RI-China dorong penyelesaian Kode Etik Laut China Selatan

Indonesia dan China Perkuat Arsitektur Keamanan Bilateral Melalui Dialog 2+2 di Jakarta

Fukushimask.com – Dua delegasi tingkat tertinggi dari Jakarta dan Beijing kembali duduk bersama di ruang sidang Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat, menandai penyelenggaraan putaran kedua mekanisme dialog 2+2 yang mempertemukan para menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara. Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin diplomasi; ia menjadi penanda bahwa kerja sama strategis antara dua kekuatan kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur sedang memasuki fase yang lebih operasional, terutama dalam dimensi keamanan dan pertahanan.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin delegasi tuan rumah, sementara dari sisi China hadir Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Pertahanan Dong Jun. Format 2+2 sendiri merupakan instrumen langka dalam praktik diplomasi Asia, karena menyatukan dua kementerian sekaligus dalam satu meja perundingan, sehingga memungkinkan pembahasan lintas sektor tanpa perlu menunggu putaran terpisah.

Isu Laut China Selatan dan Kerangka ASEAN

Salah satu poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut menyangkut implementasi Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC) serta percepatan penyelesaian Code of Conduct (CoC) di bawah kerangka ASEAN-China. Kedua negara menegaskan komitmen mereka untuk menjaga sentralitas ASEAN dalam pengelolaan isu maritim kawasan, sebuah posisi yang konsisten dengan prinsip bahwa mekanisme multilateral regional harus menjadi forum utama penyelesaian sengketa.

Langkah ini memiliki implikasi langsung bagi stabilitas jalur pelayaran internasional yang melintasi Laut China Selatan, termasuk rute yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia di Selat Malaka dan Laut Natuna. Bagi Jakarta, kejelasan aturan perilaku di kawasan tersebut bukan hanya soal kedaulatan, melainkan juga soal kelangsungan ekonomi maritim yang menopang perdagangan regional bernilai triliunan dolar setiap tahun.

Integrasi Ekonomi dan Stabilitas Kekuatan Besar

Di luar isu maritim, kedua delegasi membahas penguatan kerja sama ASEAN-China serta pentingnya menjaga stabilitas relasi antarkekuatan besar di tengah ketegangan geopolitik global. Indonesia menyampaikan pandangannya bahwa integrasi ekonomi regional yang lebih dalam dapat menjadi katalis terciptanya kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Argumen ini menempatkan pembangunan ekonomi bukan sebagai alternatif dari keamanan, melainkan sebagai fondasi yang saling menopang.

Pernyataan tersebut juga mencerminkan posisi Indonesia yang secara konsisten mendorong agar dinamika kekuatan besar tidak mengubah arsitektur keamanan kawasan menjadi arena kompetisi, melainkan tetap berada dalam koridor kerja sama yang terinstitusionalisasi.

Komitmen Dialog di Tengah Tekanan Global

Menyikapi situasi internasional yang masih sarat tekanan—mulai dari konflik bersenjata, fragmentasi perdagangan, hingga persaingan teknologi—Indonesia menegaskan bahwa dialog merupakan keharusan, bukan kemewahan. Tanpa ruang percakapan yang berkelanjutan, kepercayaan antarnegara akan tergerus, pemahaman bersama sulit dicapai, dan landasan kerja sama menjadi rapuh.

“Kawasan kita membutuhkan kemitraan yang dibangun atas dasar prinsip saling menghormati dan saling pengertian untuk menjaga kawasan tetap damai, terbuka, dan inklusif,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan Indonesia terhadap hubungan bilateral tidak bersifat transaksional semata, melainkan berpijak pada norma-norma hubungan internasional yang menekankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial.

Penguatan Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan

Kedua delegasi menyepakati penguatan kerja sama di bidang politik, keamanan, dan pertahanan. Ruang lingkupnya mencakup penegakan hukum, pemberantasan kejahatan lintas negara, serta keamanan siber melalui peningkatan kapasitas institusional, pertukaran informasi, aksi bersama, dan dialog teknis antaragen.

Dalam dimensi pertahanan secara spesifik, Indonesia dan China sepakat memperkuat mekanisme military-to-military antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan People’s Liberation Army (PLA), termasuk penyelenggaraan pertemuan rutin antar kementerian pertahanan. Penguatan jalur komunikasi militer ini bertujuan mencegah miscalculation dan membangun kepercayaan operasional di tingkat lapangan.

Bagi Indonesia, seluruh kerja sama tersebut merupakan bagian integral dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif—prinsip yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang menjalin kemitraan dengan berbagai mitra tanpa terikat pada blok militer manapun. China, sebagai salah satu mitra strategis terbesar, menempati posisi sentral dalam implementasi kebijakan tersebut.

Pandangan Bersama soal Timur Tengah

Di samping agenda bilateral, kedua delegasi juga bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini di Timur Tengah. Keduanya menekankan pentingnya upaya internasional yang terkoordinasi untuk mendorong terwujudnya solusi politik yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina, sebuah isu yang terus menjadi perhatian forum-forum multilateral termasuk ASEAN dan PBB.

Latar Belakang dan Konteks Strategis

Mekanisme dialog 2+2 ini pertama kali digelar di Beijing pada April 2025. Penyelenggaraan putaran kedua di Jakarta melengkapi siklus pertemuan tahunan dan menunjukkan bahwa kerja sama bilateral kini mencakup lima pilar strategis sebagaimana disepakati Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping sejak November 2024. Dimensi keamanan, yang menjadi fokus utama putaran kali ini, melengkapi pilar-pilar lain seperti ekonomi, perdagangan, investasi, dan kerja sama pembangunan.

Keputusan untuk menjadikan keamanan sebagai agenda utama putaran kedua mengirimkan sinyal bahwa kedua negara memandang stabilitas kawasan bukan sebagai kondisi yang sudah tercapai, melainkan sebagai proses yang memerlukan investasi diplomatik dan militer secara berkelanjutan. Dalam konteks persaingan kekuatan besar yang semakin intensif, komitmen semacam ini menjadi penyangga penting bagi tatanan kawasan yang berbasis aturan dan kerja sama.