PWI Sumut laporkan pengacara HP ke Polda

PWI Sumatera Utara Resmi Melaporkan Pengacara HP ke Kepolisian Daerah

Fukushimask.com – Medan — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara telah mengambil langkah hukum formal dengan melaporkan seorang pengacara yang menggunakan inisial HP kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Langkah ini diambil sebagai respons atas pernyataan yang dinilai merendahkan martabat profesi jurnalis dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta. Laporan ini mencerminkan komitmen organisasi pers untuk melindungi hak-hak anggotanya dari berbagai bentuk penghinaan profesional.

Rincian Laporan dan Proses Hukum yang Berjalan

Ketua PWI Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, yang berada di Medan pada hari Selasa, menjelaskan bahwa langkah hukum ini diambil setelah beredar sebuah rekaman video yang memuat pernyataan dari HP. Dalam video tersebut, pengacara tersebut dinilai merendahkan martabat para wartawan. Laporan resmi tersebut telah terdaftar dengan nomor LP/B/1174/VII/2026/SPKT/Polda Sumut dan ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2026. Proses pelaporan ini dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku untuk memastikan setiap klaim dapat diproses secara objektif.

"Kedatangan kami karena panggilan, atas pernyataan pengacara HP yang menghina profesi wartawan. Sebenarnya itu mengganggu perasaan kita semua," ujar Farianda Putra Sinik.

Menurut Farianda, meskipun pengacara HP telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya, PWI Sumut tetap berharap agar kepolisian memproses laporan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai duduk perkara, termasuk untuk mengetahui latar belakang dari pernyataan yang disampaikan oleh HP tersebut. Organisasi pers juga meminta agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan.

Konteks Hukum dan Tanggapan dari Berbagai Pihak

Ketua Bidang Hukum PWI Sumatera Utara, Amrizal, menyatakan bahwa ucapan yang disampaikan oleh HP saat konferensi pers di Kejaksaan Agung pada hari Jumat, 17 Juli, dinilai tidak pantas. Pernyataan tersebut dianggap merendahkan profesi wartawan yang selama ini menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. PWI Sumatera Utara juga mengingatkan seluruh pihak agar senantiasa menghormati profesi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peristiwa ini menjadi penting karena menyangkut martabat profesi jurnalis yang selama ini menjadi pilar keempat dalam sistem demokrasi Indonesia. Wartawan memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan setiap bentuk penghinaan terhadap profesi ini perlu ditangani dengan serius. Melalui laporan yang diajukan, PWI Sumut menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak anggotanya dari berbagai bentuk pelanggaran yang dapat menurunkan citra profesi jurnalis.

Implikasi Jangka Panjang bagi Industri Pers

Proses hukum yang akan dijalani oleh pengacara HP ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batas-batas kebebasan berpendapat dan tanggung jawab profesional. Dalam konteks hukum pers di Indonesia, setiap pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik atau merendahkan profesi jurnalis dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PWI Sumut juga berharap agar kasus ini dapat menjadi contoh bagi semua pihak untuk lebih menghargai peran wartawan dalam masyarakat.

Dengan adanya laporan ini, PWI Sumut juga menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak akan diam saja ketika anggotanya atau profesinya dihina. Langkah hukum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat profesi jurnalis yang telah lama menjadi bagian dari sejarah pers Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan proses hukum ini sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Kasus ini juga menjadi momentum bagi peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya menghormati profesi jurnalis di era digital saat ini.