New Policy: Pramono apresiasi kolaborasi dengan Kejati tuntaskan sengketa aset DKI

Pramono Apresiasi Kolaborasi dengan Kejati Tuntaskan Sengketa Aset DKI

New Policy - Di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja sama yang baik antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta dalam menyelesaikan berbagai sengketa aset serta proyek strategis yang tertunda selama puluhan tahun. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan dalam mencapai solusi yang memuaskan bagi masyarakat. "Koordinasi yang terjalin secara intensif telah membawa dampak positif, terutama dalam mengatasi permasalahan yang dulu sulit teratasi," ujarnya saat berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara di Tanjung Priok, Selasa lalu.

Pemecahan Masalah Aset dan Proyek Strategis

Dalam pernyataannya, Pramono menyebutkan beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui kolaborasi tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa lahan di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sebelumnya terhambat selama 14 tahun. Selain itu, proyek monorel di kawasan Rasuna Said yang mengalami stagnasi selama 21 tahun juga telah berhasil dituntaskan. Tidak ketinggalan, kelanjutan pembangunan LRT Jakarta pada rute Velodrome–Manggarai menjadi fokus utama pihak Kejati dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan penegakan hukum.

“Permasalahan kota yang dulu tidak tersentuh, akhirnya bisa diatasi berkat komitmen bersama. Ini membuktikan bahwa kemitraan antara lembaga pemerintah dan kejaksaan dapat menjadi penyelesaian efektif,” tambah Pramono.

Kantor Baru Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Pemprov DKI Jakarta memberikan apresiasi terhadap kejaksaan melalui pembangunan kantor baru di Jakarta Utara. Gedung yang diresmikan menjadi simbol dukungan terhadap tugas lembaga penegak hukum dalam menjaga keadilan dan transparansi. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menjelaskan bahwa bangunan lama yang sudah berusia lebih dari 50 tahun tidak lagi memenuhi standar keamanan dan fasilitas. Oleh karena itu, pembangunan kantor baru dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemampuan operasional.

Gedung baru memiliki luas bangunan sebesar 8.907 meter persegi, didirikan di atas lahan yang diperluas melalui pembebasan seluas 1.025 meter persegi. Fasilitas yang tersedia, seperti layanan tilang drive-thru, poliklinik, ruang diversi anak, dan ruang bermain, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam proses pelayanan hukum. Tidak hanya itu, adanya perpustakaan umum, aula, ruang kebugaran, serta ruang musik dan podcast menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih modern.

Peran Jaksa Agung dalam Penguatan Kolaborasi

Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin menyampaikan apresiasi terhadap Pemprov DKI Jakarta atas hibah pembangunan kantor tersebut. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bentuk kemitraan yang bermanfaat dalam mendukung proses penegakan hukum. "Kemitraan ini tidak mengurangi independensi dan objektivitas kejaksaan dalam menegakkan hukum, tetapi justru memperkuat koordinasi untuk memberantas korupsi," kata Burhanuddin dalam kesempatan yang sama.

“Gedung baru ini bukan hanya memperbaiki tampilan fisik, tetapi juga menciptakan momentum pembaruan dari dalam. Jangan sampai infrastruktur yang bagus tidak diimbangi kualitas pelayanan,” pesan Jaksa Agung dalam memberikan semangat kepada seluruh jajaran Kejari Jakarta Utara.

Pemeliharaan Fasilitas dan Tantangan di Jakarta

Patris Yusrian Jaya menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan kantor baru tidak terlepas dari peran aktif Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam mengawal berbagai program pembangunan ibu kota. Dalam laporannya, ia menyoroti kebutuhan organisasi untuk memiliki fasilitas yang memadai, termasuk ketersediaan ruang laktasi dan ruang musik yang memperkaya aktivitas kreatif para jaksa. Ia juga meminta agar semua jajaran Kejaksaan terus menjaga integritas dan keberlanjutan kinerja, terutama di tengah dinamika kompleksitas kehidupan perkotaan.

Di sisi lain, Jaksa Agung Burhanuddin menekankan pentingnya pemeliharaan gedung secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kualitas fasilitas. "Meski bangunan ini megah, perlu dipastikan bahwa pelayanan hukum tetap profesional dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Jakarta Utara," katanya. Pernyataan tersebut menjadi pengingat untuk menjaga keberlanjutan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga kejaksaan.

Kemitraan sebagai Pendorong Perubahan

Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejati Jakarta Utara tidak hanya menyelesaikan sengketa aset, tetapi juga menjadi contoh bagus dalam menunjukkan kemampuan sinergi antara institusi pemerintah dan lembaga hukum. Pramono menyatakan bahwa keberhasilan ini akan menjadi fondasi untuk proyek-proyek lain yang masih tertunda. "Semangat kerja sama ini harus terus dipertahankan agar perkembangan Jakarta bisa berjalan lebih cepat dan lebih adil," imbuhnya.

Patris Yusrian Jaya juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan kantor baru menjadi bukti nyata bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan harus selalu didukung oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya gedung yang lebih modern, ia berharap masyarakat dapat merasakan perbaikan dalam proses penegakan hukum, termasuk akses yang lebih mudah untuk layanan tilang drive-thru dan fasilitas kesehatan di dalam kantor.

Kebutuhan pengawasan terhadap proyek strategis menjadi fokus utama kejaksaan, terutama dalam mencegah kesenjangan atau pemborosan anggaran. Pramono menyatakan bahwa penyelesaian sengketa aset dan proyek yang mangkrak merupakan bukti bahwa komitmen bersama dapat menghasilkan perubahan nyata. Ia juga menegaskan bahwa kantor baru ini menjadi simbol untuk menegaskan prioritas pembangunan Jakarta, yang tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada pelayanan hukum yang lebih baik.

Dalam konteks ini, Jaksa Agung Burhanuddin berharap kejaksaan dapat terus meningkatkan kinerja, terutama dalam menegakkan hukum secara efektif dan transparan. "Gedung yang bagus tidak cukup, tetapi perlu diimbangi dengan pelayanan yang berkualitas. Fasilitas ini adalah trigger untuk menjadikan Jakarta Utara sebagai pusat hukum yang lebih baik," tegasnya. Harapan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh peg