NPC tegaskan pentingnya sinergisitas dengan Kemenpora

Isu Penggalangan Dana Atlet Tunarungu Picu Klarifikasi Resmi NPC Indonesia soal Mekanisme Pengiriman Kontingen

Fukushimask.com – Perbincangan hangat di media sosial beberapa waktu terakhir mengenai sejumlah atlet disabilitas rungu yang mengumpulkan dana secara mandiri demi mengikuti kejuaraan internasional memicu respons resmi dari National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia). Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Senin (31/8), komite tersebut menegaskan bahwa seluruh mekanisme pembinaan dan pengiriman atlet penyandang disabilitas ke ajang internasional telah berjalan melalui jalur yang terstruktur, akuntabel, dan berkoordinasi penuh dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Isu ini bermula ketika publik menyaksikan video dan unggahan para atlet tuli yang berupaya membiayai sendiri partisipasi mereka di kompetisi luar negeri. Fenomena tersebut memicu pertanyaan: apakah negara benar-benar hadir dalam mendukung atlet disabilitas, atau justru membiarkan mereka berjuang sendirian? NPC Indonesia menjawab pertanyaan itu dengan menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora selama ini telah diberikan secara maksimal, baik bagi atlet yang sudah berprestasi maupun bagi atlet muda dengan prospek menjanjikan.

Mekanisme Konsolidasi: Bukan Keputusan Sepihak

Satriawan Sulaksono, Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia, menjelaskan bahwa setiap pengiriman atlet ke kejuaraan internasional—baik di level Asia maupun dunia—tidak pernah ditetapkan secara sepihak. Prosesnya melibatkan perencanaan jangka panjang serta konsolidasi antara organisasi pembina dan Kemenpora. Penentuan kejuaraan mana yang akan diikuti oleh kontingen NPC Indonesia wajib melewati tahapan evaluasi prestasi sebelum keberangkatan disetujui.

“Sebagaimana NPC Indonesia bernaung di bawah IPC, APC, dan APSF, maka pembinaan olahraga prestasi tuna rungu di Indonesia seharusnya bernaung pada organisasi yang diakui oleh ICSD sebagai lembaga tertinggi olahraga tuna rungu.”

Pernyataan tersebut merujuk pada struktur tata kelola olahraga disabilitas di tingkat internasional. IPC (International Paralympic Committee) mengawasi olahraga paralimpik secara umum, sementara ICSD (International Committee of Sports for the Deaf) merupakan badan yang secara spesifik mengatur olahraga bagi atlet tuli, termasuk penyelenggaraan Deaflympics. Keanggotaan ICSD menjadi prasyarat mutlak bagi suatu negara untuk mengirimkan kontingen ke ajang olahraga tuli internasional. Tanpa pengakuan dari ICSD, sebuah federasi nasional tidak memiliki legitimasi untuk mewakili negaranya di kompetisi tersebut.

Peran Patrin sebagai Federasi Nasional Tunarungu

Di Indonesia, organisasi yang telah memiliki keanggotaan diakui oleh ICSD adalah Patrin, singkatan dari Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia. Artinya, secara administratif dan organisatoris, atlet tuli yang ingin berkompetisi di tingkat internasional berada di bawah naungan Patrin, bukan NPC Indonesia. Satriawan menekankan bahwa langkah administratif dan konsolidasi terkait hal ini perlu segera dituntaskan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di ruang publik.

“Kami berharap seluruh atlet tunarungu yang saat ini aktif bisa bergabung atau berkomunikasi dengan Patrin, sehingga bisa mengikuti event-event internasional yang diselenggarakan.”

Dia juga menyampaikan pesan langsung kepada para atlet tuli yang bercita-cita berprestasi di panggung internasional: tidak perlu khawatir soal dukungan negara.

“Pemerintah melalui Kemenpora sangat berkomitmen mendukung kemajuan dan prestasi olahraga disabilitas, baik di tingkat nasional maupun internasional.”

Wasekjen NPC: Batas Wewenang dan Prinsip Review Prestasi

Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menambahkan bahwa NPC Indonesia secara organisatoris tidak dapat mengintervensi persoalan yang menyangkut atlet tuli, mengingat NPC Indonesia dan Patrin berada di bawah payung organisasi internasional yang berbeda. Kemenpora sendiri telah mengundang pihak-pihak terkait untuk menunjukkan legalitas dan dokumen keanggotaan mereka pada federasi internasional, sehingga jelas siapa yang berhak menangani atlet tunarungu.

“Jadi sebenarnya masalah ini sudah clear bahwa atlet tuna rungu bukan dari NPC Indonesia yang memberangkatkan, tetapi dari federasi nasional tuna rungu yang bernama Patrin.”

Rima juga menegaskan prinsip review prestasi yang berlaku untuk setiap pengiriman atlet ke luar negeri. Tidak ada keberangkatan yang ditetapkan hanya oleh satu pihak. Selama ini, koordinasi antara NPC Indonesia dan Kemenpora selalu memastikan bahwa atlet yang dikirim memiliki dasar prestasi atau catatan waktu yang memenuhi syarat kompetisi.

“Jadi tidak bisa ditetapkan hanya satu pihak saja, karena selama ini antara kami dengan Kemenpora selalu seperti itu. Siapa pun yang kami berangkatkan selalu berdasarkan prestasi atau catatan waktu atlet-atlet tersebut.”

Fokus Menuju Asian Para Games 2026

Sementara isu tata kelola atlet tuli masih dalam proses penyelesaian administratif, NPC Indonesia saat ini memusatkan seluruh sumber daya pada persiapan menuju Asian Para Games 2026 yang akan berlangsung di Aichi-Nagoya, Jepang, pada 18–24 Oktober 2026. Kemenpora telah memastikan bahwa atlet, pelatih, dan ofisial Indonesia akan berangkat menggunakan pesawat yang disewa khusus untuk penerbangan langsung menuju Nagoya, sebuah langkah logistik yang menunjukkan komitmen infrastruktur negara dalam mendukung partisipasi kontingen paralimpik di ajang multievent terbesar Asia.

Bagi pembaca yang mengikuti perkembangan olahraga disabilitas di Indonesia, konteks penting untuk dipahami adalah bahwa terdapat dua jalur organisasi yang berbeda: jalur paralimpik yang diawasi IPC dan dijalankan melalui NPC Indonesia, serta jalur olahraga tuli yang diawasi ICSD dan dijalankan melalui Patrin. Keduanya sama-sama mendapat dukungan Kemenpora, namun memiliki mekanisme administrasi, seleksi, dan pengiriman yang terpisah. Pemahaman atas perbedaan ini menjadi kunci untuk membaca setiap isu terkait partisipasi atlet disabilitas di kompetisi internasional secara proporsional.