Dirjen Pajak: Penerimaan pajak sampai Mei 2026 tumbuh 0,84 persen

Dirjen Pajak: Penerimaan Pajak Hingga Mei 2026 Naik 0,84 Persen

Dirjen Pajak - Menurut laporan terbaru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pendapatan pajak selama lima bulan pertama tahun 2026 mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,84 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan perbaikan kecil dalam kinerja penerimaan negara, meski pertumbuhan tidak sebesar yang diharapkan oleh pihak terkait. Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, menjelaskan bahwa kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan kontribusi dari sejumlah pajak utama, termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.

Peningkatan Berkelanjutan dari Kebijakan Khusus

Dalam wawancara terpisah, Bimo Wijayanto mengatakan bahwa tren positif dalam penerimaan pajak terutama berasal dari kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah sepanjang 2026. Kebijakan tersebut, yang berfokus pada peningkatan transparansi dan efisiensi proses pengumpulan pajak, berdampak pada tingkat keterlibatan wajib pajak. "Kami melakukan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelaporan pajak dan mengurangi penyimpangan, sehingga hasilnya bisa terlihat dalam angka penerimaan," ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih signifikan.

"Kenaikan 0,84 persen ini menunjukkan bahwa kebijakan yang kami lakukan mulai berdampak, meski masih ada ruang untuk perbaikan," kata Bimo Wijayanto. Ia menambahkan bahwa pembinaan terhadap wajib pajak dan penguatan pengawasan di lapangan menjadi kunci untuk menjaga momentum ini.

Pertumbuhan penerimaan pajak juga didukung oleh peningkatan jumlah wajib pajak yang melaporkan penghasilan mereka secara tepat waktu. Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang aktif terus meningkat, terutama dari sektor usaha kecil dan menengah. "Sektor UMKM menjadi sumber utama penerimaan pajak, karena mereka lebih banyak berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan," ujarnya. Meski demikian, dia menyatakan bahwa masih ada sejumlah perusahaan besar yang belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas pemotongan pajak yang ditawarkan pemerintah.

Penguatan Sistem Penagihan dan Penegakan Hukum

Dalam rangka memastikan kenaikan penerimaan pajak berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan berbagai strategi untuk memperkuat proses penagihan dan penegakan hukum. Selama lima bulan terakhir, tim pemeriksaan intensif dilakukan untuk menindaklanjuti wajib pajak yang terlambat melaporkan kewajibannya. "Kami juga meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan dan pihak bank, untuk memastikan penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal," tutur Bimo.

Menurut data yang dirilis, sektor-sektor tertentu seperti perdagangan dan jasa mengalami kenaikan signifikan, sementara sektor pertanian dan industri mengalami penurunan kecil. Namun, Bimo Wijayanto menegaskan bahwa peningkatan di sektor utama, seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, menjadi penopang utama pertumbuhan. "Dari segi kontribusi, pajak penghasilan mencapai 35 persen dari total penerimaan, sementara pajak pertambahan nilai menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 28 persen," katanya.

Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak 0,84 persen terutama didorong oleh kebijakan transparansi yang diterapkan dalam sistem pelaporan. Bimo Wijayanto menyebut bahwa rata-rata waktu pengumpulan data berkurang, sehingga memudahkan proses verifikasi. "Sekitar 40 persen dari wajib pajak kini menggunakan sistem digital untuk melaporkan pajaknya, dan ini memberikan dampak positif terhadap akurasi dan kecepatan penerimaan," jelasnya.

Di sisi lain, ada faktor eksternal yang turut memengaruhi angka ini. Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa permintaan pasar yang stabil dan harga komoditas yang naik berdampak langsung pada pendapatan pajak. "Meski terjadi inflasi, namun kita masih mampu menjaga kenaikan penerimaan, karena pengelolaan pajak terus ditingkatkan," tuturnya. Namun, dia mengingatkan bahwa kondisi ekonomi global yang tidak pasti bisa berdampak pada kinerja penerimaan pajak di bulan-bulan mendatang.

Bimo Wijayanto juga menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak. "Jika masyarakat lebih memahami manfaat pajak, mereka akan lebih aktif dalam melaporkan penghasilan dan mengurangi pelanggaran," katanya. Untuk mendorong hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kampanye sosialisasi melalui berbagai media, termasuk media online dan program pelatihan yang berkelanjutan.

Menurut laporan keuangan pemerintah, penerimaan pajak pada periode Mei 2026 mencapai Rp 208 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,84 persen dibandingkan Mei 2025. Angka ini menempati posisi kedua setelah April, yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,2 persen. Meski demikian, Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pertumbuhan ini belum mencapai tingkat yang diharapkan, terutama karena dampak dari pengurangan pajak yang dilakukan di beberapa sektor.

Menyusul kenaikan penerimaan ini, Bimo Wijayanto berharap kebijakan pajak yang lebih efektif bisa diterapkan di masa depan. "Kami sedang merancang kebijakan baru untuk meningkatkan penerimaan, terutama dari sektor pajak pertambahan nilai dan pajak bumi serta bangunan," katanya. Dia juga menyebut bahwa penguatan sistem digital dan pelatihan bagi wajib pajak akan menjadi prioritas utama dalam beberapa bulan mendatang.

Selain itu, Bimo Wijayanto menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan wajib pajak. "Kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait adalah kunci untuk mencapai target penerimaan pajak nasional tahun ini," ujarnya. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga konsistensi dalam pelaporan dan pembayaran pajak, karena setiap kontribusi memiliki dampak besar pada kemajuan perekonomian.

Dalam kesimpulannya, Bimo Wijayanto menyatakan bahwa meskipun pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini tergolong rendah, tetapi langkah-langkah yang diambil telah menunjukkan progres. "Kami akan terus meningkatkan kinerja dan menjaga transparansi dalam proses pengumpulan pajak, agar bisa mencapai target yang lebih tinggi di masa depan," tutupnya.