New Policy: Agam siapkan Rp34,69 miliar perbaiki 20 jembatan rusak dampak bencana
New Policy: Agam Alokasikan Rp34,69 Miliar Perbaiki 20 Jembatan
New Policy - Lubuk Basung — Pemerintah Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat telah mengumumkan langkah strategis melalui New Policy untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Anggaran khusus sebesar Rp34,69 miliar telah ditetapkan untuk tahun 2026 guna memperbaiki dua puluh unit jembatan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Bencana yang melanda wilayah Agam pada akhir November 2025 tersebut menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai infrastruktur vital dan mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
Roza Syafdefianti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam, menyampaikan bahwa New Policy ini merupakan respons cepat terhadap kebutuhan perbaikan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp34,69 miliar tersebut akan digunakan secara menyeluruh untuk memperbaiki dua puluh jembatan yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan-kecamatan yang terdampak meliputi Tilatang Kamang, Canduang, Malalak, Palupuh, Ampek Koto, Tanjung Raya, Palembayan, Lubuk Basung, serta beberapa wilayah lainnya yang mengalami kerusakan parah.
Jadwal Pelaksanaan dan Besaran Anggaran
Menurut keterangan Roza, sebagian besar dokumen perencanaan teknis telah diselesaikan hingga mencapai seratus persen. Pekerjaan perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari bulan Juli tahun 2026. Seluruh proyek perbaikan jembatan tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026. Setiap jembatan memiliki besaran anggaran yang berbeda-beda tergantung pada tingkat kerusakan dan kompleksitas pembangunan yang diperlukan.
Sebagian besar dokumen perencanaan telah selesai 100 persen dan pekerjaan dikerjakan secara bertahap mulai Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini, ujarnya.
Besaran anggaran untuk setiap jembatan bervariasi mulai dari Rp400 juta sebagai nilai terkecil hingga Rp5,21 miliar sebagai nilai terbesar. Jembatan dengan anggaran tertinggi meliputi Sini Aia, Balai Satu, dan Malalak Selatan yang semuanya berada di Kecamatan Malalak. Selain itu, Jembatan Batu Bata di Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, memerlukan Rp4,78 miliar. Jembatan Bukik Batabuah di Kecamatan Canduang membutuhkan Rp3,65 miliar, begitu pula dengan Jembatan Batang Tumayo di Kecamatan Tanjung Raya yang juga memerlukan Rp3,65 miliar.
Sumber Pendanaan dan Tujuan Pembangunan
Sumber pendanaan untuk proyek perbaikan jembatan ini berasal dari beberapa kanal anggaran pemerintah. Transfer ke Daerah (TKD) menyumbang Rp33,09 miliar yang dialokasikan untuk delapan belas unit jembatan. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp400 juta digunakan khusus untuk pembangunan Jembatan Pinang Balirik di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang. Sementara itu, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp1,2 miliar diperuntukkan bagi pembangunan Jembatan MTsN di Kecamatan Ampek Koto.
Dana ini merupakan sisa BKK kebencanaan pada 2025, jelasnya.
Pembangunan dua puluh unit jembatan ini memiliki tujuan strategis untuk mempercepat pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana. Selain itu, proyek ini juga bertujuan memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat terganggu. Pemerintah memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan lancar selama proses perbaikan berlangsung. Pembangunan jembatan juga meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana di masa mendatang.
Upaya ini sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana. Pemerintah berkomitmen mewujudkan pemulihan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat terdampak. Melalui program ini, dampak sosial dan ekonomi akibat bencana dapat dikurangi secara signifikan. Masyarakat diharapkan dapat kembali beraktivitas normal dengan infrastruktur yang lebih tangguh dan andal.
New Policy ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Agam dalam membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan perbaikan dua puluh jembatan tersebut, masyarakat akan merasakan manfaat jangka panjang dari investasi infrastruktur ini. Proses pembangunan yang terencana dengan baik akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.