Wamentan: Anggaran dimaksimalkan untuk kesejahteraan petani-swasembada

Kementerian Pertanian Optimalkan Dana untuk Petani dan Swasembada Pangan

Fukushimask.com – Jakarta — Dalam rapat kerja yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR RI, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan penekanan mengenai pemanfaatan anggaran pemerintah secara optimal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup para petani serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui serangkaian program strategis. Pertemuan tersebut membahas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian untuk Tahun Anggaran 2025, sekaligus Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun untuk tahun 2027.

Menurut Sudaryono, hal krusial yang harus dicapai adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani. Hal ini mencakup peningkatan produksi pangan, penguatan ketahanan pangan nasional, serta dukungan terhadap tercapainya target swasembada pangan. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resminya di Jakarta pada hari Senin.

Realisasi Keuangan yang Positif

Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2025, realisasi pendapatan Kementerian Pertanian mencatatkan angka Rp501 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 43,79 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan tersebut terutama didorong oleh naiknya penjualan vaksin untuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta penerimaan kembali belanja dari tahun anggaran yang telah berlalu.

Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp25,09 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mempercepat berbagai program strategis dalam pembangunan sektor pertanian. Posisi keuangan kementerian juga dinilai semakin kokoh. Hingga akhir tahun pada 31 Desember 2025, total aset tercatat sebesar Rp86,16 triliun. Nilai ekuitas mencapai Rp83,39 triliun, yang berarti meningkat 5,9 persen dari tahun sebelumnya.

"Yang paling penting, anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi petani, meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung tercapainya swasembada pangan," kata Wamentan.

Komitmen Tata Kelola yang Baik

Wamentan menegaskan bahwa keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Kementerian Pertanian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil. Capaian ini juga menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kementerian. Sebelumnya, kementerian telah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025.

"Keberhasilan meraih kembali opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) juga menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kementerian setelah sebelumnya kembali memperoleh opini WTP pada tahun 2025," ucap Wamentan.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian. Setiap anggaran negara dipastikan digunakan secara tepat sasaran untuk memperkuat sektor pertanian nasional. Predikat WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi bukti nyata bahwa tata kelola keuangan kementerian semakin membaik.

Keberhasilan Kementerian Pertanian mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti semakin kuatnya tata kelola keuangan, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran negara. Capaian tersebut mencerminkan komitmen Kementerian Pertanian mengoptimalkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel guna mendukung program pembangunan pertanian serta mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

Apresiasi dari DPR RI

Anggota Komisi IV DPR RI, Ketut Suhendra, mengapresiasi konsistensi Kementerian Pertanian dalam mempertahankan opini WTP. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementan dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan internal sehingga mampu menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman menilai keberhasilan Kementan tidak hanya tercermin dari raihan opini WTP, tetapi juga dari meningkatnya kinerja penerimaan negara. Pendapatan Kementerian Pertanian meningkat sebesar 43,79 persen atau senilai Rp501 miliar. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi, terlebih Kementan kembali memperoleh predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.