Key Discussion: Peneliti sebut perubahan iklim tekan ekonomi kelompok rentan

Peneliti Sebut Perubahan Iklim Tekan Ekonomi Kelompok Rentan

Key Discussion - Makassar menjadi lokasi utama diskusi dalam workshop dan panel yang diadakan oleh Program Kolaborasi untuk Pengetahuan, Inovasi, dan Kemitraan (KONEKSI). Dalam acara tersebut, para peneliti menyatakan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan tekanan ekonomi yang semakin signifikan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Dr. Welmince Djulete, salah satu peneliti dari Kupang, menjelaskan bahwa fenomena iklim tidak hanya mengubah kondisi lingkungan tetapi juga mengancam kelangsungan ekonomi masyarakat pesisir serta sektor pertanian.

“Fenomena ini memicu penurunan kuantitas serta kualitas hasil tangkapan nelayan dan hasil panen petani, yang berujung pada depresi ekonomi di tingkat keluarga,” kata Welmince, Rabu, saat menyampaikan laporan hasil riset.

Program KONEKSI merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Australia, melibatkan Monash University Australia, Monash University Indonesia, Universitas Hasanuddin, serta organisasi-organisasi berbasis komunitas dan mitra strategis di wilayah Indonesia Timur. Riset yang dilakukan di Makassar, Maros, Gowa, Kupang, dan Lombok ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan iklim melalui pengembangan alternatif ekonomi. Melalui penelitian tersebut, tim mengusulkan Model Ketahanan Iklim Berkelanjutan melalui Pelibatan Komunitas (MoFCREC) sebagai solusi untuk wilayah pesisir dan pertanian yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Welmince menekankan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah kehilangan mata pencaharian karena penurunan hasil panen atau tangkapan ikan. Hal ini memicu tekanan ekonomi keluarga yang berdampak pada kesejahteraan secara keseluruhan. "Dampak perubahan iklim yang paling besar dirasakan oleh masyarakat terutama dalam hal penghasilan, yang berkurang akibat penurunan hasil produksi," jelasnya.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, peneliti merekomendasikan adanya penganggaran yang lebih inklusif bagi kelompok rentan. Welmince menjelaskan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, serta lansia masih menghadapi hambatan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal karena dianggap tidak memenuhi standar perbankan. “Penyandang disabilitas sering kali kesulitan mengambil kredit karena stigma yang menganggap mereka tidak diandalkan,” ujarnya.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, workshop menyediakan ruang diskusi antara lembaga keuangan formal dan koperasi. Tujuannya adalah membangun mekanisme pembiayaan yang lebih inklusif, memberdayakan kelompok rentan, dan memastikan mereka bisa mengembangkan usaha alternatif. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pendampingan yang tepat diharapkan bisa menjadi jalan keluar untuk masyarakat terdampak perubahan iklim.

Kesenjangan Ekonomi Berdampak pada Persoalan Sosial

Rosmiati Sain dari LBH APIK Sulawesi Selatan menambahkan bahwa tekanan ekonomi akibat perubahan iklim tidak hanya mengganggu kehidupan pribadi tetapi juga memicu berbagai masalah sosial baru. Menurut dia, kesulitan mendapatkan pendapatan bisa berujung pada utang, kekerasan dalam rumah tangga, hingga konflik hukum. “Banyak kasus utang yang tidak terbayar tepat waktu menyebabkan masalah domestik naik ke ranah pidana, seperti laporan penipuan atau penggelapan,” terang Rosmiati.

“Kasus pencurian juga meningkat karena kebutuhan hidup yang mendesak membuat seseorang memilih cara-cara ekstrem untuk memenuhi kebutuhan,” tambahnya.

Tim peneliti berupaya mengatasi isu ini dengan menyusun buku saku berisi strategi adaptasi dan rencana aksi mandiri bagi komunitas rentan. Buku setebal 54 halaman ini dirancang untuk menjadi panduan praktis bagi masyarakat yang terdampak, serta didukung oleh kebijakan pembangunan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan agenda nasional. Penyerahan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bagian penting dari upaya ini.

Pengembangan Ekonomi sebagai Kunci Ketahanan Iklim

Dalam penelitiannya, KONEKSI memperkuat fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan petani. Dengan membangun alternatif sumber penghasilan, para peneliti berharap masyarakat bisa lebih resilien terhadap dampak perubahan iklim. “Kita perlu menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengatasi isu lingkungan tetapi juga memastikan ekonomi masyarakat tetap stabil,” lanjut Welmince.

Program MoFCREC menjadi satu dari beberapa inisiatif yang diterapkan. Model ini dirancang untuk melibatkan komunitas secara aktif dalam mengelola sumber daya lokal dan memanfaatkan peluang ekonomi baru. Selain itu, tim juga mendorong adanya kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya untuk mempercepat penerapan solusi. “Kolaborasi antar sektor adalah kunci keberhasilan program ini,” tegas Welmince.

Welmince menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam menangani perubahan iklim. Ia mengatakan bahwa masalah ekonomi yang timbul tidak bisa diatasi secara terpisah dari isu sosial dan lingkungan. “Kita perlu memikirkan bagaimana kebijakan ekonomi bisa berdampak pada lingkungan dan sebaliknya, sehingga tercipta keseimbangan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kebutuhan Pembiayaan yang Lebih Mudah

Masalah akses pembiayaan terus menjadi sorotan. Peneliti menyatakan bahwa kelompok rentan membutuhkan perangkat keuangan yang lebih ramah dan mudah digunakan. “Sistem perbankan harus memperhatikan kebutuhan mereka, seperti pengajuan kredit yang fleksibel,” jelas Welmince.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan lembaga keuangan formal dan koperasi dalam workshop membantu mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan komunitas. Selain itu, para peneliti juga mengusulkan peningkatan literasi keuangan bagi kelompok rentan agar mereka mampu memanfaatkan berbagai program bantuan. “Koperasi bisa menjadi mitra strategis dalam memperluas akses ke uang tunai,” kata Welmince.

Program KUR dan skema pendampingan yang diterapkan di wilayah terdampak diharapkan bisa memberikan solusi jangka panjang. “KUR harus dirancang dengan bunga yang rendah dan proses pengajuan yang sederhana,” imbuhnya. Kebijakan ini diharapkan membantu kelompok rent