KPK gali pengetahuan Kepala BTP Jakarta soal dugaan fee proyek DJKA

KPK gali pengetahuan Kepala BTP Jakarta soal dugaan fee proyek DJKA

KPK gali pengetahuan Kepala BTP Jakarta - Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperdalam investigasi terkait dugaan pengambilan imbalan atas proyek pembangunan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). Fokus utama penyelidikan ini terpusat pada pihak-pihak di Kemenhub yang diduga menerima uang atau jasa dari perusahaan swasta sebagai kompensasi atas pengaruh dalam proses tender. Salah satu saksi yang menjadi pusat perhatian adalah Ferdian Suryo Adhi Pramono, selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta.

Perkembangan Penyelidikan

KPK melakukan wawancara mendalam terhadap Ferdian Suryo pada Rabu (24/6), dengan tujuan mengungkap proses pengadaan barang dan jasa di DJKA. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa fokus utama penyelidikan mencakup dugaan pengondisian vendor tertentu agar bisa memenangkan proyek. "Pengondisian ini diduga berdampak pada aliran fee proyek dari pihak swasta ke instansi terkait di DJKA atau Kemenhub," ujar Budi saat memberi keterangan kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (25/6).

“Secara umum fokusnya terkait dengan dugaan pemberian fee proyek kepada pihak-pihak di Kemenhub,” tambah Budi. “Pendalaman ini juga mencakup pengaruh yang mungkin dialirkan melalui proses rekayasa tender, mulai dari administrasi hingga pengumuman pemenang.”

Pelaku dan Proyek yang Diselidiki

Kasus korupsi ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah pada 11 April 2023. Saat ini, instansi tersebut dikenal sebagai Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang. Dalam penyidikan, lembaga antikorupsi ini telah menetapkan 21 tersangka, termasuk empat orang dari Kemenhub dan dua perusahaan korporasi. Salah satu nama yang muncul adalah Sudewo, anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024, yang ditahan sebagai tersangka pada 20 Januari 2026.

Proyek-proyek yang menjadi bahan penyelidikan meliputi pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, peningkatan infrastruktur di Makassar, serta empat proyek konstruksi lainnya. Selain itu, dua tender supervisi di Lampegan dan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera, juga ikut dalam investigasi ini. KPK mengklaim adanya kecurangan dalam seleksi pemenang tender, dengan indikasi bahwa proses administrasi dan evaluasi diatur untuk memudahkan vendor tertentu.

Dugaan Korupsi dalam Pengadaan Proyek

Dalam penyelidikan, KPK menyoroti dugaan bahwa pihak-pihak di DJKA melakukan rekayasa untuk memastikan perusahaan tertentu memenangkan kontrak. "Pengadaan barang dan jasa di DJKA diduga dibuat secara khusus agar klien yang diuntungkan bisa mendapatkan keuntungan finansial," kata Budi. Penyelidikan ini mengungkap adanya praktik pemberian fee yang terstruktur, dengan peran oknum dari instansi pemerintah sebagai penghubung antara vendor dan proyek.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK menemukan indikasi bahwa proyek-proyek kereta api yang dilaksanakan di berbagai daerah dibuat dengan perencanaan terlebih dahulu. Hal ini mencakup pemilihan vendor, penentuan harga, dan pelaksanaan kontrak yang disusun agar memudahkan aliran dana dari pihak swasta ke pihak dalam instansi. Dugaan tersebut semakin kuat setelah KPK mengungkap kerja sama antara oknum Kemenhub dan perusahaan terkait dalam mengatur proses tender.

Langkah KPK dalam Penyelidikan

Sejak awal penyelidikan, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka, dengan jumlah yang kemudian meningkat hingga 21 setelah investigasi berjalan beberapa bulan. KPK juga memperluas penyelidikan ke perusahaan korporasi, yang diduga terlibat dalam praktik ini. Pemeriksaan Ferdian Suryo sebagai saksi dilakukan untuk memvalidasi dugaan bahwa ia berperan dalam menyampaikan informasi kecil kepada vendor agar bisa memperoleh keuntungan.

Proses penyelidikan ini masih berlangsung, dengan KPK terus mengumpulkan bukti dan keterangan dari sumber-sumber internal serta eksternal. Fokus utama penelusuran adalah menelusuri alur dana yang terkait dengan proyek kereta api, termasuk kemungkinan adanya pengalihan dana melalui skema tertentu. Selain itu, KPK juga memeriksa bagaimana keterlibatan anggota dewan pengawas dan tim teknis mempengaruhi keputusan tender.

Konsekuensi dan Dampak Penyelidikan

Dugaan korupsi di DJKA Kemenhub bisa berdampak signifikan pada anggaran nasional dan kepercayaan publik terhadap kementerian yang membidangi transportasi. KPK menekankan bahwa seluruh proses tender dijalani dengan transparansi, tetapi ada indikasi penyimpangan yang perlu ditelusuri hingga tuntas. Ferdian Suryo, sebagai Kepala BTP Jakarta, dinilai memiliki peran kritis dalam menyampaikan detail proyek kepada vendor, yang kemudian memengaruhi pengambilan keputusan.

KPK juga mengungkap bahwa proyek-proyek besar di sektor kereta api tidak hanya menghabiskan dana besar, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang ketat antara instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang menang tender diduga diberi imbalan khusus sebagai penghargaan atas bantuan yang diberikan kepada oknum pemerintah. Hal ini memperkuat dugaan adanya sistem korupsi yang terstruktur dalam pengadaan proyek transportasi.

Perspektif Selanjutnya

Penelusuran KPK terus berjalan, dengan rencana memperluas investigasi ke berbagai unit kerja di Kemenhub. "KPK masih memeriksa apakah ada keterlibatan lain dalam proses pengadaan, termasuk pihak-pihak yang berperan sebagai mediator antara vendor dan lembaga pemerintah," jelas Budi. Penyelidikan ini juga melibatkan pemantauan terhadap penggunaan dana proyek, dengan tujuan mengidentifikasi bagian yang digunakan untuk membiayai fee tersebut.

Selain itu, KPK berharap penelusuran ini dapat menjadi contoh untuk memperketat pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah diharapkan meningkatkan transparansi dan mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, agar korupsi tidak terjadi lagi dalam proyek infrastruktur strategis. Ferdian Suryo, sebagai saksi utama, akan memberikan keterangan lebih lanjut untuk memperkuat dugaan-dugaan yang telah ditemukan selama penyelidikan.