Kebutuhan Inovasi untuk Mengatasi Tantangan Keuangan Daerah
New Policy –
Di tengah tekanan keuangan yang semakin berat, inovasi menjadi faktor kunci dalam mengubah tantangan menjadi peluang. Hal ini diungkapkan oleh Yusharto Huntoyungo, kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam wawancara di Jakarta, Rabu. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini tidak bisa lagi bergantung pada anggaran yang besar, tetapi harus mengembangkan kemampuan adaptif untuk mempertahankan efisiensi di tengah sumber daya terbatas. “Inovasi bukan sekadar pilihan, tetapi strategi kelangsungan hidup bagi daerah yang harus dijalankan secara konsisten,” jelas Yusharto.
Melalui “Penjaringan Indeks Inovasi Daerah” untuk Meningkatkan Kapasitas
Konsep inovasi ini ditekankan Yusharto saat menghadiri acara pembukaan “Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2026” di Command Center BSKDN, Jakarta, Selasa (23/6). Ia menegaskan bahwa indikator tersebut tidak hanya mengukur keberhasilan inovasi, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk menghadapi perubahan dalam dinamika pembangunan. “Penguatan budaya inovasi adalah faktor utama dalam meningkatkan tata kelola, kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.
Menurut Yusharto, ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pusat dan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengharuskan daerah mencari solusi kreatif. “Kita harus melihat kekuatan daerah dari kemampuan mengelola sumber daya yang minim, bukan dari ukuran anggaran yang besar,” ujarnya. Ia mencontohkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak selalu bergantung pada volume dana, tetapi pada cara penggunaannya yang efektif.
Fase Implementasi RPJMN dan Tanggung Jawab Daerah
Yusharto menyebut bahwa pemerintah daerah kini berada di tengah fase implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menuntut perubahan nyata dalam sistem pemerintahan. “Lebih dari 90 persen layanan publik dipegang oleh daerah, sehingga inovasi menjadi keharusan untuk memastikan layanan tetap relevan dan efisien,” terangnya. Ia menekankan bahwa tanpa inovasi, birokrasi bisa terjebak dalam rutinitas, bukan solusi.
Menurut Yusharto, inovasi harus dipandang sebagai alat transformasi ekonomi, bukan sekadar proses administratif. “Daerah diharapkan tidak hanya menghasilkan ide baru, tetapi memastikan ide tersebut dapat diimplementasikan secara berkelanjutan,” ujarnya. Untuk itu, BSKDN mendorong daerah mengoptimalkan tata kelola keuangan, menyederhanakan proses pelayanan, serta membangun sistem kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembangunan yang Merata: Inovasi sebagai Penyeimbang
Yusharto juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi. “Inovasi menjadi instrumen penting untuk mengoreksi perbedaan yang ada dan mempercepat pemerataan keberhasilan,” kata dia. Ia menjelaskan bahwa daerah yang berkembang cepat seringkali menjadi contoh terbaik, sementara wilayah lain membutuhkan strategi yang lebih inovatif untuk mengejar ketertinggalan.
Dalam konteks ini, BSKDN berupaya membangun sistem pembelajaran nasional melalui IID. “Indeks ini memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar daerah, sehingga inovasi tidak hanya lokal, tetapi bisa menjadi referensi nasional,” ujarnya. Yusharto menyampaikan bahwa pada 2025, terdapat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa kualitas, konsistensi pelaporan, dan keandalan data masih menjadi tantangan utama.
“Yang kita butuhkan bukan hanya jumlah inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat diperluas, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yusharto. Ia menekankan bahwa inovasi yang hanya berhenti di tingkat lokal tidak cukup, karena daerah perlu saling belajar untuk meningkatkan daya saing.
Kolaborasi dalam Mendorong Kebijakan yang Efektif
Menurut Yusharto, replikasi inovasi adalah kunci untuk mempercepat adopsi kebijakan yang sukses. “Dengan menyebarluaskan praktik baik, daerah bisa menghemat waktu dan sumber daya dalam merancang solusi yang relevan,” terangnya. Ia juga menyoroti bahwa keterbatasan anggaran tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. “Setiap inovasi seharusnya menjadi langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka,” tambahnya.
BSKDN, kata Yusharto, berperan sebagai pusat koordinasi dan pengawasan dalam memastikan inovasi menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah. “Kegiatan ini bukan hanya rapat teknis, tetapi alat strategis untuk memperkuat kapasitas daerah secara kolektif,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kolaborasi antar daerah sangat penting dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan.
Tantangan dalam Mengukur dan Mengembangkan Inovasi
Meski ada banyak inovasi, Yusharto mengingatkan bahwa beberapa daerah masih menghadapi kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi keberhasilan. “Pelaporan data yang tidak konsisten membuat sulit menilai dampak inovasi secara objektif,” jelasnya. Ia menyarankan bahwa pemerintah daerah perlu memperbaiki sistem pelaporan dan transparansi agar inovasi bisa diukur secara tepat.
Yusharto menyebutkan bahwa inovasi harus diukur berdasarkan hasil nyata, bukan hanya kuantitas. “Dengan membangun standar yang jelas, kita bisa menilai mana inovasi yang benar-benar memberikan nilai tambah,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa pelaku inovasi tidak boleh puas dengan keberhasilan sementara, tetapi terus berkembang untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan.
Menyambut tahun 2026, BSKDN berkomitmen untuk memperkuat mekanisme penjaringan inovasi dan meningkatkan partisipasi daerah. “Kita harus memastikan setiap inovasi tidak hanya dianggap sebagai prestasi, tetapi sebagai alat perubahan yang berdampak jangka panjang,” tegas Yusharto. Dengan pendekatan ini, ia berharap daerah bisa menghadapi tantangan fiskal dengan lebih tangguh, sekaligus menjadi bagian dari pembangunan nasional yang lebih inklusif.
Peran Inovasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Yusharto menegaskan bahwa inovasi tidak hanya untuk mengatasi krisis keuangan, tetapi juga untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri. “Kita perlu menciptakan sistem di mana daerah tidak hanya mengandalkan bantuan pusat, tetapi mampu mengelola sumber daya lokal secara optimal,” ujarnya. Ia berharap peran BSKDN bisa menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, sehingga inovasi bisa tercipta secara seimbang.
Menutup pembicaraannya, Yusharto mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk berpikir kreatif. “Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun infrastruktur,” jelasnya. Dengan pengembangan yang terarah, ia optimis inovasi akan menjadi pilar utama pembangunan daerah di masa depan.
