Latest Program: Hasto: Kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat

Hasto Kristiyanto Ingatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kemakmuran Rakyat

Latest Program - Jakarta, Senin – Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diadakan di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya alam sebagai sarana mencapai kemakmuran rakyat. Ia menekankan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Amanat Pasal 33 sebagai Panduan Kebijakan

Dalam pidatonya, Hasto menegaskan bahwa konstitusi menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. “Amanat utama Pasal 33 adalah menjadikan masyarakat sebagai pusat perhatian dalam semua kebijakan pembangunan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pihak yang memperoleh manfaat tertinggi dari pendayagunaan sumber daya alam haruslah rakyat, terutama kelompok yang kurang beruntung.

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat terpentingnya adalah rakyat menjadi orientasi kebijakan dan pihak yang menerima manfaat tertinggi dari pendayagunaan seluruh kekayaan negara,”

Momen Refleksi untuk Keadilan Sosial

Hasto menilai peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan seremonial tahunan ini tidak boleh dianggap sebagai ritual biasa, melainkan sebagai ajang pengingat bahwa kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. “Momentum ini mendorong para pengambil kebijakan untuk memperhatikan kelompok masyarakat yang belum mendapatkan manfaat maksimal dari pembangunan,” ujarnya.

Menurut Hasto, negara bertanggung jawab untuk mengarahkan penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia mengkritik jika sumber daya alam hanya dieksploitasi untuk kepentingan kelompok tertentu, sementara masyarakat setempat masih kesulitan ekonomi. “Kita harus memastikan bahwa semua kekayaan negara dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya oleh sebagian kecil,” imbuhnya.

Pergeseran Demokrasi Ekonomi

Dalam pidatonya, Hasto juga menyoroti pergeseran demokrasi ekonomi ke arah sentralisasi. Menurutnya, tren ini berpotensi mengurangi ruang bagi kedaulatan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. “Demokrasi ekonomi yang sentralistis bisa memicu ketimpangan, karena keputusan utama sering diambil oleh pihak-pihak yang tidak representatif,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Hasto menegaskan bahwa Pancasila lahir dari semangat membebaskan rakyat dari penjajahan dan penindasan. “Pancasila adalah representasi dari keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka dari segala bentuk pemerintahan penjajah,” katanya. Karena itu, petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan ekonomi.

Pesan Megawati Soekarnoputri untuk Kader PDI Perjuangan

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menyampaikan pesan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tentang pentingnya konsistensi kader partai dalam memperjuangkan hak rakyat. “Ibu Mega mengingatkan agar seluruh anggota partai tetap menjadi banteng sejati yang membela masyarakat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia,” ujarnya.

“Karena itulah pesan Ibu Mega, jadilah banteng-banteng sejati yang membela setiap rakyat yang tertindas di seluruh lapisan Indonesia,”

Kehadiran Tokoh-Tokoh Lain dalam Upacara

Upacara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan politisi tersebut juga menyaksikan kehadiran Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Deddy Sitorus, Mercy Chriesty Barends, Bintang Puspayoga, Yasonna Laoly, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, serta Yuke Yurike. Megawati Soekarnoputri, sebagai presiden, mengikuti acara secara daring.

Kontemplasi untuk Memperkuat Pancasila

Menurut Hasto, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga momentum untuk melakukan refleksi mendalam terhadap kondisi masyarakat. “Kita perlu melakukan kontemplasi dan pertanyaan kritis untuk menilai realitas kehidupan rakyat, bangsa, dan negara kita,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada sektor-sektor tertentu.

Di samping itu, Hasto berharap agar kebijakan yang diambil pemerintah selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip keadilan sosial. “Pancasila mengandung tekad untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan dan penindasan,” katanya. Ia menambahkan bahwa prinsip tersebut harus diwujudkan dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam distribusi kekayaan alam.

Penguatan Kedaulatan Rakyat

Hasto menyoroti bahwa kedaulatan ekonomi rakyat adalah bagian penting dari keseluruhan amanat Pancasila. Ia mengingatkan bahwa jika sumber daya alam hanya dikumpulkan oleh pihak tertentu, maka masyarakat luas akan kehilangan kontrol atas kekayaan negara. “Kita harus memastikan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan arah penggunaan kekayaan alam,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ekonomi yang inklusif mampu mencegah ketimpangan dan memperkuat kemandirian masyarakat. “Rakyat harus menjadi subjek utama dari setiap kebijakan, bukan objek yang hanya menerima hasil,” tegas Hasto. Ia menambahkan bahwa upaya ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk kader partai yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Hasto menekankan bahwa kekayaan alam Indonesia harus menjadi sarana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat, agar keadilan sosial benar-benar tercapai. “Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menjangkau kehidupan masyarakat, termasuk perekonomian daerah,” ujarnya.

Sebagai kesimpulan, Hasto meng