Special Plan: OJK: Industri keuangan perlu perkuat GRC hadapi risiko global
OJK Tekankan Pentingnya Penguatan GRC di Tengah Tantangan Global yang Semakin Kompleks
Special Plan - Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia harus terus meningkatkan implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atau yang dikenal dengan singkatan GRC. Langkah ini diperlukan untuk menghadapi berbagai risiko global yang semakin rumit dan saling terkait. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Risk and Governance Summit (RGS) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa.
Sophia Wattimena, Anggota Dewan Komisioner OJK, menjelaskan bahwa dinamika lanskap risiko dunia yang berkembang pesat mengharuskan setiap organisasi untuk memperkuat sistem tata kelola dan manajemen risikonya. Hal ini bertujuan agar organisasi dapat lebih responsif terhadap beragam tantangan yang muncul. Menurutnya, beberapa faktor utama yang perlu diantisipasi oleh industri jasa keuangan meliputi risiko siber, potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, perubahan regulasi yang cepat, ketidakpastian geopolitik, serta dampak perubahan iklim terhadap stabilitas ekonomi.
GRC sebagai Fondasi Ketahanan Organisasi
Sophia menekankan bahwa penerapan GRC saat ini telah melampaui fungsi tradisional sebagai instrumen kepatuhan semata. Kini, GRC menjadi fondasi utama yang menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi hasil nyata bagi masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Sophia, penguatan GRC juga sejalan dengan Astacita ketujuh dari pemerintah yang saat ini berkuasa. Astacita tersebut menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan GRC bukan hanya kebutuhan industri keuangan, tetapi juga bagian dari agenda nasional yang lebih luas.
Peran Tata Kelola dalam Kredibilitas Kelembagaan
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan pandangannya tentang pentingnya tata kelola yang baik. Menurut Ferry, tata kelola yang efektif menjadi fondasi bagi kredibilitas kelembagaan, kepastian berusaha, dan peningkatan kepercayaan investor. Ia juga menjelaskan bahwa konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi risiko sebelum risiko tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Ferry menambahkan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global, risiko yang dihadapi semakin kompleks dan saling terhubung. Oleh karena itu, pendekatan proaktif dalam manajemen risiko menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Transformasi Digital sebagai Pengungkit Produktivitas
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam forum tersebut. Edwin menyatakan bahwa transformasi digital harus menjadi pengungkit utama dalam peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat yang dapat mendorong seluruh sektor ekonomi.
"Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Edwin.
Pernyataan Edwin ini selaras dengan visi OJK untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih tangguh melalui integrasi teknologi dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, transformasi digital dapat memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap perekonomian Indonesia.
RGS 2026: Forum Kolaborasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Risk and Governance Summit (RGS) 2026 diselenggarakan oleh OJK dengan tema Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity. Acara ini berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini, para peserta diharapkan dapat membangun tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan yang lebih efektif guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
Dengan demikian, RGS 2026 tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga momentum penting untuk menyelaraskan berbagai inisiatif dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Penguatan GRC yang konsisten diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.