Gubernur Aceh Surati Presiden Soal Pengelolaan Migas Andaman
Latest Program – Dalam upaya meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, Gubernur Aceh, Mualem, melalui surat resmi yang diberikan pada 30 Juni 2026, mengirimkan pernyataan khusus kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Surat tersebut mengupas tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, menjelaskan bahwa poin-poin dalam surat gubernur itu masih menunggu respons dari pemerintah pusat.
Permintaan dalam Surat Gubernur Aceh
Surat yang diberi nomor 500.16.7.2/7039 tersebut mencakup empat isu utama. Pertama, Mualem menilai bagi hasil (split) dari pengolahan gas mentah dan minyak dalam PoD I masih terlalu rendah, yaitu hanya 4 persen untuk gas dan 6 persen untuk minyak. Menurut Nurlis, angka ini perlu direvisi agar lebih sejalan dengan kebutuhan Aceh dan prioritas nasional.
Kedua, gubernur mengusulkan peninjauan ulang kebijakan pengolahan gas mentah secara onshore, atau di darat, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Nurlis menekankan bahwa KEK Arun merupakan proyek strategis nasional yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta visi pembangunan Prabowo-Gibran. Poin ini menyoroti potensi ekonomi dari penggunaan infrastruktur yang sudah ada di wilayah tersebut.
Ketiga, Mualem meminta Presiden Prabowo untuk mengarahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meninjau kembali persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo. Keputusan Menteri ESDM pada 9 Maret 2026, melalui surat nomor T-85/MG.04/MEM.M/2026, menyetujui pengolahan gas mentah menggunakan fasilitas Floating Production, Storage, and Offloading (FPSO) yang beroperasi di laut. Nurlis menilai kebijakan ini perlu dievaluasi kembali untuk memastikan keuntungan maksimal bagi Aceh.
Keempat, gubernur meminta alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Nurlis Effendi menambahkan, surat tersebut juga diharapkan menjadi wacana untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah pusat dalam pengembangan sumber daya alam Aceh. “Poin terakhir dalam surat Gubernur Aceh ke Presiden yaitu meminta alokasi khusus minyak dan gas bumi untuk Aceh,” ujarnya.
“Gubernur Mualem mengusulkan yang terbaik untuk negara ini, khususnya untuk Aceh. Ada empat poin yang disampaikan. Sekarang kita menunggu respon pemerintah pusat,” kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Senin.
Kondisi Wilayah Andaman
Menurut Nurlis, kawasan Andaman memiliki enam blok migas utama, yaitu Andaman I, Andaman II, Andaman III, Central Andaman, South Andaman, serta South West Andaman. Lapangan Tangkulo, yang terletak di WK South Andaman, diestimasi dapat memproduksi sekitar 300 MMSCFD (juta kaki kubik per hari) gas mentah. Hingga kini, hanya sekitar 160 MMSCFD yang telah memiliki komitmen penjualan melalui Gas Sale Agreement (GSA) kepada PLN.
Nurlis menjelaskan bahwa sisa produksi gas sebesar 140 MMSCFD tersebut masih menyimpan peluang besar untuk mendorong berkembangnya industri hilir. Dengan infrastruktur yang sudah ada, seperti yang dimiliki oleh PT Arun NGL, wilayah ini bisa menjadi pusat pengolahan bahan baku migas menjadi produk bernilai tambah. “Produk seperti nafta, kerosin, dan gasoline dapat menjadi dasar bagi industri petrokimia, cat, serta bahan bakar minyak,” tambahnya.
Potensi Kondensat dan Kilang
Selain gas, Lapangan South Andaman juga diperkirakan menghasilkan sekitar 7.500 barel kondensat per hari. Kondensat ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena bisa diubah menjadi bahan bakar berbasis hidrokarbon. Nurlis Effendi menyoroti bahwa kondensat akan menjadi penggerak utama bagi lahirnya kilang (refinery) di Aceh. “Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi,” ujarnya.
“Kondensat akan menjadi penggerak lahirnya kilang (refinery). Dampak ekonomi sesungguhnya akan muncul ketika berbagai industri hilir itu mulai berdiri dan beroperasi,” demikian Nurlis Effendi.
Konteks Kebijakan Pusat
Surat Mualem kepada Presiden Prabowo tidak hanya mencerminkan kepentingan Aceh, tetapi juga mencoba merespons kebijakan ESDM yang telah ditetapkan. Menteri Lahadalia, dalam suratnya, memutuskan untuk menggunakan FPSO sebagai fasilitas utama pengolahan gas mentah di Lapangan Tangkulo. Meski ini telah dipertimbangkan, pemerintah Aceh berpendapat bahwa model ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Poin kedua dalam surat gubernur, yaitu tentang pengolahan gas mentah di darat, menggambarkan strategi yang lebih berkelanjutan. KEK Arun dianggap sebagai lokasi strategis karena memiliki infrastruktur yang sudah terbukti dan merupakan proyek nasional yang akan berdampak signifikan pada ekonomi Aceh. “Dengan pengolahan di darat, Aceh dapat memaksimalkan manfaat dari kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki,” jelas Nurlis.
Peninjauan Kembali PoD I
Nurlis Effendi menegaskan bahwa revisi Persetujuan Rencana PoD I Lapangan Tangkulo WK South Andaman merupakan langkah kritis. Dalam suratnya, gubernur meminta Menteri ESDM untuk mempertimbangkan ulang mekanisme pengelolaan migas agar lebih seimbang antara kepentingan negara dan Aceh. “Keputusan ini perlu diverifikasi kembali
