Key Strategy: Dirjen: Implementasi kebijakan selektif perketat pengawasan WNA

Dirjen Imigrasi: Kebijakan Selektif Perketat Pengawasan Warga Negara Asing

Key Strategy - Dari Jakarta, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko mengungkapkan bahwa pihaknya memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) sebagai bagian dari kebijakan selektif yang diterapkan untuk menjaga keamanan dan kebijakan keimigrasian di Indonesia. Menurut Hendarsam, tindakan ini mencerminkan komitmen Ditjen Imigrasi dalam memastikan wilayah negara tidak dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas ilegal. “WNA yang menyalahgunakan izin tinggal atau memanfaatkan Indonesia sebagai basis kejahatan akan diberi perhatian khusus,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Minggu.

Operasi Pengawasan di Semarang

Kantor Imigrasi Semarang bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah melakukan operasi investigasi pada Kamis (4/6) di area Puri Anjasmoro, Semarang Barat. Hasil operasi tersebut mengungkap dugaan kegiatan penipuan daring yang dilakukan oleh empat WNA Tiongkok. Mereka berinisial HJ (40), HK (44), HY (44), dan TW (37). Selain itu, dua warga negara Indonesia dengan inisial DS (26) dan E (26) juga ditahan untuk diperiksa lebih lanjut terkait peran mereka dalam skema penipuan tersebut.

“Pengawasan keimigrasian akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara,” kata Hendarsam.

Menurut laporan, petugas menemukan sejumlah bukti elektronik yang diduga digunakan untuk memperkuat modus kejahatan. Barang bukti yang berhasil disita meliputi 604 unit ponsel dari berbagai merek, 11 komputer laptop, 10 komputer all-in-one (AIO), satu printer, satu hard disk, satu proyektor, satu perangkat wireless portabel, ratusan kartu SIM, tiga paspor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta dokumen lain yang masih dalam analisis lebih lanjut. Modus penipuan yang dilakukan oleh para WNA tersebut melibatkan pembangunan hubungan emosional dengan korban melalui profil dan identitas palsu. Mereka kemudian memanfaatkan kepercayaan korban untuk menipu secara finansial.

Kasus ini dianggap sebagai contoh nyata implementasi kebijakan selektif. Dalam pernyataannya, Hendarsam menyebut bahwa pihaknya tidak memberikan ruang bagi WNA yang menggunakannya untuk kegiatan ilegal. “Kebijakan selektif bukan hanya sekadar regulasi, tapi strategi untuk memastikan pengawasan tidak hanya rutin, tetapi juga efektif,” tambahnya.

Para WNA terlibat dalam skema love scamming, yaitu penipuan yang memanfaatkan media digital untuk menipu korban di luar negeri. Dalam pemeriksaan awal, terungkap bahwa korban yang disasar berada di luar wilayah Indonesia. Aktivitas ini dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi seperti Ding Talk dan DingDing, yang menjadi sarana komunikasi utama para pelaku. Dari hasil investigasi, para pelaku diperkirakan menjalankan operasi secara terorganisir, dengan penyebaran target yang luas.

Langkah Hukum Terhadap WNA

Dalam kasus ini, para WNA diduga melanggar ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal tersebut mengatur penyalahgunaan izin tinggal untuk tujuan tidak sah. Selain itu, satu di antara WNA yang tidak mampu menunjukkan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sedang diperiksa lebih lanjut terkait kemungkinan pelanggaran Pasal 119 undang-undang yang sama. Pasal ini terkait dengan penerapan tata cara masuk dan keluar negara yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut Hendarsam, pengungkapan kasus ini juga menegaskan komitmen Ditjen Imigrasi untuk memperkuat kebijakan "Imigrasi untuk Rakyat." Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dari ancaman kejahatan yang melibatkan WNA. “Kita ingin memastikan bahwa WNA yang datang ke Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas wilayah,” jelasnya.

Operasi ini tidak hanya menjadi contoh penerapan kebijakan selektif, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana Imigrasi bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dengan menggandeng pihak berwajib, pemeriksaan terhadap pelaku penipuan daring dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Hendarsam menekankan bahwa pengawasan keimigrasian akan terus ditingkatkan, baik melalui penguatan fungsi intelijen maupun pelibatan masyarakat dalam monitoring aktivitas WNA.

Perkembangan Selanjutnya

Setelah penangkapan, para WNA yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek dari skema penipuan telah diungkap. Direktur Jenderal juga menyatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan kegiatan pengawasan secara rutin, terutama terhadap WNA yang berpotensi menjadi perantara kejahatan internasional. “Kita ingin menjaga keamanan negara dengan memastikan bahwa semua WNA yang masuk ke Indonesia diperiksa secara ketat,” tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, Imigrasi akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Dengan adanya sinergi yang lebih baik, kejahatan yang melibatkan WNA dapat diungkap lebih cepat. Hendarsam juga menyebutkan bahwa kebijakan selektif tidak hanya fokus pada pengawasan WNA, tetapi juga memastikan keberadaan mereka tidak menyebabkan gangguan pada masyarakat lokal.

Pelaksanaan kebijakan selektif ini diharapkan mampu mengurangi risiko masuknya WNA yang melakukan kegiatan ilegal. Dengan memperketat proses pemeriksaan, Dirjen Imigrasi ingin memastikan bahwa semua WNA yang masuk memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kita ingin bahwa setiap WNA yang datang ke Indonesia benar-benar memberikan manfaat, bukan malah menjadi ancaman,” lanjut Hendarsam.

Dalam konteks global, penipuan daring yang melibatkan WNA semakin marak. Keberhasilan operasi di Semarang menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjaga keamanan dengan cara yang sistematis. Hendarsam menekankan bahwa kebijakan selektif akan terus diterapkan, termasuk dalam menangani kasus kejahatan transnasional yang melibatkan WNA. “Ini bukan hanya langkah keimigrasian, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mencegah kejahatan lintas batas,” pungkasnya.

Dengan adanya peningkatan pengawasan dan penguatan kebijakan selektif, Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara asing yang datang ke Indonesia. Langkah ini juga diharapkan memperkuat kredibilitas pemerintah dalam menj