DEN: 86,9 Persen SPPG Gandeng Minimal Satu UMKM Lokal
Key Strategy – Jakarta — Sebuah laporan independen yang dilakukan oleh anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, mengungkapkan hasil survei terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini memiliki setidaknya satu pemasok kecil.
“Hasil pertama yang kami amati adalah keberhasilan program MBG dalam menghubungkan sekitar 86,9 persen SPPG dengan suplier lokal,” ujar Septian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Dalam penjelasannya, Septian menekankan bahwa keterlibatan SPPG dengan pemasok skala kecil menjadi indikator positif dalam upaya mendukung ekonomi mikro. Tidak hanya itu, hasil survei juga menyoroti bagaimana MBG berperan dalam membangun jaringan rantai pasok yang berkelanjutan.
Peran UMKM dalam Pemenuhan Bahan Baku
Survei yang dilakukan DEN menunjukkan bahwa rata-rata setiap SPPG bekerja sama dengan tiga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan bahan baku serta logistik lainnya. Menurut Septian, ini mencerminkan kerjasama yang lebih dari sekadar komersial, melainkan sebagai bentuk kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan. Keterlibatan UMKM lokal dalam program ini tidak hanya membantu pemerintah memenuhi target distribusi makanan bergizi, tetapi juga memberikan ruang bagi pengusaha kecil untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi.
Salah satu temuan penting dalam survei ini adalah 65 persen dari pemasok yang terlibat dalam MBG berada di wilayah yang sama dengan lokasi SPPG. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari program MBG lebih banyak dirasakan oleh masyarakat lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pengembangan usaha mikro. “Penting untuk dicatat bahwa UMKM yang bekerja sama dengan SPPG justru berasal dari kabupaten atau kota sekitar, bukan hanya perusahaan besar yang mendominasi pasar,” jelas Septian.
Kontribusi MBG terhadap Pekerjaan Lokal
Dalam rangkaian pelaporan, DEN juga menyoroti bahwa sekitar 99 persen tenaga kerja yang bekerja di lingkungan SPPG berasal dari masyarakat sekitar. Fakta ini menegaskan bahwa program MBG tidak hanya mendorong peningkatan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga secara langsung membangun lapangan kerja di tingkat lokal. “Dengan melibatkan masyarakat sekitar, program ini menjadi penjembatana ekonomi yang lebih inklusif,” imbuhnya.
Selain itu, survei juga menemukan bahwa tingkat kepuasan pelaku usaha pemasok terhadap kinerja SPPG mencapai lebih dari 70 persen. Angka ini menunjukkan hubungan yang solid antara SPPG dan UMKM, serta kepercayaan yang terbangun terhadap keberlanjutan program tersebut. Meski demikian, Septian mengakui masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait akses permodalan bagi pelaku usaha lokal. “UMKM membutuhkan dana tambahan untuk meningkatkan kapasitas dan beragamnya produk yang ditawarkan,” tambahnya.
Ekosistem Rantai Pasok yang Berdampak Luas
Pelaksanaan MBG menurut DEN telah menciptakan ekosistem rantai pasok yang lebih kuat, terutama di tingkat desa dan kota kecil. Program ini berdampak pada berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga industri pangan lokal, dengan menekankan pada penggunaan bahan baku yang berasal dari produksi dalam negeri. Septian menambahkan bahwa keberhasilan tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen, karena SPPG memainkan peran sentral dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan permintaan pasar.
Menurut Septian, penguatan rantai pasok lokal melalui MBG juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan menggandeng UMKM, program ini tidak hanya memastikan distribusi makanan bergizi secara merata, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang lebih seimbang. “Jika SPPG terus berkembang, maka dampaknya akan lebih luas lagi, karena akan memperluas akses makanan berkualitas ke lebih banyak wilayah,” terangnya.
Langkah Selanjutnya untuk Pengembangan MBG
Survei yang telah dilakukan DEN tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan program MBG di masa depan. Laporan tersebut diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan acuan dalam strategi pemerintah. Septian mengungkapkan bahwa hasil survei ini menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pemasok, termasuk membantu UMKM menyesuaikan skala produksi dan distribusi.
Lebih lanjut, DEN menyarankan pemerintah agar terus memberikan dukungan kepada UMKM yang terlibat dalam MBG, baik melalui kredit usaha, pelatihan, maupun akses ke teknologi. “UMKM perlu didorong agar mampu memenuhi standar yang lebih tinggi, sehingga produk yang disuplai bisa lebih konsisten dan bervariasi,” ujar Septian. Selain itu, DEN juga merekomendasikan pengembangan infrastruktur logistik yang lebih efisien, agar rantai pasok tetap stabil meskipun permintaan meningkat.
Menurut Septian, pertumbuhan ekonomi nasional sangat bergantung pada keterlibatan sektor usaha kecil. “MBG bisa menjadi salah satu faktor pendorong, karena menggerakkan ekonomi lokal sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada pemasok luar,” katanya. Ia menilai, keterlibatan UMKM dalam program ini menciptakan efek domino yang positif, baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi pemerintah dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.
DEN berharap hasil survei ini dapat menjadi bahan diskusi bagi berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan pemerintah daerah, untuk memberikan kemudahan akses modal. “Dengan adanya dana yang lebih mudah, UMKM bisa berkembang lebih cepat, sehingga SPPG tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga menjadi penggerak perekonomian,” pungkas Septian. Keterlibatan SPPG dengan UMKM lokal bukan hanya membantu menekan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan program di tingkat masyarakat.
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
DEN menyatakan bahwa program MBG telah berhasil menciptakan ekosistem yang menguntungkan bagi berbagai pihak, mulai dari anak-anak yang memperoleh makanan bergizi hingga UMKM yang bisa mengembangkan usahanya. Tantangan yang ada, seperti akses permodalan, menjadi fokus perbaikan yang per
