Kiai Senior Usulkan Konbes NU Diselenggarakan dengan Kebijaksanaan
Topics Covered – Kediri menjadi tempat kegiatan penting yang melibatkan para kiai senior dalam membahas peran organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di masa depan. Mereka menginginkan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Al Falah Kediri, Jawa Timur, dilaksanakan secara hati-hati, bijaksana, serta bertanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga hubungan harmonis antara NU sebagai jamiyah (kolektivitas ulama) dengan pesantren-pesantren dan masyayikh (ulama senior) yang menjadi pondok-pondok pengaruh utama.
Permintaan Kiai Senior untuk Keberlanjutan Karakter Forum Keulamaan
Pengasuh Pesantren Al Falah, K.H. Abdurrohman Al-Kautsar atau Gus Kautsar, mengungkapkan bahwa para masyayikh sangat berharap Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU berlangsung dengan kesadaran penuh tentang tanggung jawab keilmuan, etika, dan pengabdian. “Mereka memohon agar kegiatan ini tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjaga integritas sebagai forum keulamaan yang mendasarkan diri pada kecermatan akademik dan pengaruh spiritual,” jelas Gus Kautsar usai rapat yang berlangsung di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Sabtu.
“Para masyayikh meminta agar materi yang dibahas tidak mengganggu ikatan historis, budaya, dan khidmat antara NU dengan pesantren serta para ulama senior,” kata dia.
Kiai senior menekankan bahwa dalam proses pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa), aturan yang telah berlaku harus tetap dijaga. Mereka khawatir jika sistem pemilihan diubah, maka forum keulamaan NU akan kehilangan karakternya sebagai wadah para ulama. Gus Kautsar menyampaikan, para peserta konbes diharapkan fokus pada kepentingan akademik dan pengabdian, bukan hanya pada peran struktural atau keterwakilan wilayah.
Kemungkinan Perubahan Mekanisme Pemilihan Ahwa
Dalam pertemuan tersebut, para kiai menyebutkan bahwa mekanisme pemilihan Ahwa hingga saat ini belum berubah. Namun, mereka berharap perubahan bisa dihindari karena ada nilai-nilai sejarah, budaya, dan pengaruh spiritual yang perlu dipertahankan. “Selama ini Ahwa dianggap sebagai representasi ulama, bukan hanya struktur organisasi,” tambah Gus Kautsar.
“Jika mekanisme Ahwa diubah, maka forum ini bisa menjadi representasi kekuasaan struktural, bukan lagi forum keilmuan yang mendasar,” ujarnya.
Kiai senior juga menyoroti adanya usulan yang ingin ketua umum PBNU menjalankan peran eksekutif bersamaan dengan jabatan sebagai pemimpin forum keulamaan. Mereka merasa hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas ulama dalam mengambil keputusan. “Jabatan eksekutif merangkap dengan kepemimpinan keulamaan berpotensi mempersempit ruang kerja para ulama yang tidak tergabung dalam struktur organisasi,” jelas Gus Kautsar.
Konferensi Besar sebagai Rumah Besar bagi Pesantren
K.H. Asep Saifuddin Chalim, salah satu peserta rapat, mengatakan keputusan para ulama disampaikan untuk menegaskan bahwa NU adalah “rumah besar” bagi pesantren dan masyayikh. Sebagai pengasuh Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, ia menegaskan bahwa pemilihan Rais Syuriah dan Rais ‘Aam harus mengikuti petunjuk para ulama sebagai pemilik jamiyah. “Kita harus menghindari sistem zona dalam pemilihan Ahwa, karena itu bisa mengurangi pengaruh pesantren-pesantren dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
“Para masyayikh menolak draf sistem zona karena Ahwa seharusnya mewakili ulama, bukan hanya wilayah,” kata K.H. Asep Saifuddin Chalim.
Ia menekankan bahwa keputusan ini diambil untuk memastikan NU tetap menjadi wadah keagamaan yang dipimpin oleh para ulama, bukan oleh faktor struktural. “Jika PBNU menjadi lembaga yang merangkap jabatan, maka NU akan kehilangan fungsi utamanya sebagai jamiyah,” jelasnya. Hal ini juga mengingatkan bahwa NU sejak awal dibentuk sebagai organisasi keagamaan yang didasari oleh nilai-nilai spiritual dan akademik.
Partisipan dan Perspektif Pesantren dalam Kebijakan NU
Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah tokoh ulama dari berbagai pesantren. Di antaranya, K.H. Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Pesantren Al Falah Kediri, dan K.H. Anwar Manshur, Pengasuh Pesantren Lirboyo Kediri. Sementara itu, K.H. A. Kafabihi Mahrus dari Pesantren Lirboyo Kediri dan Rais Syuriyah PBNU serta K.H. R. Muhammad Khalil As’ad dari Pesantren Wali Songo Situbondo juga turut serta. Selain itu, Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, Mustasyar PBNU dari Pesantren Al-Tsaqafah Jakarta, juga hadir.
Kiai senior menilai bahwa kebijakan pemilihan Ahwa yang terlalu berbasis wilayah atau struktural bisa mengabaikan peran pesantren-pesantren dalam menjaga tradisi keagamaan. “Kita perlu mengingat bahwa pesantren adalah akar dari NU, jadi keputusan harus melibatkan pengakuan terhadap peran mereka,” kata K.H. Asep Saifuddin Chalim. Perspektif ini juga mengingatkan bahwa kebijakan keulamaan harus diakui oleh seluruh pesantren, bukan hanya sebagian.
Pengaruh Perubahan Struktural pada Fungsi Ulama
Para kiai berpandangan bahwa jika sistem zona diterapkan, maka Ahwa akan kehilangan makna sebagai forum keagamaan. “Dengan sistem ini, ulama yang tidak memiliki struktur organisasi akan terabaikan,” jelas salah satu peserta. Hal ini bisa mempersempit kewibawaan mereka dalam mengarahkan perjalanan organisasi NU. “Sebagai penggali, penjaga, dan penent
