Anggota DPR: Pendidikan dan Kesehatan Dominasi Aspirasi Warga Cirebon
Key Discussion – Kota Cirebon, Jawa Barat, menjadi tempat penyampaian keluhan warga kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina. Dalam acara dialog yang fokus pada pemenuhan hak dasar warga negara, ia menyoroti bahwa dua sektor utama—pendidikan dan layanan kesehatan—mendominasi perhatian masyarakat. “Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, rasa aman, serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan,” jelas Selly di Cirebon, Senin.
Menurut Selly, masalah utama yang muncul berkaitan dengan akses warga terhadap fasilitas layanan dasar, yang seharusnya sudah menjadi hak mereka. Ia menegaskan bahwa masih ada tantangan dalam mencapai akses yang optimal terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. “Beberapa masyarakat mengeluhkan keterbatasan akses mereka terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil,” tambahnya. Di sisi lain, pengelolaan layanan kesehatan dianggap perlu ditingkatkan agar lebih mudah dijangkau, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan warga.
Perbaikan Fasilitas dan Pemerataan Akses Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, warga Cirebon mengharapkan peningkatan kualitas sarana belajar dan pengelolaan sumber daya pendidikan. Selly menyebutkan bahwa isu pemerataan akses pendidikan menjadi sorotan, terutama untuk menjamin kesetaraan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. “Masyarakat meminta agar fasilitas pendidikan diperluas, termasuk di daerah yang kurang mendapat perhatian,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi juga mencakup akses ke bahan ajar, infrastruktur, dan ketersediaan guru yang memadai.
Menurut Selly, kebutuhan akan pendidikan yang lebih merata merupakan tuntutan warga yang terus mengemuka. “Beberapa wilayah di Cirebon masih mengalami kesenjangan dalam pemberdayaan sumber daya pendidikan, baik dari segi sarana maupun kualitas pengajaran,” terangnya. Ia menambahkan bahwa tingkat pemerataan pendidikan yang tidak merata dapat menghambat kembangnya potensi generasi muda di daerah tersebut.
Optimalisasi Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial
Di sektor kesehatan, masyarakat menginginkan pelayanan yang lebih cepat, mudah diakses, serta berkualitas. “Warga menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur kesehatan, seperti pusat layanan kesehatan umum dan fasilitas perawatan khusus,” katanya. Selly juga menyebutkan bahwa kebutuhan akan layanan kesehatan yang komprehensif belum sepenuhnya terpenuhi, terutama untuk keluarga miskin dan lansia.
Selain itu, isu perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian penting dari diskusi. “Masyarakat menekankan perlunya perkuatan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, serta eksploitasi anak di lingkungan sosial,” tambah Selly. Ia menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan besar, dengan dampak yang serius pada kesehatan mental dan fisik korban.
Dalam dialog tersebut, aspirasi warga juga mencakup kebutuhan ruang publik yang ramah anak dan keluarga. “Masyarakat menginginkan area yang lebih aman dan nyaman bagi pengunjung, terutama bagi anak-anak dan orang tua,” ujarnya. Selain itu, peningkatan keamanan lingkungan dan akses terhadap pekerjaan yang layak juga menjadi sorotan. “Kebutuhan akan lapangan kerja yang memadai serta keamanan lingkungan perlu diperhatikan agar kesejahteraan warga terus meningkat,” tambah Selly.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Aspirasi lain yang muncul terkait pelayanan administrasi kependudukan. Selly mengungkapkan bahwa warga meminta pelayanan ini diperbaiki agar lebih efektif dan mudah diakses. “Beberapa masyarakat merasa kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan, terutama di desa-desa yang jauh dari kantor kecamatan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kesulitan ini bisa memengaruhi berbagai kegiatan rutin, seperti pendaftaran kependudukan atau pengurusan ijazah.
Menurut Selly, aspirasi yang disampaikan masyarakat mencerminkan kebutuhan nyata mereka dalam memperoleh hak-hak dasar. “Masalah yang muncul menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keterlibatan pemangku kebijakan sangat penting untuk menangani masalah-masalah ini dengan solusi yang holistik.
Selly juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memastikan setiap masukan dari warga diolah secara maksimal. “Semua aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan kami, sesuai dengan mekanisme dan kewenangan lembaga yang relevan,” jelasnya. Ia berharap bahwa masukan warga dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah.
Dalam kesimpulannya, Selly menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas keluhan, tetapi juga merupakan sarana untuk memperbaiki kualitas hidup warga Cirebon. “Kami akan terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik, agar warga merasa lebih sejahtera dan terlayani dengan baik,” tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan masukan langsung dari warga, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
“Aspirasi ini akan kami catat dan perjuangkan agar dapat menjadi perhatian para pemangku kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.
