Special Plan: Menteri PKP ajak pengembang konsisten bantu siapkan rumah subsidi FLPP
Menteri PKP Minta Pengembang Terus Bantu Siapkan Rumah Subsidi FLPP
Special Plan - Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan arahan kepada para pengembang perumahan di Jawa Timur (Jatim) agar tetap aktif dalam mendukung program pemerintah menyediakan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam kunjungannya ke kawasan Lawang Park Residence, Kabupaten Malang, Rabu malam, Ara mengungkapkan bahwa pengembang di wilayah tersebut tetap antusias dalam membangun hunian yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
Program FLPP Mendorong Penyelesaian Backlog Rumah
Menurut Ara, upaya pengembang dalam menyediakan rumah subsidi FLPP sangat penting untuk mengatasi masalah backlog kepemilikan rumah yang masih ada. Ia menekankan bahwa pemerintah telah menjamin bunga FLPP tetap berada di level 5 persen hingga akhir masa tenor, yang bisa diperpanjang hingga 40 tahun. Selain itu, uang muka (DP) untuk membeli rumah subsidi diatur mulai dari 1 persen dari harga properti.
"Masih banyak warga yang belum memiliki rumah, jadi saya yakin dengan adanya FLPP, permintaan akan rumah subsidi pasti tinggi," ujarnya.
Dalam wawancara tambahan, Ara mengatakan bahwa pemerintah sedang berupaya keras untuk mempercepat penyelesaian backlog rumah subsidi. Ia juga menyebutkan bahwa di area perkotaan, penyelesaian masalah ini bisa dipercepat dengan pendekatan hunian vertikal bersubsidi, seperti rumah susun. Sementara itu, untuk kebutuhan rumah tidak layak huni (RTLH), kementerian telah menerapkan solusi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kualitas Rumah Subsidi di Lawang Park Residence Dinilai Baik
Ara mengapresiasi kualitas konstruksi rumah subsidi di Lawang Park Residence, yang menurutnya sudah memenuhi standar baik dalam hal air, drainase, dan struktur bangunan. Ia menjelaskan bahwa setelah inspeksi, ia yakin bangunan tersebut tidak hanya nyaman, tetapi juga tahan lama dan aman dari risiko banjir.
"Airnya bagus, interior rumahnya baik, temboknya kokoh, dan lantainya tidak ada retak. Saya juga mengecek langsung dengan warga, dan mereka tidak mengeluhkan masalah kebocoran atau banjir," kata Ara.
Program FLPP, menurut Ara, tidak hanya menawarkan akses mudah ke pemilikan rumah, tetapi juga memberikan kepastian finansial bagi calon pemilik. Dengan bunga rendah dan DP minimal, pengembang dapat memastikan bahwa rumah subsidi ini menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin memiliki properti tanpa beban berlebih.
Peran FLPP dalam Mengurangi Ketergantungan pada Kredit Perumahan
Kementerian PKP berupaya memastikan bahwa program FLPP menjadi alat pendorong utama dalam pembangunan perumahan. Dengan suku bunga tetap di 5 persen, warga tidak perlu khawatir tentang kenaikan bunga yang bisa mengurangi daya beli. Selain itu, tenor hingga 40 tahun memberikan fleksibilitas pembayaran yang lebih nyaman, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.
Yeni, salah satu warga Lawang Park Residence, berbagi pengalaman pribadinya setelah menggunakan program FLPP. Ia menjelaskan bahwa melalui skema ini, dia mampu membeli rumah dengan DP yang relatif kecil, yaitu Rp1,6 juta, meskipun harga rumah mencapai Rp166 juta. Ia menyebutkan bahwa masa cicilan yang diberikan mencapai 20 tahun, sehingga angsuran bulanan hanya sekitar Rp1.072.000.
"Saya sebelumnya khawatir tidak mampu membeli rumah, tetapi FLPP membuatnya lebih mudah. Selain DP yang rendah, cicilan juga bisa diatur sesuai kemampuan finansial," ujarnya.
Rumah yang dibeli Yeni memiliki spesifikasi dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Ia menyatakan bahwa seluruh proses pembelian hanya memakan waktu sekitar dua bulan, setelah melalui pengecekan oleh Bank Indonesia (BI). Proses ini dianggap cepat dan transparan, sehingga menarik minat banyak calon pembeli.
FLPP dan BSPS sebagai Solusi Berkelanjutan
Ara menjelaskan bahwa FLPP dan BSPS merupakan dua program yang saling melengkapi dalam mendorong perumahan layak huni. Sementara FLPP fokus pada pembangunan rumah subsidi yang terjangkau, BSPS ditujukan untuk mendukung warga yang masih tinggal di RTLH. Kombinasi kedua program ini, menurutnya, akan membantu menyeimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan hunian yang layak.
Pada kesempatan tersebut, Ara juga mengingatkan bahwa keberhasilan program FLPP bergantung pada konsistensi pengembang dalam menerapkan skema pembiayaan tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah siap memberikan dukungan, baik dalam bentuk insentif maupun kemudahan administratif, untuk memastikan pengembang tetap berkomitmen.
Menurut Ara, jumlah backlog rumah subsidi di Jawa Timur masih tinggi, terutama di kawasan perkotaan. Ia berharap para pengembang terus berinovasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui hunian vertikal maupun perumahan konvensional. "Program FLPP bukan hanya solusi sementara, tapi juga strategi jangka panjang untuk menjamin akses perumahan bagi semua lapisan masyarakat," ujarnya.
Program FLPP, yang diperkenalkan pada tahun 2013, telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas perumahan. Bunga yang rendah dan tenor yang panjang membuatnya menjadi pilihan favorit bagi banyak keluarga yang ingin memiliki rumah tanpa kesulitan keuangan. Ara yakin, dengan dukungan pengembang dan masyarakat, program ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif.