New Policy: KP2MI-ULM teken MoU dukung peningkatan kualitas pekerja migran
KP2MI-ULM Teken MoU untuk Meningkatkan Kualitas Pekerja Migran
New Policy - Banjarmasin – Upaya meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI) semakin digencarkan setelah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Universitas Lambung Mangkurat (ULM) pada Selasa (23/6). Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, yang mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan tinggi dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja nasional.
Peran Institusi Pendidikan dalam Pengembangan SDM
Dalam sambutannya, Mukhtarudin menekankan bahwa universitas seperti ULM memiliki dua peran kunci. Pertama, sebagai mitra yang memastikan SDM kompeten dan tersertifikasi sejak tahap akademik. Kedua, sebagai garda depan dalam menyebarkan literasi mengenai jalur resmi migrasi, sehingga mencegah mahasiswa dan masyarakat terjebak dalam proses pekerjaan yang tidak sesuai standar.
“Institusi pendidikan tinggi seperti ULM memiliki peran strategis ganda,” ujar Mukhtarudin dalam acara yang diselenggarakan di Banjarmasin, Selasa (23/6). Peran pertama adalah sebagai mitra dalam pengembangan SDM kompeten dan tersertifikasi sejak tahap kuliah. Peran kedua adalah sebagai garda edukasi yang membantu mahasiswa serta masyarakat menghindari jebakan migrasi non-prosedural melalui literasi jalur resmi,” tambahnya.
Mukhtarudin menambahkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada penguatan sistem vokasi dan perlindungan. Ia menyoroti urgensi langkah ini di tengah puncak bonus demografi Indonesia, di mana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat. “Penguatan sistem vokasi dan perlindungan menjadi sangat mendesak di tengah momentum bonus demografi,” jelasnya.
Kerja Sama dengan Delapan Perguruan Tinggi Lain
Penandatanganan MoU dan PKS ini tidak hanya melibatkan ULM, tetapi juga delapan universitas lain di Kalimantan Selatan. Koordinasi yang lebih luas diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas PMI. Menurut Mukhtarudin, fokus utama kerja sama ini adalah untuk memastikan perlindungan PMI secara menyeluruh, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah proses kerja. “Fokus utama kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas pelindungan secara menyeluruh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja, serta mengoptimalkan penempatan PMI yang terampil dan profesional,” katanya.
Statistik Pekerjaan Migran dan Peluang di Depan
Data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) menunjukkan bahwa hingga 21 Juni 2026, pemerintah telah memfasilitasi 439.543 layanan penempatan PMI secara nasional. Namun, jumlah yang terisi belum mencapai 100%, terutama di lima negara tujuan utama seperti Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Jepang, dan Singapura.
Menurut data Sistem Informasi Pasar Kerja (SIP2MI) per 21 Juni 2026, ada 311.073 posisi kerja luar negeri yang tersedia. Sayangnya, hanya 76.979 dari total tersebut yang telah terpenuhi, atau 24,75 persen. “Artinya, masih terdapat 234.094 peluang kerja atau sekitar 75,25 persen yang belum terisi,” tambah Mukhtarudin.
Mukhtarudin menyoroti bahwa peluang ini sangat menjanjikan. Ia mengatakan bahwa peningkatan kompetensi SDM Indonesia menjadi kunci untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. “Dengan peningkatan kualitas PMI, kita dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri secara lebih efektif,” terangnya.
Migrant Center ULM Siap Fasilitasi Pelatihan Terpadu
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun Migrant Center ULM, yang akan berfungsi sebagai pusat layanan terpadu bagi PMI. “Melalui Migrant Center, mahasiswa akan mendapatkan pelatihan terintegrasi yang melibatkan kurikulum pendidikan dan program pelatihan keterampilan,” jelas Mukhtarudin. Ia juga menegaskan bahwa pusat ini akan menjadi wadah bagi pengembangan SDM yang profesional.
Sebagai bagian dari kerja sama, ULM menyiapkan infrastruktur untuk memastikan proses migrasi berjalan lancar. “Kita perlu memberikan fasilitas yang komprehensif, termasuk pendampingan hukum, kesehatan, dan keterampilan,” tutur Mukhtarudin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesulitan atau pemalsuan dokumen yang sering terjadi dalam migrasi.
Dukungan Rektor ULM untuk Peningkatan SDM
Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Ia mengatakan bahwa pembentukan Migrant Center menjadi momentum penting bagi ULM. “Kehadiran Migrant Center ULM akan memberikan dampak besar terhadap orientasi dan kebijakan pengelolaan SDM di lingkungan kampus,” ujarnya.
Bachri juga meminta dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas program pelatihan. “Kita perlu kerja sama yang berkelanjutan, baik dalam hal fasilitasi maup