New Policy: BI intensifkan GPM dan KAD untuk jaga stabilitas ekonomi di Papua

BI Perkuat GPM dan KAD untuk Stabilkan Ekonomi Papua

New Policy - Jayapura, AntaraNews – Dalam upaya memastikan kestabilan ekonomi di wilayah Papua, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua terus meningkatkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga harga pasar, terutama di daerah-daerah yang masih bergantung pada pasokan pangan dari luar Papua. Kepala Perwakilan BI Papua, Warsono, mengungkapkan bahwa institusinya tetap berkomitmen memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas perekonomian setempat.

Menurut Warsono, keberadaan GPM dan KAD menjadi instrumen penting dalam mengatasi ketergantungan masyarakat Papua terhadap bahan pokok dari luar daerah. "Sebagian besar kebutuhan pangan di Papua masih didatangkan dari wilayah lain seperti Sulawesi Selatan," jelasnya. Ia menambahkan bahwa sinergi antar daerah sangat diperlukan guna memastikan pasokan tetap lancar dan harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Papua merupakan wilayah yang sebagian besar kebutuhan pangerannya masih bergantung pada pasokan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan," katanya.

Kebijakan GPM, yang telah dijalankan BI Papua sejak pertengahan 2026, berupa kegiatan yang terus berkembang di berbagai titik. Sampai saat ini, jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai sekitar 250, menjangkau seluruh wilayah kerja BI di Papua. "Melalui GPM, masyarakat bisa memperoleh bahan pangan dengan harga yang terjangkau," tuturnya. Hal ini, kata Warsono, menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan bahan makanan di tengah tantangan geografis dan infrastruktur yang masih terbatas.

Dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi, BI Papua juga terus memperkuat program KAD dengan daerah-daerah yang menghasilkan komoditas pangan. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat distribusi bahan pokok dan mengurangi tekanan inflasi. "Program KAD merupakan bagian dari strategi untuk memastikan aliran barang dan jasa antar wilayah tetap optimal," ujarnya. Dengan koordinasi yang lebih baik, BI Papua berupaya meningkatkan ketersediaan bahan pangan di daerah-daerah terpencil.

Di samping itu, BI Papua juga fokus pada distribusi uang Rupiah yang layak edar. Program kas titipan, yang bekerja sama dengan perbankan, saat ini berjalan di tujuh titik strategis. Selain itu, layanan kas keliling luar kota diterapkan untuk mencapai daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti Asmat dan Oksibil. "Distribusi uang tetap menjadi perhatian khusus di wilayah yang hanya bisa diakses melalui transportasi udara," imbuhnya. Melalui layanan ini, BI memastikan uang Rupiah bisa sampai ke setiap lapisan masyarakat, bahkan di titik terjauh.

"Hingga pertengahan 2026, BI Papua telah melaksanakan sekitar 250 kegiatan Gerakan Pangan Murah yang tersebar di seluruh wilayah kerja BI Papua," ujarnya.

Kebijakan ini terutama dibutuhkan karena kondisi geografis Papua yang luas dan terbatasnya akses transportasi. Warsono menjelaskan bahwa tantangan utama yang dihadapi meliputi kesulitan dalam menjangkau daerah-daerah terpencil, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. "Masyarakat masih perlu pendidikan lebih lanjut untuk memahami pentingnya uang layak edar dan mengganti uang tidak layak edar secara tepat waktu," tambahnya.

Program CBP Rupiah, yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat terhadap nilai tukar uang, menjadi fokus utama BI Papua. Hal ini dilakukan untuk memastikan uang Rupiah tetap berfungsi sebagai alat transaksi yang efektif. "Karena itu, layanan kas keliling terus diperluas agar masyarakat di semua pelosok Papua bisa mengakses uang yang layak digunakan," ungkap Warsono.

Kebijakan GPM dan KAD tidak hanya fokus pada ketersediaan bahan pangan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perekonomian. Dengan memperhatikan kebutuhan pokok dan memastikan kestabilan harga, BI Papua berusaha menjaga daya beli masyarakat yang masih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Selain itu, layanan distribusi uang yang terjangkau dan cepat berdampak pada keberlanjutan ekonomi daerah.

Warsono menegaskan bahwa sinergi antara GPM, KAD, dan layanan distribusi uang merupakan tiga pilar utama dalam menjaga stabilitas perekonomian Papua. "Kedua program ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada harga pasar global dan memperkuat ekonomi lokal," katanya. Dengan memadukan berbagai upaya tersebut, BI Papua berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal dalam mewujudkan kestabilan ekonomi jangka panjang.

Program-program yang dilaksanakan juga mendapat respons positif dari masyarakat. Beberapa wilayah di Papua, terutama yang terpencil, mulai merasakan dampak positif dari GPM dan KAD. "Kehadiran bahan pangan murah dan distribusi uang yang cepat telah membantu masyarakat menghadapi tantangan ekonomi sehari-hari," ujarnya. Dengan demikian, BI Papua tidak hanya fokus pada perekonomian tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Warsono menambahkan bahwa upaya tersebut akan terus dilakukan hingga mencapai hasil yang maksimal. "BI Papua akan terus mengembangkan GPM dan KAD seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat," tuturnya. Ia berharap dengan kegiatan ini, kestabilan ekonomi Papua bisa terjaga, terutama di tengah tantangan yang semakin kompleks. Program GPM dan KAD, katanya, menjadi bagian dari strategi nasional yang berdampak langsung di tingkat lokal.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi, BI Papua juga berupaya meningkatkan keberlanjutan sistem pembayaran. "Dengan memastikan akses ke uang Rupiah yang layak edar, kita bisa meminimalkan risiko inflasi dan memperkuat daya beli masyarakat," jelasnya. Hal ini sangat penting karena wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih menghadapi keterbatasan akses ke pasar ekonomi nasional.

Warsono menyebutkan bahwa penguatan KAD akan terus dilakukan melalui kerja sama yang lebih intensif dengan daerah-daerah penghasil komoditas pangan. "Kerja sama ini memungkinkan distribusi bahan pokok yang lebih efisien dan cepat," ujarnya. Dengan memperkuat jaringan distribusi, BI Papua berharap bisa mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal dan meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.

Program GPM dan KAD, yang selama ini dijalankan BI Papua, juga diharapkan bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain di Indonesia. "Papua menjadi contoh bagaimana upaya menjaga stabilitas ekonomi bisa dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi," katanya. Warsono menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan ekonomi di daerah-daerah lain yang memiliki kondisi serupa.

Menurutnya, dalam menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur, BI Papua terus beradaptasi dengan metode yang lebih efektif. "Kas keliling dan kas titipan menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses ke pasar uang," ujarnya. Dengan demikian, BI Papua berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan stabilitas harga di wilayahnya, terutama di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.