Kementerian Kebudayaan akan bahas penanganan masalah “sound horeg”
Kementerian Kebudayaan Siapkan Kajian atas Persoalan Sound Horeg
Fukushimask.com – Kementerian Kebudayaan akan menelaah persoalan penggunaan “sound horeg”, perangkat audio berdaya besar yang dikenal menghasilkan bunyi sangat keras hingga memunculkan getaran di lingkungan sekitar. Pembahasan ini mengemuka setelah sejumlah insiden di Jawa Timur yang berkaitan dengan aktivitas tersebut menyebabkan korban meninggal dunia.
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo menyatakan kementeriannya akan kembali melihat kondisi dan persoalan yang berkembang di lapangan. Perhatian terutama diarahkan pada kejadian di Jawa Timur, daerah yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi dampak serius dari kegiatan yang menggunakan sistem suara berukuran besar tersebut.
“Nanti dari Kementerian Kebudayaan pasti akan mengecek lagi,” katanya di Jakarta, Kamis.
Sound horeg kerap dikaitkan dengan kegiatan masyarakat yang menampilkan musik atau hiburan dengan perangkat pengeras suara berkapasitas tinggi. Namun, penggunaan audio yang melampaui batas wajar dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas, bukan hanya terkait kenyamanan warga di sekitar lokasi, melainkan juga keselamatan, kesehatan, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan.
Ekspresi budaya tetap perlu dinilai dampaknya
Giring menjelaskan bahwa Kementerian Kebudayaan memiliki perhatian terhadap berbagai bentuk ekspresi budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Penilaian terhadap suatu praktik, kata dia, tidak berhenti pada bentuk ekspresinya, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang muncul serta kemungkinan pengembangannya atau pelestariannya.
“Setiap ekspresi budaya kan pasti Kementerian Kebudayaan selalu amati, dan kita selalu lihat mana yang memiliki dampak untuk bisa kita kembangkan, mana dampak yang memang harus kita lestarikan,” katanya.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembahasan sound horeg tidak semata-mata ditempatkan sebagai isu hiburan. Pemerintah perlu menimbang ruang bagi aktivitas masyarakat sekaligus memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak membawa risiko bagi orang lain. Dalam konteks ini, pengaturan teknis, pengawasan kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan daerah menjadi bagian penting dari penanganan masalah.
Perdebatan mengenai sound horeg juga memperlihatkan perlunya batas yang jelas antara penggunaan pengeras suara untuk kegiatan publik dan penggunaan yang berpotensi mengganggu atau membahayakan. Suara dengan intensitas tinggi dan getaran yang terasa di sekitar lokasi dapat memicu keluhan warga, terutama apabila berlangsung lama atau dilakukan di kawasan permukiman.
Korban jiwa memicu dorongan pengetatan aturan
Sepanjang Agustus 2026, sedikitnya tiga orang meninggal dunia dalam insiden yang berkaitan dengan penggunaan sound horeg di Jawa Timur. Rangkaian kejadian tersebut kemudian memperkuat tuntutan agar pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas dalam mengatur kegiatan serupa.
Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo sebelumnya mendorong pemerintah untuk melarang aktivitas yang menggunakan sound horeg setelah munculnya insiden dengan korban jiwa di Jawa Timur. Dorongan tersebut menempatkan keselamatan publik sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan maupun penegakan aturan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah menyiapkan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai penggunaan pengeras suara di wilayahnya. Evaluasi diperlukan agar aturan yang telah ada dapat diterapkan secara konsisten, termasuk dalam kegiatan yang melibatkan banyak orang, perangkat besar, serta potensi gangguan terhadap lingkungan sekitar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono pada 2 September 2026 menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan konsolidasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk membahas penegakan aturan tersebut. Koordinasi itu penting karena pengendalian penggunaan pengeras suara dapat melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak ketertiban, penyelenggara kegiatan, dan masyarakat setempat.
Pemerintah pusat mengkaji batas kebisingan
Di tingkat pusat, pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi khusus mengenai pengoperasian sound horeg. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa, 15 September, menyampaikan bahwa salah satu hal yang dipertimbangkan adalah penetapan batas desibel suara.
“Seperti apa batasan, misalnya, desibel suara yang boleh ada. Kalau ada desibel tertentu yang bisa mengganggu kesehatan, ya, kita larang,” katanya.
Pengaturan berbasis batas desibel dapat memberi ukuran yang lebih jelas bagi penyelenggara kegiatan dan petugas di lapangan. Dengan adanya ambang suara yang tegas, penilaian atas pelanggaran tidak hanya bergantung pada persepsi tentang bunyi yang terlalu keras, tetapi dapat mengacu pada ketentuan yang terukur.
Meski demikian, penerapan regulasi nantinya perlu disertai sosialisasi dan mekanisme pengawasan yang dapat dijalankan. Masyarakat, pelaku kegiatan, serta pihak yang menyediakan perangkat audio perlu memahami batas penggunaan yang diperbolehkan dan konsekuensi apabila ketentuan keselamatan maupun ketertiban tidak dipatuhi.
Pembahasan yang akan dilakukan Kementerian Kebudayaan menambah rangkaian respons pemerintah terhadap isu sound horeg. Fokusnya kini bukan hanya pada keberadaan aktivitas tersebut, tetapi juga pada cara menjaga ekspresi masyarakat agar tetap berlangsung secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi warga di sekitarnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kementerian Kebudayaan akan bahas penanganan masalah?Kementerian Kebudayaan akan bahas penanganan masalah is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kementerian Kebudayaan akan bahas penanganan masalah matter?Kementerian Kebudayaan akan bahas penanganan masalah matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.