Official Announcement: KPK Periksa Tiga Notaris untuk Usut Aset Tersangka Kasus K3 Kemenaker
Official Announcement – Jakarta, 22 Agustus 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan pemeriksaan terhadap tiga notaris dalam rangka menyelidiki aset-aset yang diduga terkait praktik pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Pemeriksaan ini bertujuan mengungkap lebih jauh dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang menjadi pusat perhatian dalam kasus korupsi terbaru yang sedang diteliti.
Saksi yang Diperiksa
Para notaris yang diperiksa oleh KPK yaitu TUT, RUD, dan DER, diberikan kesempatan untuk menjelaskan peran mereka dalam memastikan kebenaran dokumen-dokumen K3. Mereka dianggap penting karena mungkin terlibat dalam proses legalisasi aset yang tidak transparan. Official Announcement menyebutkan bahwa investigasi ini fokus pada pengelolaan dana yang diperkirakan diperoleh melalui pemerasan.
“KPK terus memperluas pemeriksaan untuk memastikan alur penggunaan aset-aset yang diduga terkait korupsi dalam penerbitan sertifikat K3,” jelas Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dalam Official Announcement hari ini.
Proses Pemeriksaan dan Dugaan Korupsi
Pemeriksaan terhadap notaris dimulai sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada 22 Agustus 2025. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka, yang terlibat dalam pemerasan saat pengurusan sertifikat K3. Official Announcement menegaskan bahwa notaris menjadi saksi kunci dalam mengungkap bagaimana aset-aset diangkut dari proses pemberian sertifikat.
KPK mempertimbangkan peran notaris dalam menghubungkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Mereka bisa menjadi sumber informasi tentang transaksi dana yang mencurigakan, termasuk pembelian properti atau investasi. Official Announcement menyoroti bahwa penyelidikan ini bertujuan memperkuat bukti pemerasan yang dianggap berdampak signifikan pada sektor ketenagakerjaan.
Notaris yang Tidak Memenuhi Undangan
Beberapa notaris lain, yaitu BIM, KRF, dan SPN, tidak memenuhi panggilan KPK. Hal ini memicu pertanyaan tentang kesadaran mereka terhadap penyelidikan yang sedang berlangsung. Official Announcement menyatakan bahwa ketidakhadiran notaris ini bisa menjadi indikasi keterlibatan dalam skandal K3 Kemenaker, terutama jika mereka memiliki koneksi dengan para tersangka.
Kasus korupsi di Kemenaker bermula dari OTT yang menangkap pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan dari proses penerbitan sertifikat K3. Para tersangka mencakup posisi strategis seperti coordinator, subkoordinator, dan direktur. Official Announcement menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap notaris merupakan langkah penting untuk memperjelas bagaimana aset-aset korupsi digunakan dalam rangka penutupan keuntungan.
Detil Tersangka dan Peran Mereka
Dalam daftar tersangka pertama, terdapat 11 orang yang terlibat dalam praktik pemerasan. Mereka meliputi:
- Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022–2025, Irvian Bobby Mahendro (IBM)
- Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022–2025, Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)
- Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020–2025, Subhan (SB)
- Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020–2025, Anitasari Kusumawati (AK)
- Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret–Agustus 2025, Fahrurozi (FAH)
- Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021–Februari 2025, Hery Sutanto (HS)
- Subkoordinator di Kemenaker, Sekarsari Kartika Putri (SKP)
- Koordinator di Kemenaker, Supriadi (SUP)
- Pihak PT KEM Indonesia, Temurila (TEM)
- Pihak PT KEM Indonesia, Miki Mahfud (MM)
- Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG)
Official Announcement menegaskan bahwa KPK akan terus mengejar bukti tambahan, termasuk pengambilan sampel dokumen atau transaksi keuangan, untuk memperkuat kasus korupsi yang sedang diusut. Proses ini diharapkan bisa memperjelas mekanisme pemerasan dan mengungkap siapa saja yang terlibat secara langsung dalam penyalahgunaan sertifikat K3.
Korupsi dalam Sertifikasi K3: Dampak dan Langkah Selanjutnya
Kasus korupsi dalam penerbitan sertifikat K3 menimbulkan kekhawatiran terhadap keandalan sistem administrasi Kemenaker. Official Announcement menyatakan bahwa KPK akan mempercepat proses penyelidikan untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu dekat. Sertifikat K3 yang menjadi objek korupsi dianggap sebagai bukti bahwa ada pihak yang mengambil keuntungan dari kelemahan prosedur.
Official Announcement menyoroti bahwa pemeriksaan notaris menjadi langkah strategis untuk menghubungkan antara pihak-pihak yang terlibat dan transaksi dana yang tidak transparan. KPK akan memeriksa bukti-bukti tambahan, seperti laporan keuangan atau data penerbitan sertifikat, untuk memperjelas dugaan korupsi. Dengan melibatkan notaris, investigasi bisa mengungkap alur dana yang mengarah ke pihak-pihak tertentu, serta memperkuat kesaksian dari para saksi yang telah diperiksa.
