Main Agenda: Penerimaan pajak di Bali tembus Rp7,02 triliun per Mei 2026

Penerimaan Pajak Bali Melampaui Rp7,02 Triliun hingga Mei 2026

Main Agenda - Dalam laporan terbaru dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali, realisasi penerimaan pajak di Pulau Dewata mencapai Rp7,02 triliun selama periode Januari hingga Mei 2026. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 11,27 persen dibandingkan pencapaian pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp6,3 triliun. Peningkatan ini menggambarkan kemajuan signifikan dalam pendapatan negara dari sektor pajak Bali.

Realisasi yang Mencapai 29 Persen dari Pagu Total

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Supendi, menjelaskan bahwa hasil ini mencapai sekitar 29 persen dari target pagu sebesar Rp24,3 triliun. "Realisasi tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif dan mencerminkan kinerja baik dari berbagai jenis pajak," katanya selama diskusi Bali Fiscal Insight di Denpasar, Bali, pada Selasa lalu. Ia menekankan bahwa semua jenis pajak memberikan kontribusi yang berarti, dengan peningkatan tahunan dari berbagai sumber.

“Realisasi ini mencapai sekitar 29 persen dari pagu total sebesar Rp24,3 triliun,” ujar Supendi.

Menurut Supendi, beberapa jenis pajak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pajak Penghasilan Badan (PPh 25/29) mengalami peningkatan 4,71 persen, mencapai Rp1,91 triliun. Sementara Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 25/29) tumbuh 19,3 persen, dengan nilai sebesar Rp313,63 miliar. Kenaikan dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mencolok, masing-masing naik 23,60 persen menjadi Rp1,76 triliun. Di sisi lain, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami lonjakan paling besar, tumbuh 262,42 persen hingga mencapai Rp760 juta.

Kinerja Sektor Perdagangan dan Pariwisata

Dari perspektif sektor usaha, peran perdagangan sangat dominan dalam memperkuat penerimaan pajak Bali. Sektor ini menghasilkan Rp1,24 triliun, naik 17,7 persen dibandingkan periode Januari-Mei 2025. Selain itu, sektor penyediaan akomodasi serta layanan makan dan minum memberikan kontribusi Rp1,14 triliun, tumbuh 16,34 persen. Aktivitas keuangan dan asuransi juga berkontribusi Rp969,1 miliar, meningkat 13,79 persen.

Supendi menjelaskan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Meski volatilitas global masih memengaruhi, ia menegaskan bahwa pertumbuhan pajak menunjukkan daya tahan ekonomi lokal. "Sektor pariwisata memiliki risiko tinggi karena ketergantungan pada kondisi internasional, tetapi dampaknya terasa di berbagai aspek," tambahnya.

Optimisme Tahunan Meski Terkendala Geopolitik

Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Darmawan, menyampaikan keyakinan bahwa kinerja pajak di Bali akan terus meningkat hingga akhir tahun 2026. Meski situasi geopolitik dunia masih berubah-ubah, ia menilai ada tanda-tanda perbaikan yang menguntungkan. "Kebijakan perdagangan yang sebelumnya tak menentu kini menunjukkan kestabilan, sehingga memberikan dampak positif," jelas Darmawan.

Darmawan menyoroti beberapa indikator kritis yang menggambarkan keberhasilan dalam menghadapi tantangan. Salah satunya adalah peningkatan pengiriman logistik minyak mentah, yang diperkirakan akan mendukung pertumbuhan ekonomi. "Kemajuan di sektor logistik dan perekonomian domestik menjadi fondasi utama untuk pertumbuhan pajak yang berkelanjutan," katanya.

Analisis Dari Berbagai Aspek Pajak

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak Bali tidak hanya berasal dari sektor utama, tetapi juga didukung oleh pajak-pajak kecil yang berkontribusi signifikan. Misalnya, PPh 25/29 Badan menjadi salah satu sumber pendapatan yang stabil, sedangkan PPh 25/29 Orang Pribadi menunjukkan respons positif terhadap kebijakan pajak yang diterapkan. PPN dan PPnBM, yang umumnya dikenakan pada barang dan jasa konsumsi, juga tumbuh dengan lebih dari 23 persen, mencerminkan peningkatan volume transaksi.

Hal ini menunjukkan bahwa meski volatilitas ekonomi global masih mengganggu, Bali mampu menjaga momentumnya dalam mengumpulkan pendapatan negara. Supendi menyatakan bahwa dinamika pasar dan kebijakan domestik menjadi faktor utama yang memperkuat prospek ini. "Kondisi lokal Bali tetap mengalami peningkatan, terutama dari peningkatan daya beli masyarakat dan ketersediaan layanan yang lebih baik," katanya.

Peran Pajak dalam Memperkuat Ekonomi Bali

Pajak memainkan peran kunci dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah, terutama di tengah tekanan dari faktor eksternal. Darmawan menyoroti bahwa penerimaan pajak mengalami perbaikan yang signifikan, meski kebijakan perdagangan internasional masih belum sepenuhnya stabil. "Ini menunjukkan bahwa Bali memiliki daya tahan yang baik terhadap perubahan kondisi global," ujarnya.

Sementara itu, Supendi mengingatkan bahwa kinerja sektor pariwisata tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah. Karena itu, upaya untuk memperkuat pertumbuhan dari sektor-sektor lain menjadi penting. "Kita perlu diversifikasi sektor ekonomi agar tidak hanya bergantung pada pariwisata, terutama di tengah risiko kenaikan harga bahan bakar minyak dan fluktuasi valuta asing," jelasnya.

Pertumbuhan Tahunan yang Menjanjikan

Angka penerimaan pajak yang meningkat tahunan menjadi indikasi kuat bahwa Bali mampu memperbaiki posisi keuangan, meski tidak bebas dari tantangan. Supendi menyatakan bahwa dinamika ekonomi lokal mencerminkan keberhasilan dalam membangun struktur yang lebih seimbang. "Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam efisiensi pengelolaan pajak dan peningkatan kualitas layanan pemerintahan," tambahnya.

Darmawan juga menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. "Kita perlu terus meningkat