Main Agenda: China jawab kekhawatiran AS dan UE soal UU Persatuan Etnis

China Beri Penjelasan Terkait Kekhawatiran AS dan UE Soal UU Persatuan Etnis

UU Diterapkan untuk Meningkatkan Kohesi dan Kemakmuran Etnis

Main Agenda - Beijing - Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis yang baru mulai berlaku pada 1 Juli 2026 bertujuan memperkuat hubungan harmonis antar kelompok etnis di negara tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Beijing, Jumat (3/7), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menegaskan bahwa China adalah negara multietnis yang menjunjung persamaan dan solidaritas etnis. "UU ini memberikan kerangka kerja untuk memfasilitasi kolaborasi antar etnis, sehingga semua kelompok minoritas dapat berkembang bersama," kata Guo.

Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis (Ethnic Unity and Progress Promotion Law) diratifikasi setelah sidang Parlemen Kongres Rakyat Nasional (NPC) dengan maksud meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi kesenjangan antar etnis. Pemerintah Tiongkok menyebut bahwa dari 56 kelompok etnis yang ada, 55 kelompok minoritas (selain etnis Han) memiliki populasi lebih dari 125 juta jiwa berdasarkan sensus tahun 2020. "UU ini berfokus pada penguatan persatuan nasional dan perlindungan hak-hak semua kelompok etnis," lanjut Guo.

Kritik dari Uni Eropa dan Amerika Serikat

Di sisi lain, pihak Uni Eropa mengungkapkan kekhawatiran bahwa UU tersebut bisa membatasi kebebasan budaya, bahasa, dan agama dari etnis minoritas. Dalam pernyataan terpisah, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS mengkritik UU sebagai "bermasalah" karena dianggap mendorong tindakan pemerintah China untuk memaksa warga asing "secara aktif mendukung agenda persatuan etnis Partai Komunis Tiongkok" atau menghadapi konsekuensi.

"UU ini dianggap memperkuat dominasi budaya Han dan mengabaikan keunikan etnis lain," ujar juru bicara UE. "Negara-negara barat secara sengaja memperbesar isu etnis untuk memicu intervensi di dalam urusan Tiongkok."

Kritik ini juga dianggap memperlihatkan bias ideologis, menurut Guo Jiakun. Ia menegaskan bahwa pemerintah Tiongkok sangat menjunjung hak-hak kebudayaan minoritas, termasuk penggunaan dan pengembangan bahasa mereka. "Praktik kami dalam hal ini telah diakui oleh banyak pihak internasional," tambahnya.

Penjelasan Lebih Lanjut dari Pemerintah Tiongkok

Guo Jiakun menambahkan bahwa UU tersebut menetapkan tanggung jawab setiap warga negara Tiongkok untuk mendukung persatuan nasional dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok etnis. "UU ini juga melarang tindakan terorisme kekerasan, separatisme, dan ekstremisme agama yang bisa mengancam stabilitas nasional," jelasnya.

Menurut Guo, UU ini menyediakan mekanisme untuk meningkatkan integrasi budaya, percampuran sosial, serta pembangunan ekonomi di wilayah minoritas etnis. "Pemerintah pusat dan daerah wajib memperkuat infrastruktur, memajukan industri lokal, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan publik," kata juru bicara itu.

Guo juga menyoroti pentingnya langkah-langkah untuk melindungi lingkungan hidup di wilayah yang kurang berkembang secara historis, seperti daerah pegunungan atau terpencil. "Karena banyak komunitas etnis minoritas tinggal di area yang kesulitan, UU ini menawarkan bantuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka," tambahnya.

Contoh Penerapan dan Kritik Terhadap UU

Pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa selama 18 gerakan pengentasan kemiskinan absolut, negara tersebut telah berhasil mengakhiri masalah tersebut sejak 2021. "Semua 420 kabupaten miskin yang berada di wilayah dengan mayoritas etnis minoritas dari 28 kelompok telah terbebas dari kemiskinan absolut," kata Guo. Contoh wilayah yang berhasil adalah Daerah Otonom Mongolia Dalam, Daerah Otonom Guangxi Zhuang, Daerah Otonom Xizang, Daerah Otonom Ningxia Hui, dan Daerah Otonom Xinjiang Uygur.

Walau demikian, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Minoritas dan Hak Budaya menyebut bahwa UU ini bisa digunakan untuk membenarkan asimilasi paksa di wilayah seperti Tibet dan Xinjiang. "UU ini dianggap lebih memperkuat dominasi budaya Han dibanding mendorong harmoni antar etnis," ujar pelapor tersebut.

"Pemaksaan penyerapan budaya melalui UU ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat lokal," tambah pelapor itu. "Ini terjadi meskipun pemerintah Tiongkok memperkenalkan kebijakan yang menekankan perlindungan hak-hak minoritas."

Guo Jiakun membalas dengan menyatakan bahwa UU ini tidak hanya melindungi hak-hak budaya minoritas tetapi juga mendorong penggunaan bahasa Mandarin sebagai standar. "UU ini mengakui pentingnya bahasa nasional sementara tetap menghormati penggunaan bahasa etnis minoritas," jelasnya.

Perspektif Internasional dan Tindakan Tiongkok

Guo menegaskan bahwa kekhawatiran dari negara-negara barat lebih bersifat politik dibanding faktual. "Beberapa negara memilih memandang kebijakan etnis Tiongkok dengan prasangka, terutama karena kepentingan ideologis dan manipulasi media," katanya.

Pernyataan Guo ini dianggap sebagai respons terhadap kritik yang disampaikan melalui laporan-laporan internasional. "Dengan melibatkan campur tangan luar negeri dalam isu etnis, mereka mengurangi keberhasilan Tiongkok dalam pembangunan sosial dan perlindungan hak asasi manusia," tegas Guo.

Menurut Guo Jiakun, UU ini adalah bukti komitmen Tiongkok terhadap keadilan dan kohesi nasional. "Kami yakin bahwa tindakan pemerintah Tiongkok dalam mempromosikan persatuan etnis adalah jalan yang benar dan perlu didukung oleh seluruh dunia," tutupnya.

Hal ini menunjukkan bahwa China tidak hanya memperkenalkan UU sebagai alat politik tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas dan kemakmuran bersama. Meski terdapat perbedaan pandangan internasional, pemerintah Tiongkok tetap mempertahankan posisi bahwa kebijakan etnis mereka adalah cerminan dari keberhasilan negara dalam mengatasi tantangan sosial dan ekonomi.