Boni Hargens: PRESISI Dorong Transformasi Budaya Kerja di Tubuh Polri
New Policy – Jakarta, Rabu (24/6) – Senior analis politik Boni Hargens menilai konsep Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) memiliki peran penting dalam mengubah cara kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Menurutnya, visi yang diusung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi fondasi untuk perubahan menyeluruh di institusi kepolisian, yang diharapkan mampu merespons tantangan zaman sekarang. “Visi PRESISI Polri merupakan strategi besar untuk transformasi secara menyeluruh, sesuai dengan kondisi yang dinamis,” jelas Boni dalam acara peluncuran buku di Jakarta, Rabu (24/6), seperti diinformasikan Kamis.
Transformasi untuk Menjawab Tantangan Kontemporer
Boni menekankan bahwa PRESISI muncul di tengah meningkatnya kritik publik terhadap Polri dan kebutuhan akan reformasi institusi. Ia menilai konsep ini tidak hanya sekadar kebijakan, tetapi juga arah baru dalam membentuk budaya kerja modern yang fokus pada keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas. “PRESISI adalah jalan untuk menciptakan polri yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu mendahului masalah sebelum berkembang,” tutur Boni. Dalam konteks ini, PRESISI dianggap sebagai alat untuk mengoptimalkan kinerja kepolisian sekaligus memperkuat citra institusi di mata masyarakat.
“Polri bertindak proaktif dengan mendahului kemunculan masalah,” ujarnya.
Menurut Boni, Presisi terdiri dari tiga pilar utama: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Ketiga nilai tersebut saling terkait dan memperkuat satu sama lain, membentuk sistem yang lebih terpadu. Dia menambahkan bahwa inisiatif ini juga berupaya menyesuaikan pola kerja Polri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, termasuk dalam hal penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.
Prediktif: Pemanfaatan Teknologi untuk Pencegahan
Salah satu aspek utama PRESISI adalah prediktif, yang berarti Polri diharapkan mampu memprediksi potensi gangguan keamanan sebelum terjadi. Boni menjelaskan bahwa hal ini didasarkan pada pemanfaatan analisis data dan teknologi informasi secara efektif. “Dengan prediktif, polri tidak hanya reaktif terhadap kejadian, tetapi juga mampu mengantisipasi dan mengurangi risiko sejak dini,” kata Boni. Dia menekankan bahwa pendekatan ini bertujuan meningkatkan kecepatan respons serta kepastian dalam menghadapi ancaman keamanan yang berkembang.
Boni mengungkapkan bahwa prediktif tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi, tetapi juga pelatihan personel dan peningkatan kapasitas manajemen. Hal ini diharapkan mampu mengubah cara Polri beroperasi, membuat mereka lebih efisien dan mampu memenuhi harapan masyarakat akan layanan keamanan yang terukur. Menurutnya, pendekatan prediktif juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Polri sebagai institusi yang berorientasi pada solusi, bukan hanya pada reaksi.
Responsibilitas: Efektivitas dan Pertanggungjawaban dalam Tugas
Boni menyebutkan bahwa responsibilitas adalah pilar kedua yang menjadi fokus utama PRESISI. Menurutnya, konsep ini mengacu pada pelaksanaan tugas kepolisian secara tepat, efektif, dan humanis. “PRESISI mendorong polri untuk bekerja dengan kejelasan tujuan dan keberhasilan yang terukur,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa responsibilitas juga melibatkan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, baik dalam penyelidikan maupun penegakan hukum.
Menurut Boni, responsibilitas diwujudkan melalui pengaturan prioritas tugas, efisiensi operasional, dan pengembangan sistem evaluasi. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap kegiatan kepolisian tidak hanya berfokus pada pencapaian target, tetapi juga pada keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan. “PRESISI ingin menghilangkan praktek kepolisian yang berbasis kebiasaan, dan menggantinya dengan pendekatan berbasis bukti dan hasil,” tambahnya.
“Polri hadir sebelum masalah berkembang,” ujarnya.
Dalam konteks reformasi, responsibilitas juga menjadi alat untuk meningkatkan keterbukaan Polri terhadap masyarakat. Boni menjelaskan bahwa institusi kepolisian harus mampu menjelaskan kebijakan dan tindakan mereka secara transparan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan prinsip keadilan. Dia menekankan bahwa prinsip ini tidak hanya menguntungkan pihak kepolisian, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peran mereka.
Transparansi Berkeadilan: Mempertahankan Akuntabilitas dan Keadilan
Transparansi berkeadilan adalah pilar ketiga yang sangat krusial dalam PRESISI. Boni menjelaskan bahwa konsep ini bertujuan memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik oleh masyarakat maupun lembaga pemerintah. “Transparansi berkeadilan bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menjaga keadilan dalam setiap proses,” katanya. Dia menambahkan bahwa prinsip ini menjadi kunci untuk membangun hubungan baik antara Polri dan warga negara.
Boni mengungkapkan bahwa transparansi berkeadilan juga menjadi upaya untuk menghindari diskriminasi atau kesalahan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum. Ia menekankan bahwa Polri harus mengedepankan prinsip keadilan dalam menghadapi kasus kriminal, serta menjelaskan langkah-langkah mereka secara terbuka. “Kehadiran PRESISI menunjukkan komitmen Polri untuk menjadi lembaga yang bisa dipercaya dan akuntabel,” ujarnya.
Empat Pilar Utama dalam Transformasi Institusi
Dalam wawancara tersebut, Boni menyoroti bahwa transformasi yang dilakukan Kapolri melalui PRESISI mencakup empat pilar utama: penguatan organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan internal. “Keempat aspek ini saling terkait dan menjadi landasan untuk perubahan yang komprehensif,” katanya. Menurutnya, penguatan organisasi dan operasional mesti diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sistem pengawasan yang memadai untuk menghindari korupsi atau kesalahan tugas.
“Empat pilar utama itulah yang menjadi landasan perubahan institusi Polri secara menyeluruh, terstruktur, dan saling menguatkan,” katanya.
Boni menilai bahwa PRESISI adalah langkah penting dalam menjadikan Polri sebagai institusi yang lebih modern dan relevan. Ia menekankan bahwa perubahan ini bukan sekadar peningkatan efisiensi, tetapi juga upaya menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif, profesional, dan bertanggung jawab. Dengan prinsip-prinsip yang diusung, Polri diharapkan mampu merespons berbagai isu sosial dan keamanan yang muncul di era digital saat ini.
Kritikus politik tersebut juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi budaya kerja Polri bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk dari pimpinan, personel, dan masyarakat. Menurutnya, PRESISI harus diimplementasikan secara konsisten dan menjadi bagian dari pola pikir serta tindakan setiap anggota Polri. “Ini adalah era yang membutuhkan polri yang tidak hanya efektif, tetapi juga transparan dan keadilan,” pungkas Boni.
