Key Strategy: Kemendikdasmen tingkatkan mutu lembaga kursus lewat penerapan SPMI

Kemendikdasmen tingkatkan mutu lembaga kursus lewat penerapan SPMI

Transformasi Sistem Pendidikan Nonformal di Kota Padang

Key Strategy - Di Kota Padang, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan bantuan dan bimbingan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat, untuk meningkatkan kualitas lembaga kursus dan pelatihan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Menurut Yaya Sutarya, Direktur Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, pendampingan ini merupakan bagian dari transformasi sistem penjaminan mutu pendidikan nonformal yang saat ini diperkuat di tingkat daerah.

"Pendampingan ini bagian dari transformasi sistem penjaminan mutu pendidikan nonformal yang saat ini diperkuat di tingkat daerah," kata Yaya Sutarya di Padang, Jumat.

Kebijakan ini mengubah peran lembaga kursus dan pelatihan, yang sebelumnya lebih banyak dikelola secara mandiri, menjadi lebih terstruktur melalui mekanisme evaluasi berbasis standar. Pada 2026, pemerintah daerah akan mengambil alih kewenangan melakukan penjaminan mutu lembaga kursus dan pelatihan, dengan dukungan dari Dinas Pendidikan setempat. Yaya menegaskan bahwa proses ini didukung oleh sistem digital terbaru, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Terpadu Lembaga Kursus (Si Permata), yang menjadi alat utama dalam mengakses informasi dan memastikan transparansi.

SPMI: Fondasi untuk Budaya Mutu Berkelanjutan

Si Permata, yang diperkenalkan sebagai sistem digital inovatif, dirancang untuk memudahkan lembaga kursus dalam mengevaluasi diri secara berkala. Yaya menjelaskan bahwa platform ini mendorong setiap lembaga melaksanakan proses refleksi dan pengukuran kinerja, yang menjadi fondasi utama dalam membangun budaya mutu. "Dengan Si Permata, lembaga kursus diberi kebebasan mengelola program pendidikan mereka, tetapi tetap diawasi melalui standar yang jelas," ujarnya.

"Melalui SPMI setiap lembaga diharapkan mampu membangun sistem penjaminan mutu yang mandiri dan berkelanjutan sehingga kualitas layanan pendidikan nonformal memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dunia kerja," kata Yohana Rumanda, Kepala Subdirektorat Bina Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen.

Yohana menambahkan bahwa pendampingan SPMI tidak hanya berupa bantuan teknis, tetapi juga pembekalan untuk memetakan standar kualitas, merencanakan program, serta mengevaluasi hasil secara terus-menerus. Ia menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan memberdayakan lembaga kursus untuk menjadi lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. "SPMI mendorong lembaga kursus mengembangkan kurikulum yang relevan dengan tuntutan dunia kerja dan lingkungan sosial," lanjut Yohana.

Kebutuhan Masyarakat dan Kesiapan Dunia Kerja

Menyambut penerapan SPMI, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menekankan bahwa langkah ini sangat penting dalam memastikan layanan pendidikan dan pelatihan berjalan sesuai standar nasional. Ia menyoroti bahwa kualitas lembaga kursus akan menentukan kemampuan lulusan dalam menghadapi tantangan dunia kerja. "Kita perlu memastikan bahwa lembaga kursus menjadi penjembatana pendidikan nonformal yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Maigus Nasir.

"Peningkatan kualitas dan penjaminan mutu lembaga menjadi hal yang sangat krusial agar lulusan kita mampu bersaing di tingkat internasional," kata Maigus Nasir.

Dalam konteks yang lebih luas, Maigus menyebutkan bahwa lembaga kursus memiliki peran strategis dalam menekan angka pengangguran dan memperluas peluang kerja di luar negeri. "Kemampuan peserta didik untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja adalah kunci sukses pendidikan nonformal," tambahnya. Ia menekankan bahwa SPMI tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga katalisator bagi pengembangan kapasitas lembaga kursus secara holistik.

Proses Evaluasi dan Akreditasi yang Terpadu

Evaluasi kinerja lembaga kursus dan pelatihan melalui Si Permata menjadi persyaratan utama untuk mengajukan akreditasi melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) Pendidikan Nonformal. Yaya Sutarya menjelaskan bahwa hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar penilaian akreditasi, yang diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. "SPMI akan memberikan informasi yang jelas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga, sehingga bisa melakukan perbaikan secara terukur," ujarnya.

Proses akreditasi ini dianggap sebagai langkah kritis untuk meningkatkan kredibilitas lembaga kursus di mata masyarakat. KAN Pendidikan Nonformal, yang dibentuk tahun ini, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa lembaga kursus yang terakreditasi memiliki standar layanan yang konsisten dan dapat diandalkan. Yaya menambahkan bahwa siapkan sistem ini bisa mengurangi risiko penyelenggaraan program pendidikan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Peluang dan Tantangan dalam Pendidikan Nonformal

Seiring dengan penerapan SPMI, Kemendikdasmen menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga kursus dan pemerintah daerah. "SPMI tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga alat pendorong untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan nonformal secara bersama," ujar Yohana Rumanda. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada kesiapan lembaga kursus dalam menerapkan mekanisme evaluasi yang baik, serta kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan.

Maigus Nasir menambahkan bahwa penerapan SPMI juga sejalan dengan visi pembangunan daerah yang ingin menc