Special Plan: Pemerintah perlu siapkan stimulus fundamental guna redam tekanan BBM

Pemerintah Harus Bangun Strategi Stimulus Berbasis Fundamental untuk Atasi Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi

Special Plan -

Jakarta, Jumat - Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menyoroti pentingnya pemerintah melakukan perbaikan kebijakan stimulus yang lebih dalam untuk mengatasi tekanan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Menurut Rizal, kebijakan ini perlu didasarkan pada kebutuhan ekonomi mendasar agar dampaknya lebih berkelanjutan. "Stimulus yang diberikan tidak cukup hanya bersifat sementara, melainkan harus memiliki dampak yang mendalam terhadap perekonomian," jelasnya saat diwawancara ANTARA di Jakarta.

Kombinasi Stimulus Jangka Pendek dan Penciptaan Lapangan Kerja

Rizal mengatakan, upaya mengurangi tekanan dari kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa terpenuhi hanya melalui bantuan langsung kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa kunci utama untuk menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggabungkan dua pendekatan: stimulus jangka pendek yang langsung meredam beban masyarakat, serta kebijakan jangka panjang yang mendorong produksi dan perekrutan tenaga kerja. "Dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, pemerintah bisa memastikan daya beli tetap stabil meski harga BBM terus meningkat," ujarnya.

Percepatan Realisasi Belanja Negara dan Daerah

Dari sisi kebijakan makroekonomi, Rizal menyarankan pemerintah mempercepat penggunaan belanja negara serta daerah yang memiliki efek berantai yang signifikan. "Belanja ini tidak hanya meningkatkan konsumsi langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," katanya. Dalam konteks ini, pemerintah juga perlu memperkuat pengelolaan anggaran untuk memastikan investasi tetap berjalan lancar.

Dukungan untuk UMKM dan Industri Padat Karya

Rizal menjelaskan bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, dengan lebih dari 97 persen dari tenaga kerja masyarakat bekerja di bidang ini. "Jika pemerintah bisa menjaga kelangsungan usaha sektor UMKM, maka pendapatan masyarakat tidak akan terlalu terganggu oleh kenaikan harga BBM," ujarnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan stimulus yang diberikan kepada UMKM lebih efektif daripada sekadar memberikan bantuan konsumtif.

Stimulus Jangka Pendek yang Terarah

Meski menekankan pendekatan jangka panjang, Rizal tidak menyangkal pentingnya stimulus sementara. "Bantuan langsung kepada kelompok rentan tetap diperlukan, tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang tepat sasaran," katanya. Hal ini penting karena kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi menekan kemampuan beli masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dalam negeri.

Inflasi dan BI-Rate: Penekanan pada Pengelolaan Biaya Hidup

Rizal juga menyoroti situasi inflasi yang terjadi sepanjang Mei 2026. "Inflasi Indonesia mencapai 3,08 persen (yoy) dan suku bunga BI-Rate sudah naik menjadi 5,50 persen, sehingga masyarakat mengalami tekanan lebih besar terhadap pengeluaran sehari-hari," jelasnya. Kenaikan biaya hidup serta biaya kredit, menurutnya, memperparah situasi ekonomi masyarakat.

Contoh Kebijakan Stimulus yang Dianjurkan

Dalam usaha memperkuat kebijakan stimulus, Rizal mencontohkan beberapa langkah konkret. Pertama, penguatan bantuan sosial (bansos) kepada kelompok masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga. Kedua, perpanjangan insentif bagi sektor-sektor yang menghasilkan lapangan kerja banyak, seperti industri padat karya. "Kebijakan ini bisa mendorong produksi lokal dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Pertahanan Stabilitas Harga Pangan dan Subsidi Ongkos Distribusi

Rizal menambahkan bahwa pemerintah juga harus memastikan harga pangan tetap stabil, sekaligus memberikan subsidi untuk ongkos distribusi komoditas strategis. "Langkah ini lebih efektif dibandingkan memperluas subsidi energi, karena sekitar 20 persen rumah tangga dengan pendapatan tertinggi masih menikmati subsidi BBM yang besar," jelasnya. Dengan cara ini, subsidi bisa lebih tepat sasaran, sehingga mengurangi beban fiskal.

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Mulai 10 Juni 2026

Sebagai referensi, kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai berlaku pada 10 Juni 2026. Pada hari itu, harga Pertamax (RON 92) meningkat dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. BBM bersubsidi Pertalite tetap dijual dengan harga Rp10.000 per liter, dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Rizal menilai, kebijakan subsidi untuk Pertalite dan Biosolar memberikan dukungan signifikan bagi masyarakat menengah dan rendah, tetapi pemerintah perlu tetap waspada terhadap dampak dari kenaikan harga BBM nonsubsidi. "Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan subsidi untuk masyarakat dan efisiensi anggaran," ujarnya.

Dalam kesimpulannya, Rizal menekankan bahwa stimulus yang diberikan harus mencakup dua aspek utama: pertama, peningkatan daya beli masyarakat melalui bantuan langsung, dan kedua, penguatan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroekonomi yang komprehensif. "Kombinasi ini akan memastikan stabilitas ekonomi sekaligus mengurangi risiko kenaikan harga BBM yang berdampak luas," pungkasnya.

Sebagai langkah konkret, Rizal menyarankan pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema subsidi energi agar tidak lagi terasa seperti beban fiskal yang berlebihan. "Sementara itu, peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi daerah bisa menjadi solusi jangka panjang," tambahnya.

Menurut Rizal, kenaikan harga BBM nonsubsidi memang menimbulkan tekanan signifikan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan baik. "Ini adalah momen yang tepat untuk meninjau ulang kebijakan fiskal dan moneter, agar tidak hanya meredam tekanan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat," ujarnya.