Guru Besar: HUT RI harus jadi momentum benahi pengelolaan pendidikan
Peringatan Kemerdekaan ke-81 dan Tuntasan Reformasi Pendidikan yang Belum Tuntas
Fukushimask.com – Setiap Agustus, bangsa Indonesia memperingati hari bersejarah ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan. Namun di balik upacara bendera dan parade militer, tersisa satu pertanyaan yang jauh lebih pelik: apakah negara sudah benar-benar menjamin hak setiap anak untuk belajar tanpa dibatasi oleh domisili, status ekonomi, atau jenis sekolah? Guru Besar Universitas Pertahanan Prof. Emilda Sulasmi menyuarakan kegelisahan tersebut saat menyampaikan pandangannya di Medan pada Senin, bertepatan dengan momentum peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Slogan yang Harus Berubah Menjadi Kebijakan
Tema kemerdekaan tahun ini, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur," menurut Emilda tidak boleh berhenti sebagai frasa yang diucapkan dalam pidato kenegaraan lalu dilupakan. Ia menegaskan bahwa tiga kata kunci tersebut perlu diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama pada sektor pendidikan. Tanpa langkah konkret, kata-kata besar itu akan menjadi hampa retorika yang tidak menyentuh realitas di ruang-ruang kelas.
"Indonesia akan benar-benar berdaulat ketika anak-anaknya mampu berpikir merdeka. Indonesia akan menjadi adil ketika tempat lahir dan kondisi ekonomi keluarga tidak menentukan mutu pendidikan seorang anak. Indonesia akan menjadi makmur ketika sekolah mampu membuka jalan bagi setiap warga untuk memperbaiki kehidupan."
Pernyataan tersebut merangkum inti argumen Emilda: pendidikan bukan sekadar sektor teknis, melainkan cermin paling jujur untuk mengukur sejauh mana kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Kedaulatan dalam Konteks Pendidikan
Emilda menolak penyederhanaan konsep kedaulatan yang hanya diukur dari keberadaan gedung sekolah atau jumlah guru. Baginya, kedaulatan pendidikan bermakna jauh lebih dalam: kemampuan sebuah bangsa untuk memproduksi sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, memiliki kapasitas berpikir mandiri, dan tidak sekadar menjadi konsumen teknologi yang dikembangkan di negara lain. Dalam lanskap global yang semakin kompetitif, ketergantungan pada teknologi asing tanpa kemampuan riset dan inovasi domestik akan menggerus kedaulatan intelektual suatu negara secara perlahan namun pasti.
Kesenjangan yang Masih Menempel
Di sisi keadilan, Emilda menyoroti fakta bahwa anak-anak di wilayah terpencil masih jauh tertinggal dalam mutu pembelajaran dibandingkan rekan-rekan mereka di kota-kota besar. Jarak geografis, keterbatasan infrastruktur digital, dan minimnya tenaga pendidik terampil menciptakan jurang yang sulit dijembatani hanya dengan niat baik.
Data dari Rapor Pendidikan Indonesia 2025 memberikan gambaran yang lebih rinci. Selama periode 2022 hingga 2024, terdapat perbaikan pada kemampuan literasi dan numerasi secara nasional. Namun, laporan yang sama juga mengungkap bahwa kesenjangan tetap melebar di antara berbagai dimensi: antarwilayah, antarkelompok sosial-ekonomi, antarjenjang pendidikan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Artinya, rata-rata nasional yang tampak membaik dapat menyembunyikan kelompok-kelompok yang justru semakin tertinggal.
Rekomendasi Struktural dari Perspektif Akademik
Menghadapi kompleksitas tersebut, Emilda merumuskan sejumlah prasyarat agar pengelolaan pendidikan mampu menjawab tantangan ke depan. Pertama, perencanaan harus berbasis data yang granular dan mutakhir, bukan sekadar asumsi makro. Kedua, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan perlu ditegaskan secara eksplisit agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kekosongan regulasi. Ketiga, alokasi anggaran harus mengikuti kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar mengikuti siklus birokrasi tahunan. Keempat, kepemimpinan sekolah perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan dan perlindungan profesional. Kelima, mekanisme evaluasi harus berorientasi pada hasil belajar peserta didik, bukan semata pada kepatuhan administratif.
Mengembalikan Otonomi Pedagogis Sekolah
Salah satu poin yang paling tajam dari pandangan Emilda adalah tuntutan agar sekolah memperoleh ruang keputusan yang lebih luas dalam merancang proses pembelajaran. Setiap daerah memiliki karakteristik demografis, budaya, dan kebutuhan ekonomi yang berbeda; pendekatan satu-ukuran-untuk-semua dari pusat cenderung mengabaikan kekhasan lokal tersebut.
Ia juga menyoroti beban administratif yang selama ini menumpuk di pundak kepala sekolah dan guru. Waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk merancang pembelajaran, membimbing siswa, dan berinteraksi secara pedagogis justru tersita oleh pelaporan, pengisian formulir, dan kewajiban administratif berlapis. Kondisi ini, menurut Emilda, secara struktural melemahkan fungsi utama sekolah sebagai institusi pembelajaran.
"Kedaulatan pendidikan harus dimulai dengan mengembalikan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan pedagogis."
Pernyataan tersebut bukan sekadar kritik birokratis, melainkan ajakan untuk mereposisi otoritas dalam ekosistem pendidikan: dari model top-down yang kaku menuju tata kelola yang memberi ruang bagi kecerdasan lokal di tingkat satuan pendidikan. Jika peringatan kemerdekaan ke-81 ini menjadi titik balik, maka langkah pertama yang paling mendesak bukanlah menambah slogan baru, melainkan membongkar hambatan struktural yang selama ini menghalangi setiap anak Indonesia untuk belajar dengan bermartabat.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Guru Besar?Guru Besar is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Guru Besar matter?Guru Besar matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.