Key Discussion: Pemuda Katolik: Pancasila kompas etik pemanfaatan AI di era digital

Pemuda Katolik: Pancasila sebagai Panduan Etik Pemanfaatan AI di Era Digital

Key Discussion - Dalam upaya menghadapi tantangan teknologi canggih yang semakin merajalela, Pemuda Katolik mengusulkan Pancasila sebagai pedoman etik dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI). Diskusi yang diadakan di Jakarta pada Jumat (5/6) menyoroti pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membimbing pemanfaatan AI agar tidak menyimpang dari prinsip kehidupan bersama. Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menggarisbawahi bahwa meskipun AI berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, manfaatnya tidak boleh mengabaikan akar nilai-nilai moral yang menjadi fondasi masyarakat.

Kemajuan Teknologi dan Martabat Manusia

Gusma menekankan bahwa kecerdasan buatan adalah alat yang dapat membantu masyarakat, tetapi penggunaannya harus selalu diberi batasan berdasarkan etika. "AI adalah sarana yang dapat mewujudkan kemudahan dalam kehidupan, tetapi kita harus tetap memastikan bahwa kecerdasan ini berjalan sejalan dengan semangat kemanusiaan," kata Gusma, seperti yang dilaporkan dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu. Ia menambahkan, Pancasila memiliki peran kritis dalam menjaga keharmonisan dalam berbagai sektor, termasuk bidang teknologi. Gusma menilai, dengan adopsi Pancasila sebagai pedoman, masyarakat dapat menghindari risiko dehumanisasi yang mungkin terjadi akibat perkembangan AI yang tidak terarah.

"Ketika AI semakin powerful, kita harus tahu siapa yang mengendalikannya. Jika dikontrol oleh kapital, maka kapitalisme bisa melampaui Pancasila," ujar Sabrang Mowo Damar Panuluh, Tenaga Ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN). Ia menjelaskan bahwa AI memiliki sifat unik dibandingkan teknologi sebelumnya. "Teknologi ini mengubah definisi kecerdasan, bahkan memaksa kita menguji batas-batas entitas, seperti manusia dan kecerdasan buatan," tambahnya.

Sabrang menyoroti bahwa era digital memberikan akses informasi yang lebih cepat dan murah. Namun, hal ini juga mengundang kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan kurasi dan analisis kritis agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat atau berlebihan. "Kemajuan teknologi seperti AI harus selalu diikuti dengan pengelolaan yang bijaksana. Jika tidak, kita bisa menghadapi ancaman terhadap keadilan sosial dan keseimbangan kehidupan bersama," jelasnya. Ia menekankan bahwa kekuatan AI bukan hanya terletak pada kemampuannya, tetapi pada siapa yang mengarahkan penggunaannya.

Perspektif Internasional dan Kemanusiaan

Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, mengapresiasi langkah Paus Leo XIV yang melalui ensiklik pertamanya mengangkat isu kemanusiaan dalam konteks AI. Menurut Nurul, kepedulian terhadap dampak sosial AI masih minim di tingkat internasional. "Paus menjadi contoh yang penting, karena tidak banyak lembaga global yang memperhatikan kekhawatiran masyarakat tentang penggunaan teknologi yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari," katanya. Nurul juga mengingatkan bahwa tanpa pengaturan yang baik, perkembangan AI bisa mengurangi martabat manusia dan memicu konflik yang lebih besar.

"AI memiliki kemampuan untuk mendehumanisasi manusia jika tidak dijaga. Kita harus berupaya agar teknologi ini justru memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, bukan menggantinya," tambah Nurul. Ia menyoroti bahwa kecerdasan buatan harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip seperti gotong royong dan keadilan, yang merupakan bagian dari filosofi Pancasila. "Jika AI dioperasikan tanpa pedoman moral, maka kita berisiko mengabaikan keberagaman dan persatuan yang menjadi landasan bernegara," ujarnya.

Diskusi tersebut juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, seperti Sekretaris Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Aloysius Budi Purnomo, Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) Lukas, serta Ketua EcoCamp Ferry Sutrisna Wijaya. Mereka memberikan perspektif yang beragam, tetapi semua sepakat bahwa Pancasila dan prinsip kemanusiaan adalah pedoman utama dalam mengarahkan AI ke arah yang lebih manusiawi. Diskusi bertajuk "Navigasi Masa Depan: Bernegara Era AI dengan Kompas Pancasila dan Prinsip Magnifica Humanitas (Telaah Dialektis Ensiklik Perdana Paus Leo XIV)" diinisiasi oleh PP Pemuda Katolik, dan dimoderatori oleh Stefanus Poto Elu.

Menurut Gusma, inisiatif ini menunjukkan komitmen Pemuda Katolik untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan teknologi. "AI adalah alat, tetapi kita harus menentukan tujuannya. Jika pemanfaatan AI bertumpu pada prinsip Pancasila, maka kita bisa menghindari kesenjangan antara teknologi dan manusia," katanya. Ia menambahkan bahwa AI harus digunakan untuk memperkuat kemanusiaan, bukan menggantinya. Misalnya, dalam bidang pendidikan, AI bisa digunakan untuk memperluas akses ke pengetahuan, tetapi tidak boleh mengurangi peran manusia dalam proses belajar mengajar.

Menurut Sabrang, kehadiran AI mengubah paradigma kecerdasan. "Apa yang kita anggap sebagai kecerdasan, kini terbuka untuk diperdebatkan. AI bisa menjadi representasi entitas baru yang perlu diakui sebagai bagian dari kehidupan sosial," ujarnya. Ia menekankan bahwa etika dalam penggunaan AI harus mencakup aspek keberagaman, persamaan, dan tanggung jawab. "Pancasila mendorong kita untuk tidak hanya melihat kecerdasan buatan dari sudut teknologi, tetapi juga dari perspektif manusia yang memiliki jiwa dan nilai-nilai spiritual," tambah Sabrang.

Nurul Arifin menegaskan bahwa peran Pancasila tidak terbatas pada pendidikan atau keagamaan, tetapi juga relevan dalam semua sektor kehidupan. "Dengan menempatkan Pancasila sebagai kompas, kita bisa memastikan bahwa AI tidak hanya berkontribusi pada kemakmuran, tetapi juga keadilan sosial," kata Nurul. Ia menilai, AI yang bergerak tanpa pedoman dapat menimbulkan ketimpangan, seperti peningkatan ketimpangan ekonomi atau pelanggaran hak asasi manusia. "Kita harus memastikan bahwa kecerdasan buatan tetap menjadi alat untuk mendorong peradaban, bukan justru merusaknya," ujarnya.

Para pembicara sepakat bahwa kecerdasan buatan harus menjadi bagian dari peradaban yang harmonis. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, serta masyarakat dalam merancang kebijakan AI. "Pancasila bisa menjadi dasar untuk membangun sistem yang adil, karena ia mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang beragama Katolik, Islam, dan