MenLH: Pembangunan sektor kelautan harus tetap jaga kelestarian hayati

MenLH: Pembangunan di Sektor Kelautan Perlu Tetap Mengutamakan Konservasi Lingkungan

MenLH -

Jakarta, Kamis – Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, mengungkapkan bahwa kegiatan pembangunan dalam bidang kelautan harus tetap berpedoman pada prinsip perlindungan keanekaragaman hayati laut. Dalam acara Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference (Invirotech) 2026 di Jakarta, ia menekankan bahwa pengembangan wilayah pesisir tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur darat atau pariwisata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem laut. "Pembangunan di sekitar laut adalah bagian dari keseluruhan sistem lingkungan, termasuk dalam hal penangkapan ikan dan operasional kapal-kapal," jelas Jumhur Hidayat, yang menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama.

Peran Ekosistem Laut dalam Pemulihan Lingkungan

Dalam pidatonya, Jumhur Hidayat menyebut bahwa koral dan hutan bakau merupakan elemen penting yang perlu dipertahankan. "Kita dapat membangun, tetapi jangan sampai menghilangkan tempat hidup bagi keanekaragaman hayati laut," tegasnya. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis pasca-reformasi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Menurut Jumhur, upaya ini mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan, pengelolaan limbah, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi.

"Pembangunan di sekitar laut itu tidak hanya soal pulau, tidak hanya soal wisata, tapi soal kapal-kapal itu juga berorientasi pada laut. Termasuk penangkapan ikan itu berorientasi pada laut. Tapi yang harus diingat bahwa proses pembangunan itu tetap harus berorientasi pada kelestarian lingkungan," kata Jumhur Hidayat.

Jumhur Hidayat menambahkan bahwa ekosistem laut memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekologis nasional. "Dengan mempertahankan koral dan hutan bakau, kita juga mendukung keberlanjutan sumber daya alam, seperti ikan dan alga, yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat," ungkapnya. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang kelautan telah berkembang secara signifikan, terutama dalam upaya mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia.

Pandangan Emil Salim: Laut Masih Belum Jadi Pusat Kehidupan Masyarakat

Sementara itu, Profesor Emil Salim, tokoh lingkungan hidup Indonesia, memberikan perspektif berbeda. "Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia masih terutama bergantung pada daratan, dan belum ada pengembangan yang mengutamakan laut sebagai sumber utama kehidupan," katanya. Salim menyoroti bahwa pemerintah perlu lebih proaktif dalam memperkenalkan model pembangunan yang berbasis pada laut, seperti pertanian bawah air atau energi terbarukan dari sumber laut.

"Bisakah kita membangun Republik Indonesia tanpa merusak laut? Bapak Menteri Lingkungan Hidup perlu mengajak Menteri Kelautan, Menteri Perikanan, dan semua menteri yang memakai laut menjadi sumber kehidupan kita. Jangan sampai laut hanya menjadi objek dari kehidupan kita," ujar Emil Salim.

Menurut Salim, ekosistem laut belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan nasional. "Banyak sektor yang belum mengakui laut sebagai bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial," tegasnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, untuk menciptakan kebijakan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi.

Salim juga mengingatkan bahwa pemanfaatan laut yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang permanen. "Misalnya, penggunaan bahan bakar fosil atau penggalian sumber daya alam di laut tanpa pengelolaan yang tepat, dapat merusak ekosistem dan mengancam kehidupan laut," imbuhnya. Menurut dia, pemerintah perlu menyusun strategi jangka panjang yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk menjaga kelestarian sumber daya alam laut.

Upaya Kolaboratif untuk Mewujudkan Ekosistem Laut yang Berkelanjutan

Jumhur Hidayat mengakui bahwa kolaborasi antarlembaga sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan. "Kita perlu menyelaraskan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta lembaga teknologi dan inovasi, agar tercipta kebijakan yang lebih efektif," ujarnya.

Dalam rangka mendukung hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan, pelatihan pengelolaan sumber daya laut, serta insentif bagi usaha yang ramah ekosistem. Jumhur Hidayat menilai bahwa inisiatif-inisiatif tersebut dapat menjadi fondasi untuk menciptakan ekosistem laut yang lebih sehat.

Emil Salim menyarankan bahwa pembangunan di sektor kelautan harus berbasis pada penelitian ilmiah dan partisipasi masyarakat. "Dengan melibatkan para ilmuwan dan masyarakat lokal, kita dapat mengembangkan model kehidupan yang lebih berkelanjutan dan berbasis laut," tambahnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan konservasi laut tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat.

Menurut Jumhur Hidayat, keanekaragaman hayati laut adalah aset yang perlu dijaga agar bisa mendukung kebutuhan masyarakat di masa depan. "Kita harus memastikan bahwa pembangunan di sektor kelautan tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga bisa berkelanjutan untuk generasi mendatang," pungkasnya.

Dengan konsistensi dan kerja sama yang baik, Jumhur yakin bahwa Indonesia dapat menjadi contoh negara kepulauan yang sukses menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan. "Pembangunan harus menjadi alat untuk melindungi, bukan alat untuk merusak," imbuhnya.