di masa depan, termasuk tekanan global yang semakin kompleks.