Fukushimask.com – Pemilik merek dagang dari luar negeri selama ini menghadapi hambatan struktural ketika hendak memanfaatkan mekanisme pencatatan merek di Indonesia. Salah satu syarat yang kerap menjadi batu sandungan adalah kewajiban memiliki anak perusahaan atau entitas hukum yang terdaftar di dalam negeri. Kondisi ini membuat sejumlah perusahaan multinasional kesulitan melindungi aset intelektual mereka di jalur kepabeanan. Menjawab persoalan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengkaji opsi penggunaan kuasa hukum atau perwakilan resmi milik pemegang merek asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pertemuan dengan delegasi Asosiasi Merek Dagang Internasional (INTA) yang berlangsung di Jakarta pada Senin (24/8). Dalam forum tersebut, INTA menguraikan berbagai kendala yang dialami sebagian pemilik merek asing saat berupaya mengakses mekanisme rekordasi, khususnya terkait persyaratan keberadaan entitas lokal. Yusril merespons dengan membuka ruang diskusi mengenai alternatif hukum yang tidak mewajibkan pendirian anak…