Key Strategy: TP PKK minta kader perkuat 10 program pokok selaras Astacita
TP PKK Dorong Penguatan Sepuluh Program Utama Menuju Visi Indonesia Emas 2045
Key Strategy - Makassar menjadi saksi sejarah bagi peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang ke-54 pada tahun 2026. Acara puncak tersebut diselenggarakan dengan semangat kuat untuk menyelaraskan seluruh langkah gerakan keluarga Indonesia. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tri Tito Karnavian, hadir langsung memberikan arahan strategis kepada seluruh pengurus dan kader. Ia menekankan pentingnya memperkuat sepuluh program pokok yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan keselarasan penuh dengan program Astacita. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar menuju cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045.
Tema yang diangkat dalam acara tersebut sangat jelas mencerminkan arah kebijakan nasional. "Tema ini menegaskan komitmen gerakan PKK untuk memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK yang selaras dengan Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia Emas tahun 2045," jelas Tri dalam keterangannya yang disampaikan dari Jakarta pada hari Minggu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKK tidak hanya bergerak di tingkat lokal, tetapi juga memiliki peran sentral dalam agenda pembangunan nasional.
Landasan Hukum dan Jaringan Kader yang Luas
Peran strategis PKK dalam pembangunan nasional telah diperkuat melalui berbagai regulasi penting. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 yang mengatur Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 juga menjadi pijakan kuat. Regulasi tersebut mewajibkan penyusunan Rencana Induk serta Rencana Strategis PKK untuk periode 2025 hingga 2029. Penyusunan dokumen tersebut dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berlaku untuk periode yang sama.
Data terbaru dari Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri tahun 2026 menunjukkan jumlah kader yang sangat signifikan. Saat ini tercatat sebanyak 6.364.671 kader TP PKK yang tersebar merata. Mereka beroperasi di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, serta 83.762 desa dan kelurahan di seluruh nusantara. Menurut Tri, jaringan kader yang begitu luas ini merupakan modal sosial berharga. Modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di tingkat daerah maupun nasional.
Koordinasi dan Konsistensi Dukungan Anggaran
Tri juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara TP PKK daerah dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Integrasi program PKK ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah menjadi kunci keberhasilan. Ia menilai bahwa meskipun pemerintah saat ini menerapkan efisiensi anggaran, gerakan PKK harus tetap konsisten memberikan dukungan. "Dengan demikian, keberhasilan program PKK tidak hanya berdampak bagi keluarga dan masyarakat, tetapi juga turut meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," ujar Tri. Hal ini menunjukkan bahwa PKK memiliki peran ganda, yaitu melayani masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan.
Dalam kesempatan yang sama, TP PKK melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sembilan kementerian, lembaga pemerintah, serta mitra nonpemerintah. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program. Selain itu, penghargaan Adhi Bhakti Utama berupa pin emas diberikan kepada kader yang telah mengabdi selama lebih dari dua puluh lima tahun tanpa henti. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi mereka.
Tri juga melaporkan keberhasilan kegiatan HKG PKK, salah satunya adalah pelaksanaan minum pil multiple micronutrients supplement (MMS) secara serentak. Sebanyak 54 ribu ibu hamil di 24 kabupaten dan kota di Sulsel participated dalam kegiatan ini. Pencapaian tersebut berhasil mencatatkan rekor MURI pertama di Indonesia. Menutup sambutannya, Tri menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader PKK, kelompok Dasawisma, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh mitra kerja. Ia menegaskan komitmen PKK untuk terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang berdaya dan sejahtera.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting. Pelindung TP PKK, Selvi Gibran Rakabuming, hadir didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih. Kehadiran Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi juga menjadi perhatian. Kepala BPOM Taruna Ikrar serta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman turut serta. Jajaran TP PKK dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota seluruh Indonesia juga hadir. Pejabat terkait lainnya melengkapi kehadiran dalam acara bersejarah ini.