Airlangga: Peningkatan produktivitas pacu pertumbuhan enam persen

Target Pertumbuhan Enam Persen: Airlangga Tekankan Peran Produktivitas dan Transformasi SDM

Fukushimask.com – Perjalanan Indonesia menuju laju pertumbuhan ekonomi enam persen pada tahun 2027 tidak lagi bisa ditopang semata-mata oleh ekspansi kuantitas tenaga kerja atau lonjakan belanja pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa lompatan produktivitas menjadi prasyarat mutlak agar ambisi pertumbuhan tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka SUAR Forum 2026 di Tangerang, Banten, pada Jumat, di hadapan para pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan kebijakan.

Target enam persen bukan sekadar angka di atas kertas. Ia menuntut pergeseran struktural dalam cara ekonomi nasional beroperasi: dari ketergantungan pada sektor-sektor berproduktivitas rendah menuju aktivitas bernilai tambah tinggi. Dalam kerangka itulah, Airlangga menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai poros utama strategi pemerintah.

Dua Pilar Program SDM: Magang Nasional dan Pelatihan Vokasi

Untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri, pemerintah mengalokasikan program Magang Nasional yang ditujukan bagi fresh graduate. Pada tahun berjalan, program ini menyasar sekitar 150 ribu lulusan baru. Tujuannya bukan sekadar memberikan pengalaman kerja singkat, melainkan memastikan bahwa kompetensi teknis dan pemahaman operasional dapat diserap sebelum tenaga kerja tersebut memasuki pasar secara penuh.

Sementara itu, di sisi lain spektrum keterampilan, Pelatihan Vokasi Nasional dirancang untuk menjangkau kelompok yang lebih luas—mulai dari pekerja informal, pencari kerja di daerah, hingga pelaku UMKM. Target jangkauan program ini ditetapkan pada kisaran 200 ribu hingga 250 ribu peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

“Oleh karena itu, pemerintah mendorong di tahun ini untuk melanjutkan program magang untuk mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi sebanyak 150 ribu lulusan, dan yang kedua (pelatihan) vocational ditargetkan juga bisa mencapai 250 ribu (orang).”

Kedua program ini, jika berjalan simultan, berpotensi mengubah komposisi kualitas tenaga kerja Indonesia dalam jangka menengah. Dengan jutaan lulusan baru setiap tahun dan jutaan pekerja yang belum tersentuh pelatihan formal, skala intervensi pemerintah menjadi faktor penentu apakah lompatan produktivitas dapat terjadi dalam satu dekade atau tertunda lebih lama.

Kemitraan Semikonduktor: Danantara dan Arm Limited

Di luar pengembangan SDM umum, pemerintah juga bergerak pada segmen teknologi tinggi yang selama ini menjadi titik lemah rantai pasok nasional. Melalui Danantara Indonesia, lembaga investasi yang baru dibentuk untuk mengelola aset negara secara strategis, pemerintah menjalin kerja sama dengan Arm Limited, perusahaan perancangan chip asal Inggris yang mendesain arsitektur prosesor digunakan di miliaran perangkat di seluruh dunia.

Kerja sama ini bukan sekadar lisensi teknologi. Airlangga menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut diproyeksikan mendorong lahirnya sekitar 15.000 insinyur baru di bidang semikonduktor dan perancangan chip di dalam negeri. Angka itu setara dengan membangun sebuah ekosistem talenta teknis dari nol dalam waktu relatif singkat.

“Kita bekerja sama dengan Arm dari Inggris, dan kerja sama dengan Arm ini diharapkan bisa mendorong sekitar 15.000 new engineers di semikonduktor atau di chips design. Jadi, ini salah satu yang Danantara lakukan investasi di sektor ini.”

Langkah ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara berkembang berupaya menggeser posisi dalam rantai nilai semikonduktor—bukan hanya sebagai perakitan akhir, tetapi sebagai bagian dari perancangan dan pengembangan. Bagi Indonesia, yang selama ini lebih dikenal sebagai produsen bahan mentah dan perakitan elektronik sederhana, masuk ke segmen desain chip menandai pergeseran ambisi industri yang signifikan.

Investasi, Ekspor, dan Efisiensi Logistik sebagai Pengungkit Pendukung

Produktivitas tidak berdiri sendiri. Airlangga menekankan bahwa upaya peningkatan produktivitas berjalan beriringan dengan tiga pengungkit makro: akselerasi investasi, penguatan kinerja ekspor bernilai tambah, dan perbaikan efisiensi logistik.

Investasi asing dan domestik yang diharapkan tumbuh lebih cepat daripada Produk Domestik Bruto harus diarahkan ke proyek-proyek bernilai tambah tinggi. Kriteria utamanya adalah penggunaan rantai pasok domestik, khususnya yang berkaitan dengan barang modal dan capital goods. Dengan kata lain, setiap dolar atau rupiah yang masuk harus meninggalkan jejak teknologi dan kapasitas produksi di dalam negeri, bukan sekadar menjadi arus modal yang transit tanpa efek pengganda.

“Investasi yang diharapkan tumbuh lebih cepat daripada PDB dan diharapkan pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi, dan juga proyek tersebut menggunakan value chain yang ada di dalam negeri, terutama yang terkait dengan capital goods ataupun barang modal.”

Di sisi ekspor, pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah produk yang dikirim ke pasar global. Namun dorongan ekspor itu harus ditopang oleh efisiensi logistik—biaya pengiriman, waktu transit, dan keandalan rantai pasok—agar daya saing harga tidak terkikis oleh biaya distribusi yang tinggi. Tanpa perbaikan infrastruktur logistik, potensi ekspor bernilai tambah akan tetap tertahan di gudang.

“Kemudian, ekspor terus kita dorong dengan nilai tambah yang ditopang oleh efisiensi daripada logistik.”

Implikasi dan Tantangan ke Depan

Keberhasilan target enam persen pada 2027 bergantung pada apakah seluruh elemen—SDM, teknologi, investasi, dan logistik—dapat diakselerasi secara simultan dalam waktu kurang dari empat tahun. Sejarah menunjukkan bahwa lompatan produktivitas di negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia membutuhkan konsistensi kebijakan selama satu hingga dua siklus pemerintahan. Indonesia memiliki keunggulan demografis dan skala pasar domestik yang jauh lebih besar, tetapi juga menghadapi tantangan birokrasi, fragmentasi regulasi, dan kesenjangan infrastruktur yang belum sepenuhnya tertutup.

Yang jelas, narasi kebijakan kini telah bergeser dari sekadar mengejar angka pertumbuhan kuartalan menuju pembangunan kapasitas produktif jangka panjang. Pertanyaannya bukan lagi apakah target enam persen realistis, melainkan apakah kecepatan implementasi program-program yang telah diumumkan mampu mengejar ambisi tersebut sebelum jendela demografis menutup.