Key Strategy: Khofifah tegaskan penurunan stunting fondasi SDM Indonesia Emas 2045

Khofifah: Penurunan Stunting Jadi Fondasi SDM Indonesia Emas 2045

Key Strategy - Surabaya, Jawa Timur—Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan bahwa pengurangan angka stunting merupakan kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor diperlukan untuk memperkuat aspek-aspek seperti kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, kontrol angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan secara holistik.

Pembangunan Kependudukan dan SDM Berkualitas

Khofifah menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan SDM tidak hanya bergantung pada jumlah penduduk, tetapi juga pada kualitas mereka. Ia mengatakan, kualitas SDM yang baik harus diawali dari perbaikan kondisi keluarga, termasuk asuhan yang optimal bagi anak-anak sejak dini. "Pembangunan kependudukan mencakup berbagai aspek seperti kesehatan, mobilitas penduduk, dan ketahanan keluarga, yang menjadi fondasi untuk pertumbuhan bangsa," terang Khofifah dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Senin.

"Kita perlu sinergi antar elemen untuk memastikan intervensi pembangunan manusia berjalan secara efektif," tutur Khofifah.

Dalam konteks ini, Khofifah menyebut bahwa pembangunan kependudukan harus diintegrasikan dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menegaskan bahwa angka stunting yang menurun secara signifikan menunjukkan kemajuan dalam layanan kesehatan dan keterlibatan keluarga dalam pengasuhan anak. "Penurunan stunting menjadi indikator penting, karena mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam menciptakan SDM yang sehat dan berkembang," ujarnya.

Strategi Penguatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Khofifah, strategi menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan perencanaan yang terpadu, mulai dari tingkat keluarga hingga pemerintahan daerah. Ia menjelaskan bahwa visi pembangunan tersebut selaras dengan kebijakan nasional yang menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. "Kita perlu memastikan bahwa kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk menjadi fokus utama," katanya.

"Apa yang telah kita capai sejauh ini harus terus ditingkatkan, terutama melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak," sambung Khofifah.

Khofifah juga menyoroti pentingnya Indeks Modal Manusia (IMM) sebagai parameter utama keberhasilan pembangunan SDM. IMM, menurutnya, mencerminkan kemampuan penduduk dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan ekonomi. "Kita harus memperkuat indeks ini dengan memastikan layanan kesehatan, pengasuhan keluarga, dan efektivitas kebijakan pemerintah berjalan optimal," tegasnya.

Progres Penurunan Stunting di Jawa Timur

Menurut data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Jawa Timur telah mencapai kemajuan signifikan dalam menurunkan angka kematian ibu. Pada 2024, angka kematian ibu (AKI) mencapai 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup, turun menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025. Capaian ini telah melampaui target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengharapkan angka di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup.

Sementara itu, prevalensi stunting di Jawa Timur terus menurun. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting provinsi ini berada di bawah 15 persen, turun dari 17,7 persen pada 2023. Capaian ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa, sekaligus menempatkan daerah ini pada peringkat kedua nasional dalam hal penurunan stunting.

"Kita tetap membangun sinergi dengan semua elemen, khususnya posyandu, untuk memastikan intervensi di seluruh kabupaten kota berjalan efektif," kata Khofifah.

Kolaborasi dan Implementasi Kebijakan

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur yang baru dikukuhkan, Shodiqin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan program pembangunan keluarga. "Kami akan melakukan roadshow ke berbagai dinas tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk memastikan kebijakan nasional terimplementasi secara konsisten," ujarnya.

Dalam sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Mayang Mariana, menyampaikan bahwa kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kebijakan nasional. "Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga utama pembangunan SDM nasional," katanya.

"Kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu mempercepat pencapaian keluarga berkualitas dan berdaya saing," ujar Mayang.

Khofifah menambahkan bahwa upaya penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga m