Menlu Kuba Serang Menlu AS karena Tudingan Blokade Minyak yang Dianggap Palsu
New Policy – Dalam pernyataan terbaru yang dilayangkan ke media sosial X, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla mengecam tindakan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio yang menyangkal kebijakan blokade minyak terhadap Kuba. Menurut Rodriguez, Rubio terus-menerus mempermainkan fakta dengan membenarkan kebohongan yang dikeluarkan oleh pemerintahan AS, terutama dalam urusan kebijakan bahan bakar. Pernyataan ini terjadi pada Sabtu (20/6), yang menjadi momen penting dalam mengungkap ketegangan politik antara kedua negara.
Proses Pernyataan yang Menyimpang
Rodriguez menyebut bahwa Rubio memiliki kewajiban untuk mengakui keberadaan blokade minyak, yang sejak lama diterapkan oleh pemerintahan AS melalui perintah eksekutif Presiden Donald Trump. Ia menekankan bahwa saat Rubio menyoroti ketidakmampuan Kuba dalam bidang tertentu, ia justru melanggar konsistensi kebijakan yang telah diumumkan oleh Trump. Ini menciptakan ketidaksepahaman antara Menlu AS dan presidennya sendiri, yang dianggap sebagai tanda keengganan Rubio untuk mengakui kebijakan pemerintahan AS.
Saat menteri luar negeri AS berbicara tentang inkompetensi di Kuba, dia seharusnya ditanya mengapa dia terus-menerus berbohong dan bertentangan dengan presiden AS serta juru bicaranya dengan menyangkal keberadaan blokade bahan bakar total yang diakui oleh Gedung Putih,” tulis Rodriguez.
Dalam kritiknya, Menlu Kuba menyoroti bagaimana Rubio menggunakan pernyataan-pernyataan untuk menampilkan dirinya sebagai penyelamat Kuba, sementara sebenarnya ia berusaha menghindari tanggung jawab atas kebijakan blokade yang menimpa negara kepulauan tersebut. Rodriguez menyebut bahwa Rubio mengambil keuntungan dari keadaan darurat yang terjadi di Kuba, tetapi justru memperkuat tindakan ekonomi yang menekan.
Kebijakan Sanctions yang Menghambat Pertumbuhan Ekonomi
Rodriguez menekankan bahwa kebijakan yang ditujukan oleh Rubio melalui pemerintahan AS bertujuan untuk menghambat kemajuan Kuba. Hal ini mencakup pembatasan akses perusahaan asing terhadap suku cadang dan teknologi pembangkit listrik termoelektrik, yang merupakan bagian dari upaya ekonomi yang lebih luas. Ia menjelaskan bahwa tindakan ini bukan hanya membatasi minyak, tetapi juga mengancam sektor-sektor vital seperti nikel, pertambangan, dan pariwisata.
“Rencana pencekikan ekonomi oleh Rubio dan pemerintahan AS menghalangi perusahaan-perusahaan asing menjual suku cadang dan teknologi bagi pembangkit listrik termoelektrik di Kuba,” ujarnya.
Dalam detail lebih lanjut, Menlu Kuba menyebut bahwa sanksi ini berdampak langsung pada CUPET, perusahaan minyak nasional yang menjadi tulang punggung logistik bahan bakar di Kuba. Dengan dikenai larangan untuk memperdagangkan minyak, CUPET terpaksa mengandalkan pasokan dari negara-negara lain seperti Rusia. Selain itu, Rodriguez juga menyoroti pembatasan penggunaan ESTA oleh warga negara asing yang pernah berkunjung ke Kuba, yang dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap rakyat.
Kebijakan Tarif dan Dampaknya terhadap Logistik Bahan Bakar
Menlu Kuba mengkritik perintah eksekutif Trump yang mulai berlaku pada 29 Januari, yang memungkinkan AS mengenakan tarif kepada negara-negara yang menjual minyak kepada Kuba. Rodriguez menegaskan bahwa kebijakan ini memperparah krisis energi yang sedang menghantui Kuba. Tahun ini, negara itu hanya menerima satu pengiriman minyak mentah, sekitar 100.000 ton, yang dibawa oleh kapal Rusia Anatoly Kolodkin.
“Rencana tersebut juga menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan nikel, mengancam perusahaan asing yang berbisnis di sektor pariwisata dan pertambangan, mencabut hak warga negara asing yang pernah mengunjungi Kuba untuk menggunakan fasilitas ESTA saat memasuki AS, serta memeras dan mengancam negara-negara yang secara berdaulat tetap mempertahankan kesepakatan kerja sama kesehatan dengan Kuba,” tambahnya.
Kebijakan tarif ini mengakibatkan penurunan pasokan minyak yang sangat signifikan. Sebelumnya, Kuba mengandalkan minyak dari negara-negara Eropa dan Amerika Latin, tetapi kini harus bergantung pada Rusia dan negara-negara lain yang tidak terkena sanksi. Rodriguez menyoroti bahwa kondisi ini memaksa Kuba melakukan perubahan dalam struktur ekonominya, termasuk penggunaan bahan bakar alternatif dan penghematan energi.
Kecaman terhadap Intervensi Militer
Dalam pernyataan terpisah, Rodriguez menambahkan bahwa Rubio secara terbuka menyerukan upaya subversi terhadap tatanan konstitusional Kuba. Ia menegaskan bahwa tindakan ini bukan hanya untuk menekan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat tekanan politik agar pemerintah Kuba terpaksa memperbolehkan intervensi militer AS. Menlu Kuba menilai bahwa tindakan ini bertentangan dengan pr
