Pengamat soal pribadi Presiden diserang: Bukan bagian dari kritik

Pengamat soal pribadi Presiden diserang: Membedakan Kritik dan Penghinaan

fukushimask.com – Jakarta kembali menjadi sorotan publik ketika fenomena meningkatnya konten negatif di platform media sosial secara personal menyerang Presiden Prabowo Subianto. Pengamat soal pribadi Presiden diserang menyoroti bahwa kondisi ini perlu mendapat perhatian serius mengingat adanya perbedaan mendasar antara kritik konstruktif dan penghinaan personal. Meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia, geseran makna kritik menjadi serangan pribadi dinilai tidak sepantasnya terjadi dalam ruang publik yang sehat.

Dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta pada hari Minggu, Ayip Tayana memberikan contoh konkret terkait penggunaan istilah narcissistic personality disorder atau NPD yang kerap disematkan kepada Presiden Prabowo. Sebagai pengamat politik, ia menjelaskan bahwa istilah medis ini lebih tepat dikategorikan sebagai penghinaan ketimbang bentuk kritik yang seharusnya. Penggunaan istilah medis secara sembarangan tanpa dasar ilmiah yang kuat justru dapat menyesatkan publik.

"Ini bukan kritik, tetapi lebih pada penghinaan pribadi. Bangsa ini harus mampu membedakan mana kritik dan mana yang disebut dengan penghinaan. Bicara Prabowo NPD itu bukan kritik. Presiden ini kan harus dikritik, tetapi kalau membahasakan Presiden dengan NPD itu bukan kritik menurut saya,"

Ayip yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional menegaskan bahwa serangan personal yang menjatuhkan martabat seseorang sesungguhnya melampaui batas kebebasan berpendapat. Kritik yang ideal seharusnya menyasar pada kebijakan maupun tindakan seorang pemimpin, bukan sekadar memicu amarah publik tanpa dasar argumentasi yang kuat. Serangan personal cenderung mengabaikan substansi dan hanya berfokus pada aspek emosional semata.

Menurut pengamat tersebut, konten-konten negatif yang beredar di media sosial justru mendapatkan interaksi tinggi dari masyarakat. Fenomena ini menciptakan persepsi keliru bahwa konten-konten tersebut merepresentasikan pandangan mayoritas masyarakat. Padahal, dalam realitas politik Indonesia, legitimasi elektoral Presiden Prabowo sangat kuat dengan perolehan 58 persen suara dalam satu putaran pemilihan. Angka ini menunjukkan dukungan yang signifikan dari rakyat.

Legitimasi Kuat dan Kepercayaan Publik

"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu. Hanya mau orang lain itu marah dengan pernyataan-pernyataannya,"

Konteks perkembangan teknologi juga menjadi pertimbangan penting dalam analisis Ayip. Dengan pesatnya pertumbuhan media sosial dan integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, arus informasi yang serba cepat menuntut kedewasaan dalam menyikapi konten-konten digital. Konten bernada negatif atau emosional yang menyerang kelompok politik tertentu memang cenderung memperoleh engagement tinggi di Indonesia, namun hal ini tidak selalu mencerminkan opini publik secara keseluruhan.

Data survei terbaru dari Poltracking memberikan gambaran positif mengenai kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Sebanyak 74,2 persen responden menyatakan percaya dengan kinerja pemerintahan, sementara 72,2 persen lainnya menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa dukungan dan kepercayaan publik masih berada pada level mayoritas yang solid.

"Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran melawan dua orang kandidat yang mestinya bisa dua putaran. Itu legitimasinya kuat sekali,"

Ayip juga memberikan catatan penting bahwa tingginya tingkat kepuasan publik tidak berarti semua aspek kebijakan pemerintah mendapat persetujuan penuh. Ketidakpuasan pada program atau kebijakan tertentu tetap perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Apresiasi terhadap angka kepuasan tinggi harus diimbangi dengan responsif terhadap temuan ketidakpuasan di sektor-sektor tertentu. Demokrasi yang sehat memerlukan keseimbangan antara kebebasan berbicara dengan tanggung jawab dan kedewasaan dalam berdiskusi publik.