DJKI Kemenkum musnahkan 567 barang bukti pelanggaran merek pakaian

DJKI Kemenkum Hancurkan 567 Barang Bukti Pemalsuan Merek Lacoste

DJKI Kemenkum musnahkan 567 barang bukti - Jakarta – Pada hari Senin, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaksanakan pemusnahan barang bukti yang melanggar hak merek pakaian Lacoste. Total barang yang dimusnahkan mencapai 567 unit, dengan nilai estimasi mencapai Rp940,4 juta. Direktur Penegakan Hukum DJKI Kemenkum, Arie Ardian Rishadi, mengungkapkan bahwa perhitungan nilai ekonomi ini didasarkan pada harga retail produk asli Lacoste yang sejenis di pasar. “Jika kita membandingkan barang bukti tersebut dengan produk asli, maka total estimasi nilainya sekitar Rp940,4 juta,” jelas Arie.

Barang Bukti Beragam, Mulai dari Kaos hingga Jaket

Arie menjelaskan bahwa 567 unit barang bukti yang dimusnahkan berupa berbagai jenis produk pakaian, seperti kaos, celana olahraga, jaket, dan kemeja. Dia menegaskan bahwa pemusnahan ini dilakukan setelah proses penyidikan lengkap, termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP), pemeriksaan lokasi, dan penyitaan barang. “Kami memulai dari laporan pemilik merek Lacoste tentang adanya produk palsu di beberapa wilayah,” tambahnya.

Langkah Penyidikan dan Penyitaan

Dalam proses penyidikan, tim DJKI Kemenkum melakukan beberapa tindakan untuk memastikan kebenaran pelanggaran merek. “Langkah-langkah kami mencakup investigasi di lapangan, verifikasi langsung, serta pengambilan barang bukti sebagai bukti kuat,” tutur Arie. Salah satu lokasi utama penyitaan adalah pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dia menambahkan bahwa setelah barang dikumpulkan, pihak Lacoste dan mitra mereka, PT Terra Store, sepakat untuk menyerahkan keputusan pemusnahan.

“Pemusnahan ini bertujuan agar produk palsu tidak lagi beredar dan mengganggu reputasi merek. Jika produk ilegal terus beredar, akan ada kerugian besar bagi perusahaan asli dan masyarakat,” ujar Arie.

Kemitraan dengan PT Terra Store

Menurut Arie, kerja sama antara DJKI Kemenkum dan PT Terra Store menjadi kunci keberhasilan pemusnahan barang bukti. “Kedua belah pihak sepakat bahwa pentingnya menghancurkan produk palsu untuk melindungi hak ekonomi dan moral perusahaan,” terangnya. Dia menjelaskan bahwa pemusnahan dilakukan secara transparan dan terpadu, dengan melibatkan pihak terkait agar tidak ada penyalahgunaan barang yang telah disita.

Harapan Dirjen untuk Kesadaran Masyarakat

Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, mengungkapkan harapannya agar tindakan ini mampu menginspirasi masyarakat untuk lebih menghargai kekayaan intelektual. “Hak moral dan ekonomi pemilik merek harus dilindungi, karena itu juga memberi manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional,” kata Hermansyah. Ia menekankan bahwa perlindungan merek bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk konsumen yang memperoleh produk berkualitas.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melindungi hak intelektual. Masyarakat perlu sadar bahwa merek tidak hanya menjadi identitas produk, tetapi juga penggerak ekonomi,” ujar Hermansyah.

Penindakan Terhadap Pelanggaran Merek

Hermansyah juga menyampaikan bahwa DJKI Kemenkum terus mengawasi pelanggaran merek, baik dalam bentuk fisik maupun digital. “Kami tidak hanya menindak produk palsu di toko fisik, tetapi juga mengambil tindakan terhadap situs bajakan yang menyebarkan produk ilegal,” terangnya. Ia menambahkan bahwa lembaga ini siap merespons setiap pengaduan dari masyarakat terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Layanan Pengaduan untuk Masyarakat

Masyarakat yang ingin melaporkan adanya pelanggaran merek atau hak intelektual dapat mengakses laman pengaduan.dgjp.go.id. Hermansyah mengimbau agar laporan tersebut disampaikan secara aktif, karena pengawasan oleh DJKI Kemenkum membutuhkan partisipasi publik. “Setiap laporan bisa membantu kami mengungkap lebih banyak kasus pelanggaran dan memperkuat perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” katanya.

Menurut Hermansyah, tindakan pemusnahan barang bukti dan pemblokiran situs bajakan menjadi langkah konkrit untuk menegakkan hukum. “Selain itu, kami juga berencana melibatkan pihak eksternal, seperti organisasi masyarakat dan pelaku usaha, dalam upaya memperkuat kesadaran kolektif terhadap penghormatan merek,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian dari keberlanjutan perekonomian nasional.

Arie Ardian Rishadi menambahkan bahwa DJKI Kemenkum terus meningkatkan kapasitas tim untuk menindak pelanggaran hak cipta dan merek. “Kami melakukan pelatihan secara berkala dan memperluas jaringan kerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan efektif,” katanya. Pemusnahan barang bukti ini, menurut Arie, adalah bentuk penegakan hukum yang jelas dan tegas.

Proses pemusnahan juga melibatkan pengawasan oleh pihak ketiga untuk memastikan keabsahan langkah tersebut. “Kami memastikan bahwa barang bukti tidak lagi memiliki nilai ekonomi bagi para pelaku pemalsuan,” ujar Arie. Ia menegaskan bahwa upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Hermansyah berharap tindakan DJKI Kemenkum bisa menjadi contoh untuk lembaga lain dalam menegakkan hukum kekayaan intelektual. “Dengan langkah-langkah ini, kami berupaya mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat,” katanya. Pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan praktik pemarkian yang merugikan ekonomi.

Sebagai bagian dari upaya pemerintah, DJKI Kemenkum juga mendorong penggunaan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran merek secara lebih cepat. “Kami menggunakan sistem digital untuk memantau distribusi barang palsu di pasar online,” terang Hermansyah. Ia menekankan bahwa tindakan ini membantu melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar kualitas.

Dengan adanya program pengaduan melalui situs web resmi, Hermansyah berharap masyarakat semakin aktif melaporkan kasus pelanggaran merek. “Kami siap menerima laporan dari siapa pun, baik individu maupun perusahaan,” katanya. Proses ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk asli.