New Policy: Jampidsus akui tengah teliti semua pengadaan di BGN

Jampidsus Akui Tengah Teliti Semua Pengadaan di BGN

New Policy - Jakarta, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkapkan bahwa penyidik sedang menyelidiki seluruh proyek pembelian di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN pada tahun 2025–2026. Febrie menjelaskan, investigasi akan melibatkan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengadaan barang. “Kita sedang menyelidiki seluruh proyek pengadaan. Nanti akan kita evaluasi kewajaran harga dan semua dokumen terkait,” ujarnya dalam wawancara di kawasan Jakarta Selatan, Senin lalu.

Pendalaman untuk Pastikan Tujuan MBG Terpenuhi

Febrie menekankan bahwa investigasi ini bertujuan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan visi awal, yaitu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak. “Program ini dimaksudkan agar anak-anak Indonesia memiliki asupan nutrisi yang cukup, sehingga ketika bersekolah mereka bisa fokus belajar,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa pengadaan barang yang diperiksa akan menjadi penggerak perekonomian lokal. “Jika benar vendor yang terlibat berasal dari sekitar daerah, kita harapkan proses ini bisa mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah,” papar Febrie.

“Rencana awal tuh program ini kan untuk anak-anak kita supaya dia juga bergizi, dia baik ketika sekolah perutnya terisi sehingga menerima pembelajaran bagus,” ujar Febrie Adriansyah.

Langkah penyidikan di BGN ini dilakukan sebagai tanggung jawab Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum. Febrie menyebutkan, setiap proyek pengadaan akan diperiksa secara menyeluruh, mulai dari kontrak hingga penggunaan dana. “Kita buka semua dokumen dan prosesnya agar tidak ada penyimpangan,” jelasnya. Dengan pendalaman tersebut, Kejagung berharap bisa menemukan fakta-fakta yang mendasar, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan program.

Modus Korupsi yang Diduga Digunakan

Selain mengungkap tujuan investigasi, Febrie juga menjelaskan modus korupsi yang terjadi dalam proyek pengadaan BGN. Menurutnya, salah satu skema penyelewengan melibatkan peningkatan harga barang (mark up) yang tidak sesuai dengan nilai pasar. “Dugaan korupsi ini terjadi karena ada penggelembungan harga, sehingga dana dialokasikan ke pihak yang tidak layak,” katanya. Penyidik menemukan beberapa proyek yang diduga terlibat, seperti pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi.

“Kalau seandainya benar dia nanti vendornya, betul-betul dari penghasilan sekitar-sekitar situ, sayurnya, ayamnya. Kita harapkan itu. Makanya kita proses, (kasus, red.) ini kita buka dan ini kita dorong bagaimana agar tujuan baik MBG ini bisa kita pastikan berhasil,” ucap Febrie Adriansyah.

Kasus pengadaan motor listrik menjadi salah satu fokus penyidikan. Dalam proyek ini, BGN membeli sebanyak 21.801 unit motor listrik dengan nilai total mencapai Rp1,035 triliun. Penyidik menemukan indikasi pembayaran dilakukan kepada PT YAT yang tidak memenuhi syarat sebagai vendor. PT tersebut tidak memiliki diler atau bengkel aktif, serta terdapat penggelembungan harga. Selain itu, penyidik juga menganalisis pengadaan sepatu sebanyak 32.000 pasang yang diduga melanggar ketentuan. “Ada mark up dalam harga barang, sehingga dana dialokasikan ke pihak yang tidak transparan,” jelas Febrie.

Pengadaan Tablet dan Televisi yang Dinilai Tidak Sesuai Aturan

Ada tiga proyek lain yang juga diperiksa penyidik. Pertama, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit dengan nilai total yang terbilang besar. Penyidik menemukan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan, termasuk adanya peningkatan harga yang tidak logis. Kedua, pengadaan televisi sebanyak 5.400 unit yang diduga terlibat praktik korupsi. Terakhir, pengadaan tablet dan sepatu juga menunjukkan indikasi penyelewengan. “Kita ingin memastikan bahwa setiap pengadaan memenuhi standar kebijakan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” kata Febrie.

Dalam penyelidikan tersebut, Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Namun, Febrie belum merinci identitas mereka. Ia menyatakan, pengadaan yang diperiksa akan menjadi dasar untuk memproses kasus lebih lanjut. “Kita akan memeriksa semua aspek, mulai dari kontrak hingga penggunaan dana. Jika ada indikasi kecurangan, kita akan tindaklanjuti,” ujarnya. Febrie juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kasus MBG Sebagai Pendorong Ekonomi Lokal

Febrie menambahkan bahwa investigasi ini tidak hanya untuk memastikan keadilan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan pengelolaan program MBG. “Jika program ini berjalan baik, maka kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak akan terpenuhi. Selain itu, bisa memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,” jelasnya. Ia berharap, melalui proses penyidikan, para pelaku kecurangan akan diberi sanksi tegas, sehingga masyarakat lebih percaya pada kebijakan pemerintah.

Febrie juga memaparkan bahwa MBG ditargetkan sebagai pendorong sektor ekonomi lokal. “Dengan memilih vendor dari sekitar wilayah, kita bisa mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Ini juga memastikan masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah,” katanya. Penyidik berharap kejadian korupsi yang terjadi tidak menghambat tujuan program ini. “Kita ingin MBG menjadi contoh program yang baik dan berdampak nyata bagi anak-anak Indonesia,” tutup Febrie.

Dalam beberapa bulan terakhir, BGN telah menjadi pusat perhatian publik karena dugaan korupsi yang menyeret berbagai proyek pengadaan. Investigasi Jampidsus diharapkan menjadi penjelasan jelas terkait pengelolaan dana dan penyelewengan yang terjadi. Febrie menyatakan, hasil penyelidikan akan dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat bisa memantau proses tersebut. “Kita ingin setiap langkah diambil dengan transparan, jadi masyarakat bisa melihat dan mempercayai,” jelasnya. Dengan adanya penyidikan ini, Kejaksaan Agung menegaskan komitmen dalam menegakkan hukum, khususnya dalam soal korupsi di sektor kesejahteraan sosial.

Kasus MBG tidak hanya menyeret masalah finansial, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Febrie menekankan bahwa setiap pengadaan akan dipertanggungjawabkan. “Jika ada indikasi kesalahan, kita akan terus menyelidiki hingga tuntas,” tegasnya. Ia juga berharap penyidikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi lembaga lain agar tidak terulang kembali. “Kita ingin program seperti MB