Kuasa Hukum Lodewyk Pusung sebut akan ajukan praperadilan ketiga

Tim Hukum Lodewyk Pusung Siapkan Langkah Praperadilan Ketiga di PN Jakarta Selatan

Fukushimask.com – Proses hukum yang melibatkan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Lodewyk Pusung, kembali memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan yang telah diajukan sebelumnya, tim kuasa hukum Lodewyk memutuskan untuk menempuh jalur hukum lanjutan. Langkah ini berarti permohonan praperadilan ketiga akan disiapkan, dengan target pengajuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Jonky Hendry Mailuhuw, kuasa hukum Lodewyk Pusung, seusai sidang berlangsung di PN Jakarta Pusat pada Senin, 24 Agustus. Mailuhuw menegaskan bahwa sebelum berkas permohonan baru dikirimkan ke pengadilan, pihaknya terlebih dahulu akan berkonsultasi secara menyeluruh dengan kliennya guna memastikan strategi hukum yang paling tepat.

“Kami akan berkonsultasi dengan klien untuk mengajukan permohonan ke PN Jakarta Selatan,” ujar Jonky Hendry Mailuhuw.

Makna Praperadilan dalam Sistem Hukum Indonesia

Bagi pembaca yang belum akrab dengan terminologi hukum acara pidana, praperadilan merupakan mekanisme pengawasan yudisial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 77 sampai Pasal 83. Melalui mekanisme ini, seorang tersangka atau pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan meninjau sah atau tidaknya tindakan penyidik, mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, hingga penghentian penyidikan atau penuntutan.

Keberadaan praperadilan menjadi penting karena memberikan ruang bagi pihak yang merasa hak-haknya dilanggar dalam proses penyidikan untuk memperoleh perlindungan hukum sebelum perkara memasuki tahap persidangan pokok. Dalam konteks kasus Lodewyk Pusung, pengajuan praperadilan ketiga menunjukkan bahwa pihak terdakwa atau tersangka masih berupaya mencari kepastian hukum atas status proseduralnya sebelum perkara berlanjut ke tahap berikutnya.

Isu Kompetensi Relatif: Mengapa PN Jakarta Pusat Menolak Mengadili

Keputusan PN Jakarta Pusat untuk menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan praperadilan sebelumnya menyentuh persoalan kompetensi relatif pengadilan. Dalam hukum acara Indonesia, kompetensi relatif menentukan pengadilan mana yang secara geografis dan yuridis berwenang menangani suatu perkara. Jika tempat kejadian perkara, tempat tinggal tersangka, atau lokasi penangkapan berada di wilayah hukum PN Jakarta Selatan, maka pengadilan di wilayah tersebut yang seharusnya mengadili permohonan tersebut.

Pemindahan pengajuan dari satu pengadilan negeri ke pengadilan negeri lain dalam kota yang sama bukanlah hal yang jarang terjadi dalam praktik hukum Indonesia. Namun, pengajuan praperadilan untuk ketiga kalinya dalam satu perkara tentu menarik perhatian, mengingat setiap permohonan memiliki tenggat waktu dan konsekuensi prosedural tersendiri. Bagi pihak Lodewyk, langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk memastikan bahwa permohonan mereka benar-benar diperiksa pada pengadilan yang memiliki kewenangan sah.

Latar Belakang: Posisi Lodewyk Pusung dan Badan Gizi Nasional

Lodewyk Pusung sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga pemerintah yang dibentuk untuk mengoordinasikan kebijakan pangan dan gizi di tingkat nasional. Badan ini mewarisi sebagian fungsi yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk aspek pengawasan mutu pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Posisi wakil kepala lembaga setingkat eselon I tentu membawa konsekuensi hukum yang signifikan apabila pejabat tersebut terseret dalam proses penyidikan pidana.

Keterlibatan seorang mantan pejabat setingkat eselon I dalam perkara pidana kerap menjadi sorotan publik, bukan semata karena jabatan yang pernah diemban, melainkan karena implikasinya terhadap tata kelola institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Proses hukum yang transparan dan sesuai prosedur menjadi kunci agar perkara semacam ini tidak menimbulkan persepsi bahwa hukum diterapkan secara selektif.

Implikasi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Jika permohonan praperadilan ketiga akhirnya diajukan ke PN Jakarta Selatan, pengadilan tersebut akan memeriksa apakah permohonan memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hakim tunggal yang ditunjuk akan memeriksa permohonan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak permohonan didaftarkan, kemudian mengeluarkan putusan dalam bentuk penetapan.

Apabila permohonan dikabulkan, tindakan penyidik yang menjadi objek permohonan dapat dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, jika ditolak, perkara pokok akan melanjutkan jalurnya sesuai tahapan yang berlaku. Bagi tim kuasa hukum Lodewyk, konsultasi dengan klien sebelum pengajuan berkas baru merupakan langkah standar untuk memastikan bahwa setiap argumen hukum yang disampaikan telah mendapat persetujuan penuh dari pihak yang diwakili.

Perkembangan selanjutnya dari perkara ini akan bergantung pada hasil konsultasi internal tim hukum dan keputusan akhir Lodewyk Pusung sendiri. Publik dan pengamat hukum akan menantikan apakah permohonan ketiga ini akan diterima untuk diperiksa pada pokoknya oleh PN Jakarta Selatan, atau kembali menghadapi kendala prosedural lainnya. Satu hal yang pasti: proses hukum terhadap mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional ini masih jauh dari kata selesai.