Topics Covered: Analis sebut MRO Hercules di Kertajati harus di bawah kendali RI

Analis Sebut MRO Hercules di Kertajati Harus Dikendalikan RI

Topics Covered – Jakarta – Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris) melalui analisnya, Hanif Rahadian, mengingatkan bahwa pusat pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) pesawat Hercules C-130 di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, perlu dioperasikan secara mandiri oleh pemerintah Indonesia. Hanif menekankan bahwa pengendalian penuh oleh RI sangat penting untuk memastikan fasilitas ini berkontribusi optimal pada kekuatan pertahanan nasional.

Pentingnya Kontrol Penuh oleh Indonesia

“Indonesia harus menjadi otoritas utama dalam mengelola seluruh aspek MRO di Kertajati, termasuk izin akses, penggunaan fasilitas, dan kebijakan operasional. Ini untuk menjaga kemandirian strategis dan menghindari kesalahpahaman terkait tujuan pengembangan fasilitas tersebut,” jelas Hanif saat diwawancara ANTARA, Kamis.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, mengakui bahwa keterlibatan AS dalam proyek MRO adalah bagian dari kerja sama pertahanan. Namun, ia menegaskan bahwa peran Indonesia dalam penentuan kebijakan harus tetap utama. “Kerja sama dengan negara lain memang bermanfaat, tetapi keberhasilan MRO harus diukur dari kemanfaatan bagi kepentingan RI,” tegas Rico.

Kolaborasi Dengan AS Dan Manfaat Bagi Kedua Pihak

Pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth di Pentagon menjadi dasar kolaborasi dalam pengembangan MRO Kertajati. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan kemampuan logistik penerbangan nasional, sekaligus mendukung operasi Hercules di kawasan Asia. Rico menilai, lokasi Bandara Kertajati cukup strategis untuk melayani kebutuhan penerbangan militer Indonesia dan mitra lainnya.

“Pemilihan Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung yang memadai. Dengan MRO ini, kita bisa memperkuat kemampuan pendukung operasional dan keberlanjutan penerbangan strategis di kawasan Asia Tenggara,” tambah Rico.

Menurut Hanif, pengaturan MRO yang transparan dan profesional akan memastikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ia menekankan perlunya pembagian tugas yang jelas antara Indonesia dan AS, agar tidak ada kesalahpahaman dalam penggunaan sumber daya. “Jika tidak dijelaskan dengan baik, masyarakat bisa salah paham bahwa hubungan RI dengan AS terlalu dominan,” ujarnya.

“Dengan Topics Covered yang jelas, MRO tidak hanya menjadi sarana pendukung operasional tetapi juga berkontribusi pada penguatan kapasitas pertahanan nasional,” tambah Hanif.

Keberadaan MRO di Kertajati juga dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia. Rico mengungkapkan bahwa fasilitas ini menjadi pondasi dalam upaya penguatan logistik penerbangan dan pendidikan teknis bagi personel militer. “Manfaatnya tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mitra-mitra dalam kawasan,” pungkasnya.