Yusril ajak generasi muda jaga janji kebangsaan lewat kepastian hukum
Generasi Muda Diajak Menjaga Janji Kebangsaan melalui Hukum yang Pasti
Fukushimask.com – Generasi muda memegang peranan besar dalam memastikan semangat persatuan Indonesia tetap hidup melalui integritas, penghormatan pada hukum, dan keterlibatan nyata dalam kehidupan berbangsa. Pesan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (28/10).
Yusril menempatkan Sumpah Pemuda bukan semata sebagai penanda perjalanan sejarah, melainkan komitmen kebangsaan yang perlu diterjemahkan dalam tindakan sehari-hari. Bagi generasi saat ini, komitmen tersebut berkaitan erat dengan upaya merawat persatuan, membangun kepercayaan publik, serta mendukung hadirnya sistem hukum yang adil.
Sumpah Pemuda bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan sebagai janji kebangsaan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan tanggung jawab bersama.
Ikrar yang disampaikan para pemuda pada 28 Oktober 1928 lahir ketika Indonesia belum berdiri sebagai negara merdeka dan belum memiliki konstitusi. Namun, gagasan untuk bertumpu pada satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa telah membentuk dasar penting bagi penyelenggaraan negara setelah kemerdekaan.
Dalam pandangan Yusril, semangat yang terkandung dalam ikrar tersebut dapat menjadi ukuran moral bagi pembentukan hukum. Peraturan yang dibuat setelah Indonesia merdeka perlu sejalan dengan janji persatuan, keadilan, dan tanggung jawab bersama yang telah dirintis para pemuda.
Bahasa Indonesia dan Akses terhadap Hukum
Salah satu hasil nyata dari janji kebangsaan itu terlihat pada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa yang ditegaskan sebagai bahasa persatuan dalam Kongres Pemuda 1928 kemudian memperoleh posisi sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
Penggunaan bahasa Indonesia dalam hukum nasional memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar penegasan identitas. Bahasa yang jelas dan dapat dipahami membantu masyarakat mengenali hak, kewajiban, serta aturan yang berlaku dalam kehidupan mereka. Akses terhadap teks hukum menjadi bagian penting dari kepastian hukum itu sendiri.
Orang yang wajib menaati hukum berhak membaca teks hukum itu sendiri.
Gagasan tersebut relevan bagi masyarakat luas. Hukum akan lebih mudah dijalankan apabila ketentuannya disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami, bukan hanya oleh kalangan profesional hukum. Kejelasan rumusan aturan juga membantu mengurangi kesalahpahaman serta memperkuat hubungan antara negara dan warga negara.
Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Yusril juga menyoroti agenda reformasi hukum pidana. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada 2026, bersama pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dipandang sebagai langkah penting dalam membangun tata hukum yang lebih dekat dengan nilai-nilai Indonesia.
Pembaruan itu tidak hanya berkaitan dengan pemakaian bahasa Indonesia. Proses pengembangan hukum pidana nasional juga mencerminkan pencarian dasar filosofis yang mengambil unsur dari beragam sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan konvensi internasional.
Keberadaan aturan baru tetap harus diikuti pelaksanaan yang konsisten. Peraturan yang baik perlu dibarengi aparat dan lembaga yang mampu menegakkannya secara adil, tanpa perlakuan berbeda, serta memberikan kejelasan bagi seluruh warga. Kepastian hukum menjadi kebutuhan penting, baik bagi masyarakat yang mencari keadilan maupun bagi pembangunan nasional yang membutuhkan iklim kepercayaan.
Merumuskan kaidah hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum adalah prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi nasional kita.
Persatuan, Integritas, dan Indonesia Emas 2045
Penguatan hukum nasional berkaitan dengan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Cita-cita tersebut tidak hanya menuntut kemajuan ekonomi dan sumber daya manusia, tetapi juga tata kelola yang kredibel serta aturan yang dapat dijalankan secara efektif.
Agenda penyesuaian standar tata kelola dan regulasi turut menjadi perhatian dalam proses Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Dalam konteks itu, pembenahan hukum, peningkatan kepastian hukum, dan evaluasi regulasi pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan yang perlu ditangani secara sungguh-sungguh.
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik tumbuh ketika hukum tidak hanya tertulis, melainkan dirasakan kehadirannya secara adil. Bagi anak muda, kontribusi terhadap tujuan tersebut dapat dimulai melalui sikap berintegritas, kesediaan menghormati aturan, kepedulian terhadap kepentingan bersama, dan keberanian menjaga persatuan di tengah perbedaan.
Momentum Hari Sumpah Pemuda kembali menegaskan bahwa persatuan bukan gagasan yang berhenti di ruang peringatan. Nilai itu perlu hadir dalam cara warga berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi membangun masa depan bangsa. Integritas dan penghormatan terhadap hukum menjadi landasan penting agar janji kebangsaan tetap relevan bagi Indonesia masa kini.
Dalam kegiatan di Universitas Indonesia tersebut, Kemenko Kumham Imipas dan Universitas Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman. Kesepakatan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi dalam mendukung agenda pembangunan hukum nasional.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Yusril ajak generasi muda jaga janji?Yusril ajak generasi muda jaga janji is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Yusril ajak generasi muda jaga janji matter?Yusril ajak generasi muda jaga janji matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.