Solving Problems: Pakar nilai penerapan B50 bisa kurangi ketergantungan impor energi

Pakar Energi: B50 Bisa Kurangi Ketergantungan Impor Energi

Solving Problems - Jakarta – Seorang pakar transisi energi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Retno Gumilang Dewi, menilai penggunaan bahan bakar nabati biodiesel dengan campuran minyak sawit sebesar 50 persen (B50) bisa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Menurut Retno, memanfaatkan sumber daya lokal adalah kunci menjaga stabilitas pasokan energi. “Kita tidak akan terpengaruh oleh krisis geopolitik jika mampu mengoptimalkan potensi energi dalam negeri,” tuturnya dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dinamika Global dan Dampak Geopolitik Energi

Saat ini, dinamika global menunjukkan bahwa energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menjadi alat diplomasi politik antarnegara. Retno menjelaskan bahwa persaingan dalam mengamankan kebutuhan energi semakin ketat akibat ketidakpastian politik dan ekonomi internasional. “Setiap negara berlomba-lomba memperkuat cadangan energinya sendiri, terutama di tengah fluktuasi harga minyak dan konflik geografis,” ujarnya.

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” kata Retno.

Menurut Retno, transisi energi nasional perlu dipandu oleh kebijakan yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ia menekankan bahwa ketergantungan impor energi bisa mengancam stabilitas perekonomian jika terjadi gangguan pasokan dari negara-negara penghasil utama. “Indonesia harus membangun sistem energi yang tidak hanya mengandalkan sumber daya luar, tetapi juga mengembangkan alternatif lokal secara bertahap,” tambahnya.

Peta Jalan Transisi Energi 2025–2060

Retno menjelaskan peta jalan transisi energi Indonesia yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2060. Fase pertama, dari 2025 sampai 2030, difokuskan pada peningkatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber daya. Di tahap ini, pemerintah harus mendorong penggunaan gas alam domestik, co-firing biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta pengembangan biodiesel B40 menuju B50. Selain itu, peningkatan produksi bioetanol dan percepatan penggunaan energi baru terbarukan seperti tenaga surya dan angin juga menjadi prioritas.

Fase kedua, yang berlangsung pada 2030–2040, menitikberatkan pada percepatan pemanfaatan energi bersih. Retno menyebutkan bahwa kebijakan ini membutuhkan kerja sama antarlembaga untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan. “Dengan menekankan elektrifikasi pada sektor transportasi dan industri, kita bisa mengurangi emisi karbon secara signifikan,” katanya.

Tahap ketiga, dari 2040 sampai 2060, berfokus pada dekarbonisasi mendalam. Retno mengungkapkan bahwa tujuan utamanya adalah mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. Pada fase ini, pengurangan perlahan penggunaan batu bara akan dilakukan sekaligus pengembangan teknologi seperti hidrogen, amonia, nuklir, dan Carbon Capture Storage/Utilization (CCS/CCUS) menjadi bagian penting dari strategi nasional.

Peran Fosil dalam Masa Transisi

Retno menegaskan bahwa perpindahan ke energi terbarukan tidak bisa terjadi secara mendadak. Ia menjelaskan bahwa energi fosil tetap diperlukan selama masa transisi untuk memastikan pasokan tetap stabil. “Energi fosil masih menjadi jembatan penting dalam mengatasi kebutuhan dasar sektor ekonomi sebelum sepenuhnya bergantung pada energi bersih,” ujarnya.

Menurut Retno, kebijakan transisi harus diatur secara bertahap agar dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat tidak terlalu besar. Ia mengingatkan bahwa skenario terburuk bisa terjadi jika peralihan energi dilakukan terlalu cepat. “Kita perlu memastikan bahwa setiap tahap transisi disertai dengan cadangan yang memadai dan infrastruktur yang siap mendukung,” tambahnya.

Tantangan di Sektor Transportasi

Sektor transportasi dianggap sebagai tantangan terbesar dalam transisi energi karena masih menjadi konsumen bahan bakar minyak (BBM) terbesar di Indonesia. Retno mencatat bahwa keberlanjutan energi dalam bidang ini memerlukan strategi yang komprehensif. “Pemerintah harus mempercepat pengembangan kendaraan listrik, menekan penggunaan bahan bakar konvensional, serta mendorong penggunaan gas alam untuk transportasi massal,” katanya.

Menurut Retno, transisi ke energi rendah emisi perlu didukung oleh investasi dalam teknologi dan pendidikan masyarakat. “Kebijakan harus disertai dengan edukasi agar masyarakat mampu menerima perubahan ini secara luas,” ujarnya. Selain itu, pengembangan bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan juga harus menjadi prioritas utama.

Retno menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dan akademisi dalam mendukung transisi energi nasional. Ia mengatakan bahwa kolaborasi antarstakeholder akan mempercepat pemanfaatan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. “Pemerintah perlu mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan jangka panjang ini,” tuturnya.

Dalam menilai kinerja transisi energi, Retno juga menyoroti kebutuhan Indonesia untuk memperkuat kebijakan regulasi. Ia menekankan bahwa transisi yang sukses memerlukan kerangka hukum yang jelas dan dukungan finansial yang kontinu. “Jika regulasi tidak mendukung, keberhasilan transisi energi bisa terganggu,” ujarnya.

Keseluruhan strategi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem energi yang lebih resilien dan berkelanjutan. Retno menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi juga tentang menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. “Indonesia harus menjadi contoh dalam menggabungkan keberlanjutan lingkungan dengan stabilitas ekonomi,” pungkasnya.