Main Agenda: Menkeu perkuat ekonomi daerah kejar pertumbuhan 6,5 persen di 2027

Menkeu Perkuat Ekonomi Daerah untuk Capai Pertumbuhan 6,5 Persen di 2027

Main Agenda -

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 6,5 persen pada tahun 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya penguatan ekonomi daerah sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada pertumbuhan sentral, tetapi juga pada distribusi yang lebih merata ke berbagai wilayah. “Pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan bisa mendekati 6 persen atau bahkan lebih, dengan dukungan kuat dari perbankan dan sektor swasta,” ujar Purbaya saat rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

Optimalkan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Menurut Purbaya, pemerintah akan menggandeng sektor swasta dan institusi keuangan untuk memastikan likuiditas yang memadai. Hal ini bertujuan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi daerah. “Kita perlu memastikan akses perbankan terbuka, agar ekonomi bisa tumbuh secara stabil,” imbuhnya. Selain itu, ia menyoroti peran sektor riil, seperti industri manufaktur dan pertanian, sebagai penggerak utama pertumbuhan.

Pembangunan daerah juga memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat. Purbaya menyebut, kebijakan yang dirancang harus mendorong partisipasi ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. “Keberhasilan pertumbuhan ekonomi nasional bergantung pada kekuatan ekonomi daerah, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Peningkatan Dana Transfer Ke Daerah

Salah satu langkah kunci dalam memperkuat ekonomi daerah adalah peningkatan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2027. Purbaya menyebut dana tersebut diperkirakan akan mencapai Rp90 triliun, naik dari angka sebelumnya. “Kenaikan dana transfer memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk berinvestasi di sektor prioritas,” ujar menkeu. Ia menambahkan, dana ini akan digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang.

Dalam rapat, Purbaya juga membahas pengembangan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Ia menyatakan, pemerintah sedang menyempurnakan kerangka ini melalui digitalisasi dana transfer, sinergi fiskal antara pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional. “Digitalisasi TKD akan mempercepat proses penyaluran dana dan mengurangi kesenjangan antarwilayah,” katanya.

Kebijakan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan yang diusung Menkeu juga bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana. “Kita ingin memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah menjadi prioritas, karena mampu memperkuat basis perekonomian nasional.

Dengan penguatan ekonomi daerah, Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih optimal. “Daerah yang kuat memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemerintah akan tetap menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memberikan ruang yang fleksibel bagi daerah untuk berkembang.

Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif

Purbaya menegaskan, penguatan ekonomi daerah bukan hanya untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, tetapi juga untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. “Pertumbuhan ekonomi yang seimbang memastikan semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan,” katanya. Ia juga menyebut, langkah ini akan membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkontribusi lebih besar melalui investasi dan inovasi.

Dalam konteks global, Purbaya menggarisbawahi pentingnya ekonomi daerah sebagai penyangga pertumbuhan nasional. “Dengan ekonomi daerah yang kuat, Indonesia bisa menghadapi tantangan ekonomi internasional lebih tangguh,” ujar menkeu. Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengawasi penerapan kebijakan fiskal regional agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Purbaya, pendekatan yang diambil saat ini melalui keterlibatan aktif pemerintah pusat dan daerah akan menciptakan sinergi yang efektif. “Kita perlu menjaga keseimbangan antara pemerataan dan efisiensi, agar semua wilayah bisa berkembang secara seimbang,” jelasnya. Ia juga menyebut, pengembangan ekonomi daerah akan menjadi fondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

“Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat dan bijak, tetapi pada saat yang sama memastikan daerah memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh. Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat,” ujar Purbaya.

Dalam jangka panjang, penguatan ekonomi daerah diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri. Purbaya menyatakan, langkah-langkah ini akan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan daerah dalam mengelola dana dan sumber daya lokal. “Kita perlu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masing-masing wilayah, agar lebih efektif,” tegasnya.

Kebijakan yang diusung juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya terukur dalam angka, tetapi juga bermakna bagi masyarakat. “Dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, Indonesia bisa mencapai kesejahteraan yang lebih merata,” tambah Purbaya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini.

Menurut Menkeu, penguatan ekonomi daerah akan menjadi pilar utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. “Kita harus membangun ekonomi yang mandiri, karena daerah adalah motor penggerak pertumbuhan,” ujarnya. Ia berharap, dengan langkah yang diambil, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai secara stabil dan berkelanjutan.