Jaksa Agung tegaskan soliditas kunci kekuatan Kejaksaan

Kejaksaan RI Peringati Ulang Tahun ke-81 dengan Pesan Persatuan dan Pemulihan Kepercayaan Publik

Fukushimask.com – Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia yang berlangsung di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, pada Rabu, menjadi momentum bagi pimpinan tertinggi lembaga tersebut untuk mengingatkan seluruh jajaran akan pentingnya persatuan internal. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa kekuatan institusi penegak hukum ini tidak terletak pada kekuatan individual, melainkan pada kemampuan ribuan insan Adhyaksa untuk bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh menghadapi tekanan dari berbagai sisi.

Pesan Inti: Tanpa Soliditas, Tidak Ada Keberlangsungan

Burhanuddin membuka pidatonya dengan refleksi yang tajam terhadap pengalaman institusional Kejaksaan selama delapan dekade lebih. Ia mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan satu prinsip fundamental: tanpa ikatan solidaritas yang kuat, lembaga tidak akan mampu bertahan, apalagi menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

“Pengalaman mengajarkan satu hal, tanpa soliditas dan solidaritas, kita tak akan mampu bertahan, apalagi melayani masyarakat para pencari keadilan.”

Pernyataan ini bukan sekadar retorika seremonial. Kejaksaan RI selama bertahun-tahun menghadapi sorotan publik terkait penanganan perkara-perkara besar, transparansi proses hukum, dan persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga. Dalam konteks tersebut, pesan soliditas yang disampaikan Burhanuddin dapat dibaca sebagai respons langsung terhadap kerentanan reputasi yang mengintai institusi penegak hukum ketika internalnya terpecah.

Tantangan yang Berulang dan Kewajiban untuk Bangkit

Jaksa Agung mengakui bahwa perjalanan Kejaksaan tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Tantangan datang dari arah yang beragam — mulai dari tekanan politik, tuntutan akuntabilitas publik, hingga dinamika internal yang menguji ketahanan organisasi. Namun, ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap kesulitan tidak boleh berubah menjadi alasan untuk berlarut dalam keterpurukan.

“Inilah saatnya kita bangkit bersama. Badai harus berlalu.”

Konteks pernyataan ini penting jika dipahami dalam kerangka lebih luas. Kejaksaan sebagai lembaga yang menangani penuntutan perkara pidana, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, hingga penanganan perkara korupsi dan tindak pidana khusus, berada di persimpangan kepentingan publik yang sangat kompleks. Setiap kasus besar yang ditangani menjadi sorotan media dan masyarakat, sehingga integritas internal lembaga menjadi prasyarat agar kepercayaan publik tidak terusik oleh spekulasi atau persepsi bias.

Keberhasilan Kolektif dan Jiwa Korsa

Burhanuddin menekankan bahwa Kejaksaan adalah institusi besar yang dihuni ribuan personel dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan perspektif yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut, menurutnya, bukan ancaman melainkan kekayaan — selama diikat oleh kesamaan visi dan kepatuhan terhadap nilai bersama. Ia menyerukan penguatan “jiwa korsa”, yaitu semangat kebersamaan yang menempatkan kepentingan institusi di atas kepentingan pribadi, ambisi jabatan, atau loyalitas terhadap kelompok tertentu.

“Di sinilah esensi soliditas: tidak meninggalkan rekan saat sulit dan tidak menjatuhkan sesama demi kepentingan pribadi, ambisi, atau kelompok tertentu.”

Konsep jiwa korsa yang diangkat dalam pidato ini sejalan dengan tradisi organisasi penegak hukum di berbagai negara, di mana kohesi internal dianggap sebagai fondasi agar lembaga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal. Dalam konteks Indonesia, di mana Kejaksaan memiliki kewenangan luas mulai dari penuntutan hingga eksekusi putusan, kohesi internal menjadi faktor penentu apakah lembaga mampu menjalankan mandat konstitusionalnya secara konsisten dan kredibel.

Tema Peringatan: Mengembalikan Kepercayaan Melalui Penegakan Hukum Berintegritas

Peringatan Hari Lahir ke-81 Kejaksaan RI tahun ini mengusung tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil dan Humanis”. Tema tersebut secara eksplisit mengakui bahwa terdapat defisit kepercayaan yang perlu diperbaiki, sekaligus merumuskan jalur perbaikannya: bukan melalui perubahan struktural semata, melainkan melalui transformasi perilaku penegakan hukum yang berlandaskan integritas, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Kejaksaan RI, yang didirikan pada 1945 dan telah melewati berbagai fase reformasi kelembagaan, kini menghadapi ekspektasi publik yang jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya. Masyarakat tidak lagi menerima penegakan hukum yang bersifat formalistik; mereka menuntut proses yang transparan, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam kerangka inilah, pesan soliditas yang disampaikan Burhanuddin menjadi relevan: lembaga yang terpecah secara internal tidak akan mampu memenuhi standar penegakan hukum yang adil dan humanis, karena setiap celah internal berpotensi menjadi celah dalam kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Peringatan ulang tahun ke-81 ini, dengan demikian, bukan sekadar ritual tahunan. Ia menjadi titik refleksi bagi ribuan insan Adhyaksa untuk mengevaluasi kembali komitmen mereka terhadap fungsi lembaga, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan sejati Kejaksaan terletak pada kesatuan arah, bukan pada jumlah personel atau kewenangan formal semata.