Fukushimask.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria dinilai perlu memberi ruang yang tegas bagi perlindungan hak ulayat serta karakter khusus masyarakat adat Papua. Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menekankan bahwa regulasi tersebut harus mampu menjawab ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria tanpa mengesampingkan hak yang telah hidup secara turun-temurun di wilayah adat.

Di Manokwari, Papua Barat, Jumat, Filep menyampaikan perlunya pengaturan khusus bagi pelaksanaan reforma agraria di kawasan otonomi khusus Papua. Ia mengusulkan agar rancangan undang-undang itu memasukkan bab tersendiri yang membahas reforma agraria pada wilayah tersebut.…